Tengku Erry Nuradi tersenyum usai dilantik Presiden Jokowi sebagai Gubsu, di Istana Negara, Rabu (25/5/2016).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Partai politik (Parpol) pengusung pasangan Gatot-Tengku Erry (Ganteng) pada Pilgubsu 2013 lalu didesak untuk segera memutuskan dua nama calon wakil gubernur sumut (cawagubsu) ke DPRD.
Ketua Komisi A DPRD Sumut, Sarma Hutajulu mengatakan, tugas yang diemban kepala daerah tidaklah mudah. Apalagi, di Provinsi Sumut yang begitu banyak persoalan.
“Begitu kompleks masalah di Sumut, tidak bisa hanya diselesaikan sendiri oleh seorang kepala daerah. Lebih cepat lebih baik, jangan terlalu lama kursi wagubsu dibiarkan kosong,” kata Sarma, Senin (13/6).
Pengisian kursi wagubsu, diakuinya merupakan amanat dari UU. Maka dari itu, Parpol pengusung dapat menjadikan UU No 8/2015 sebagai panduan untuk mengajukan dua nama untuk dipilih oleh DPRD.
“Kita berharap tidak ada yang berpikir untuk memperlambat pengisian kursi wagubsu. Keberadaan wakil kepala daerah tentunya dapat membantu tugas kepala daerah,” sebutnya.
Sekretaris Fraksi PDIP ini menambahkan,
proses pengisian Wagubsu yakni berasal dari partai pengusung. Selanjutnya, parpol pengusung mengirimkan sejumlah nama ke Gubsu untuk dipilih dua nama.
“Dua nama yang dipilih Gubsu dikirimkan ke dewan untuk dipilih dan ditetapkan menjadi satu,” ucapnya.
“Begitu banyak persoalan di Sumut telah menanti, mulai dari persoalan tanah, baik tanah masyarakat maupun lahan eks PTPN II serta tapal batas yang hingga kini masih menjadi kendala penuntasannya, termasuk soal pembangunan yang dinilai masih tersendat, tentunya tidak bisa dipikirkan sendiri oleh Gubsu, sehingga dibutuhkan sosok Wagubsu yang andal,” pungkasnya.
Sebelumnya, 4 parpol pengusung seperti PKS, PKNU, PPN, serta Patriot sepakat untuk membentuk tim penjaringan internal. Nantinya tim tersebut yang akan berkomunikasi dengan instansi terkait perihal tata cara pengusulan cawagubsu.
Meski tanpa kehadiran Partai Hanura, keempat parpol tersebut yakin dapat mengusulkan dua nama cawagubsu ke DPRD melalui Gubernur.
“Hanura sepertinya tidak punya itikad baik, dua kali diagendakan pertemuan tidak mau hadir. Proses tetap berjalan sebagaimana mestinya, kalaupun pada akhirnya usulan ditolak karena ketidak hadiran Hanura, tidak ada yang perlu dirisaukan. Artinya, partai Hanura juga tidak bisa berjalan sendiri dalam hal pengusalan cawagubsu, seluruh parpol pengusung harus berjalan beriringan,” kata Sekretaris Partai Patriot, Rismanysah.
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Sohibul Anshor Siregar menilai, sikap Partai Hanura yang belum memberi kepastian untuk hadir, menunjukkan ketidakdewasaan partai besutan Wiranto itu. Malah, Sohibul menilai, sikap berpolitik Partai Hanura masih cenderung kekanak-kanakan.
“Sikap PKNU yang berinisiatif menjadi penggerak agar terbangun komunikasi antar seluruh partai pengusung patut dihargai. Kompetisi antar partai pengusung tentu ada karena kursi yang diperebutkan cukup strategis. Tinggal bagaimana komunikasi antar sesama Parpol pengusung, jika tidak hadir maka akan muncul opini bahwa Hanura merupakan partai yang belum dewasa dalam berpolitik,“ kata Sohibul kepada Sumut Pos, Jumat (10/6).
Menurutnya, pengusulan calon Wagubsu oleh seluruh partai pengusung merupakan amanat dari UU No 8/2015. “Tidak ada diatur kursi cawagubsu itu harus punya partai besar atau partai kecil, partai dengan perolehan kursi terbanyak di legislatif atau sebagainya. Yang pasti, kursi Wagubsu milik seluruh partai pengusung yakni PKS, Hanura, PKNU, PPN serta Patriot,“ bebernya.
Pekerjaan gubernur, dianggapnya begitu banyak, apalagi melihat begitu komplek masalah yang ada di Provinsi Sumut ini. Oleh karena itu, perlu ada sosok pendamping yang pas bagi Tengku Erry guna menjalani roda pemerintahan di sisa masa jabatan.
Sohibul pun mencontohkan apa yang dialami Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin. Dimana, pasca dilantik menjadi Wali Kota priode 2016-2021, Eldin lebih nyaman dalam menjalankan tugasnya.
“Ini terjadi karena ada pembagian tugas yang merata, jadi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah nyaman dan saling melengkapi,“ jelasnya.
Hubungan antar kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa harmonis, diyakininya adalah persoalan komunikasi dan job description (pembagian tugas).
“Bisa saja wagubsu nanti diberikan tanggungjawab mengawasi persoalan keuangan agar tidak terulang lagi kesalahan di masa lalu. Dua lidi tentu akan lebih kuat dari pada satu lidi, apalagi pengisian kursi wagubsu merupakan amanat UU dan harus dijalankan,“ paparnya.(dik)