SOPIAN/SUMUT POS
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hari ini (15/2), pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Tebingtinggi dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) digelar serentak. Untuk menjaga suasana kondusif di masing-masing daerah, Pemprov Sumut meminta masyarakat menghindari fitnah di media sosial (medsos) yang dapat mengadu domba.
Menurut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Hasban Ritonga, kedua daerah yang menggelar pilkada tersebut memiliki potensi persoalan tersendiri. Namun, khusus Kota Tebingtinggi, menurutnya relatif lebih aman dan sedikit gejolak karena hanya diikuti satu pasangan calon (Paslon), Umar Zunaidi dan Oki Doni Siregar.
Sedangkan Pilkada Tapteng diikuti empat pasangan, yakni Amin Napitupulu–Ramses Hutagalung (Amira), Bakhtiar Ahmad Sibarani–Darwin Sitompul (Badar), Buyung Sitompul–Binsar Saruksuk (Besar) dan Rantinus Manalu–Sodiqin Lubis (Paus). “Secara logika kita, Tebingtinggi Insyaallah aman, karena hanya ada satu pasangan calon. Kalau di Tapteng lebih meriah, ramai dan insya Allah juga kondusif,” kata Hasban saat ditanya situasi kondisi kedua daerah tersebut jelang Pilkada, Selasa (14/2).
Pun begitu, dirinya tetap meminta agar masyarakat tidak terpengaruh isu yang sifatnya fitnah, adu domba yang bisa merusak persatuan dan kesatuan kita. “Sampai saat ini tidak ada laporan tentang riak-riak yang membuat keributan. Mudah-mudahan kondisinya tetap seperti ini hingga seterusnya,” harapnya.
Dia juga meminta penyelenggara Pilkada bisa adil, jujur dan tidak ada persoalan penggelembungan suara. “Tidak berpihak selaku aparatur negara. Partai pendukung juga mengimbau anggota agar menampilkan suasana sejuk di dua daerah ini sehingga masyarakat bisa tenang menggunakan hak suaranya. Masyarakat juga harus gunakan hak suara,” sebut Hasban.
Sebelumnya, Bawaslu Sumut menyampaikan hasil pemetaan kerawanan di Pilkada Kota Tebingtinggi dan Kabupaten Tapanuli Tengah menjelang hari pemungutan suara, 15 Februari mendatang. Pimpinan Bidang Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga (PHL) Bawaslu Sumut Aulia Andri menjelaskan, ada lima aspek yang menjadi faktor penilaian potensi kerawanan Pilkada serentak, yakni akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih, pemberian uang dan atau materi lainnya, keterlibatan aparat negara serta kepatuhan dalam prosedur pemungutan dan penghitungan suara.
Menurutnya dari dua daerah tersebut, perbedaan yang paling mendasar dari potensi kerawanan Pilkada adalah indikasi keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) untuk mendukung pasangan calon untuk Kota Tebingtinggi. Meskipun calon tunggal, namun tetap menjadi perhatian pihaknya. “Jadi meskipun di sana pasangan calon tunggal, itu tidak menjadi jaminan nihil pelanggaran. Mobilisasi massa dengan melibatkan ASN itu terindikasi di sana,” ujarnya.
Sedangkan untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, potensi kerawanan utama adalah politik uang melihat banyaknya jumlah peserta atau Paslon. Selain itu, dari hasil penelitian mereka, soal distribusi logistik Pilkada juga menjadi sorotan. Sebab banyaknya daerah terpencil juga memicu kerawanan dalam pendistribusian. “Memang berbeda karakter karena situasi dan kondisi demografis di daerah itu,” ungkapnya.
Distribusi Logistik Lancar
KPUD Kota Tebingtinggi mengaku siap menggelar pelaksanaan Pilkada hari ini. Logistik pun telah disebar ke lima kecamatan, menggunakan lima truk. Ketua KPUD Tebingtinggi, Abdul Khair mengatakan, sesampainya logistik di setiap kecamatan, selanjutnya didistribusikan ke seluruh TPS.
Diungkapkannya, pendistribusian logistik pemilu kada ini, di Kecamatan Bajenis ada 62 TPS dengan jumlah kotak suara 65 buah. Kecamatan Padang Hilir sebanyak 57 TPS dengan jumlah 60 kotak suara, Kecamatan Padang Hulu jumlah TPS sebanyak 58 TPS dan jumlah 61 kotak suara, Kecamatan Rambutan sebanyak 60 TPS dan 63 jumlah kotak suara serta Kecamatan Tebingtinggi Kota dengan jumlah 52 TPS dengan 55 jumlah kotak suara.
“Jadi jumlah keselurahannya, 289 TPS ditambah kotak suara dan keperluan logistik lain sebanyak 304. Untuk bilik suara per TPS, masing-masing 4 buah dan 548 bilik suara,” terang Abdul Khair.
Kapolres Tebingtinggi, AKBP Ciceu Cahyati mengaku siap mengamankan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dengan menurunkan personel gabungan dari Polri, TNI dan Brimob sebanyak 1.341 personel. Hal ini dilakukan untuk memberikan rasa kenyamanan warga dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS.
Pj Wali Kota Tebingtinggi, H Zulkarnain menyatakan, pendistribusian logistik ke kecamatan dan ke TPS bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Pilkada di Kota Tebingtinggi dengan cuma di ikuti satu paslon dimungkinkan tingkat kerawanannya rendag. Karena di Sumut hanya dua daerah yang melaksanakan pilkada serentak yaitu Tapteng dan Tebingtinggi, sudah tentu pengawasannya ketat.
“Pada pelaksanaan Pilkada besok, tim dari Menkopol Hukam dan Kementrian Dalam Negeri akan datang, tim dari Provinsi Sumut dan anggota DPD RI,” bilangnya
Sementara itu, anggota DPD RI, Rizal Sirait ,mengatakan dirinya diamanhkan untuk memantau langsung pelaksanaan Pilkada Tebingtinggi yang cuma diikuti satu paslon saja. Menurut Rizal, di indonesia pada pilkada serentak ini hanya 7 provinsi yaitu 18 kota dan 76 kabupaten. “Saya saja tidak tahu bagaimana bentuk kertas surat suara untuk satu paslon saja,” terangnya.
455 Napi Ikut Nyoblos
Sementara, Humas Kanwil Kemenkuham Sumut, Josua Ginting mengatakan, untuk Pilkada Tapteng mereka menyediakan satu TPS di Lapas Kelas II A Sibolga. Di mana ada 94 warga binaan yang memiliki hak suara pada Pilkada Tapteng. Sedangkan untuk Pilkada Tebingtinggi, mereka menyediakan TPS di Lapas Kelas II B Tebingtinggi, dengan jumlah warga binaan yang memiliki hak suara 361 orang.
“Kita ada dua TPS, yakni TPS di Lapas Tebingtinggi dan Lapas Sibolga. Kenapa di Lapas Sibolga? Karena untuk Pilkada Tapteng, wilayah hukum dan kerja lapasnya berada di Sibolga,” sebutnya.
Menurutnya, kedua Lapas tersebut sudah siap untuk menggelar Pilkada serentak, hari ini dengan persiapan sudah 100 persen. Tinggal pelaksanaan pencoblosannya saja.
“Jadi, kita Imbau seluruh warga binaan yang terdaftar di DPT untuk menggunakan hak suaranya dan kita selanjutnya akan terus berkordinasi dengan KPU setempat,” tuturnya. (bal/ian/gus/adz/yaa)