SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting, meminta pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk memberikan perhatian kepada kondisi jalan nasional di Sumatera Utara yang masih banyak mengalami kerusakan.
Politisi PDI Perjuangan itu menyebutkan, pihaknya hingga hari ini terus mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai banyaknya kondisi jalan rusak di Sumatera Utara.
“Seperti di Langkat, Karo, Labuhanbatu, Perbatasan Simalungun dan lainnya. Kami berharap Kementerian PUPR dapat memberikan perhatian juga kepada kami di Sumatera Utara,” ujar Baskami, Minggu (14/5).
Dikatakan Baskami, berdasarkan data Kementerian PUPR, total panjang jalan nasional di Sumatera Utara adalah 2.632 km, jalan provinsi 3.048 km, dan jalan kabupaten/kota 27.552 km.
Dari angka itu, jalan nasional yang rusak berat sepanjang 21 km (0,81 persen) dan rusak ringan sepanjang 103 km (3,92 persen). Kemudian jalan provinsi yang rusak berat sepanjang 332 km (10,89 persen), dan jalan rusak ringan sepanjang 208 km (6,84 persen).
“Lalu, jalan kabupaten rusak berat sepanjang 9.933 km (36,05 persen), dan rusak ringan 4.226 km (15,34 persen),” katanya.
Menurutnya, Sumatera Utara termasuk daerah dengan jalan terpanjang di Indonesia. Oleh karenanya, untuk perbaikan jalan, butuh upaya yang ekstra dari pemerintah.
“Di Medan – Kabanjahe misalnya, banyak jalan rusak (berstatus jalan nasional) yang belum diperbaiki sampai hari ini. Ada yang sudah diperbaiki, tapi sebatas tambal sulam. Saya meminta agar hal ini diperhatikan,” tuturnya.
Baskami pun mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi jalan yang bahkan belum ‘terjamah’ perbaikan. Menurutnya, bila kondisi ini terus dibiarkan, maka kondisi jalan akan terus menurun dan bertambah parah sehingga bisa membahayakan pengguna jalan.
Menurutnya, jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota yang rusak parah, disebabkan berbagai hal. Diantaranya, kontruksi yang tidak sesuai spesifikasi teknis, dilewati kendaraan truk yang kelebihan dimensi dan mengangkut muatan lebih (over dimension and over load/ODOL), hingga pembangunan drainase yang tidak sempurna.
“Semua ini harus menjadi perhatian. Kita ingin infrastruktur, khususnya jalan dapat lebih diperhatikan,” pungkasnya.
Dinas PUPR Sumut: Sudah Capai 38,08 Persen
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumatera Utara mencatat hingga saat ini, progres proyek infrastruktur atau disebut proyek Rp 2,7 triliun, sudah mencapai 38,08 persen. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek Rp 2,7 triliun, Marlindo Harahap, mengatakan bahwa proyek dengan anggaran multiyears ini, mengalami kemajuan cukup baik.
Namun, meski sempat menunjukkan perlambatan di akhir tahun 2023, yakni hanya 25 persen. Tapi, progres terkini dari megaproyek Pemprov Sumut tersebut, sudah mencapai 38,08 persen.
Dengan itu, Marlindo mengungkapkan bahwa proyek untuk menggenjot daya saing dan pertumbuhan ekonomi Sumut itu, saat ini tidak ada masalah, baik dari sisi teknis, pendanaan maupun dari sisi hukum.
“Sudah 38,08 persen progres hingga kondisi per 7 Mei 2023,” sebut Marlindo kepada wartawan, Minggu (14/5).
Marlindo juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pembangunan Dinas PUPR Sumut itu, menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak pelaksana proyek, PT Waskita Karya (Persero) dan KSO.
“Tidak sekedar koordinasi, tapi memang kita kita pantau ketat, kita warning. Itu sesuai kesepakatan bersama, bahwa proyek infrastruktur ini harus segera dirasakan masyarakat manfaatnya,” ucap Marlindo.
Marlindo mengatakan Waskita KSO juga terus menunjukkan keseriusannya di lapangan. Bahkan mereka bekerja siang dan malam. Mobilisasi peralatan dan material serta pekerja proyek, terus dipastikan.
Meskipun begitu, Marlindo Harahap berharap proyek MYC terus didukung masyarakat. Ia mengatakan tanpa dukungan masyarakat, akan sulit merealisasikan proyek tersebut.
“Adapun kritikan, sampaikan kepada kami. Kami terbuka, siap menerimanya. Intinya mari sama-samalah kita mendukung proyek Rp 2,7 triliun ini,” tandas Marlindo. (map/gus/han)