MEDAN, SUMUTPOS.CO – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampaknya masih malu-malu mengakui kalau mereka akan mengusung Direktur PT Perkebunan, Darwin Nasution sebagai Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) mendampingi Tengku Erry Nuradi di sisa masa jabatan periode 2013-2018. Ketua DPW PKS Sumut, M Hafez terkesan masih menutup-nutupi hal itu dan menyebut, pihaknya saat ini masih menunggu putusan dari DPP.
Meski begitu, Hafez mengakui bahwa Darwin masuk dalam delapan nama yang diusulkan tim penjaringan ke DPP PKS. Disebutkannya, kedepalan nama yang diusulkan tersebut diantaranya Ikrimah Hamidy, Darwin Nasution, Nur Azijah, Syahrul Harahap, Ivan Batubara, Akbar Himawan Bukhari, dab dirinya sendiri.
“Seharusnya keputusan DPP sudah keluar, tapi kita tunggu sajalah,” katanya ketika dihubungi, Kamis (14/7).
Menurutnya, dari delapan nama yang diusulkan itu, ada beberapa yang sudah dipanggil DPP PKS. Namun hingga kini belum ada yang ditetapkan untuk disampaikan kepada partai pengusung lainnya. “Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, hanya dua nama yang bisa dikirimkan ke DPRD Sumut untuk dipilih. Karenanya, kedua yang diusulkan itu harus mendapat persetujuan semua partai pengusung,” jelasnya.
Sementara anggota Fraksi PKS DPRD Sumut Ikrimah Hamidy yang juga bekas Ketua Tim Pemenangan Pasangan Gatot-Tengku Erry (Ganteng) di Pilgubsu 2013 lalu, secara gambalang mengakui kalau partainya akan mengusung Darwin Nasution. Diakuinya, sudah ada keputusan yang menyebut kalau PKS akan mengusung Direktur PT Perkebunan itu menjadi wagubsu.
“Kalau informasi seperti itu, cepat menyebarnya ya. Ada beberapa alasan kenapa PKS mengusung Darwin sebagai cawagubsu,” kata Ikrimah saat ditemui, kemarin.
Menurut Ikrimah, faktor finansial (keuangan) menjadi salah satu alasan kenapa PKS tidak mengusung kader sendiri menjadi Wagubsu. “Ada faktor lain kenapa PKS tidak mengusung kader, salah satunya karena pengusungan ini berkaitan dengan pihak luar. Salah satunya kader PKS tisak punya cukup uang,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Medan itu.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Zulfikar juga tidak membantah kalau partainya telah memilih Darwin Nasution menjadi salah satu kandidat Cawagubsu. “Aduh, saya tidak diberikan amanah untuk menyampaikan hasil keputusan partai,” kata Zulfikar ketika dihubungi terpisah.
Zulfikar mengaku, pada waktunya nama cawagubsu asal PKS akan diumumkan ke publik. “Yang berhak menyampaikan itu ketua partai,” tukasnya.
Sebelumnya, informasi yang menyebutkan PKS akan mengusung Darwin Nasution terlontar dari Ketua PKNU Sumut, Ikhyar Velyati Harahap, Selasa (12/7) lalu. “Hasil komunimasi terakhir, PKS mengusulkan nama Dirut PT Perkebunan, Darwin Nasution menjadi cawagubsu,” kata Ikhyar Velyati Harahap.
Pada pertemuan itu, kata Ikhyar, PKS mengaku menjaring tiga nama diantaranya Ivan Batubara (Ketua Kadin Sumut), Darwin Nasution (Dirut PT Perkebunan Sumut), Syahrul Harahap (mantan Kadispenda Sumut). “Dari tiga nama itu, yang dipilih PKS Darwin Nasution,” ucapnya.
Disebutkan Ikhyar, sesuai hasil pertemuan sebelumnya, seluruh nama yang muncul harus melalui mekanisme penjaringan di internal parpol pengusung. Karena usulan Hanura, PKS, dan Patriot berasal dari kalangan eksternal atau kalangan birokrat, maka PKNU akan mengusulkan satu nama yang berasal dari partai politik.
“Ketika dua nama yang diusulkan berasal dari kalangan eksternal, maka ada kesan partai mudah dibeli oleh orang yang punya uang. Jadi akan muncul stigma bahwa tidak penting masuk partai politik ketika ingin menjadi penguasa, itu sudah keliru. Karena parpol memang disiapkan untuk menjaring para calon penguasa,” paparnya.
Menurutnya, nama-nama yang akan diusulkan nantinya akan diverifikasi administrasi lebih dahulu oleh pansus yang telah dibentuk DPRD Sumut. Secara pribadi, Ikhyar berharap agar proses pemilihan wagubsu melalui mekanisme voting secara terbuka.
“Ketika prosesnya terbuka, maka akan lebih transparan, sehingga tidak ada oknum anggota dewan yang bermain,” urainya.
Menurutnya, pimpinan partai politik juga tidak bisa melakukan intervensi kepada anggotaa dewan dalam proses pemilihan cawagubsu. “Ini sudah menjadi hak masing-masing anggota dewan,” terangnya.(dik/adz)