MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terpilihnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, diperkirakan tidak akan mengubah dukungan partai berlambang beringin itu ke Tengku Erry Nuradi pada Pilgubsu 2018. Sebab, Golkar tidak mungkin lagi membentuk koalisi baru dalam waktu yang singkat.
“Kalau saya memprediksi, Golkar akan tetap komit mendukung Erry Nuradi. Sebab waktu sudah sangat singkat, Golkar akan kesulitan
kalau melangkah dari nol,” ujar pengamat politik Agus Suryadi kepada Sumut Pos, Kamis (24/12).
Pengamat dari USU ini mengingatkan, jika Partai Golkar tetap ngotot untuk keluar dari
koalisi petahana, maka akan merugikan mereka sendiri. Golkar akan dicap sebagai partai pengkhianat.
“Lagipula, kebijakan koalisi sudah disepakati. Tentu akan merugikan Golkar sendiri. Apalagi kalau seandainya Golkar membentuk koalisi baru, kemudian mereka hanya berhak mendapat wakil, itu bukan lebih maju, tapi
mundur,” paparnya.
Dia yakin, pengurus Golkar paham dengan kondisi ini. Untuk itu, mereka sudah membuka penjaringan Cawagunsu sebagai pendamping Erry. “Nah, sekarang tinggal Golkar apakah mengusung kader atau nonkader sebagai pendamping Erry. Tapi kalau membentuk poros baru, sulit bagi Golkar,” pungkasnya.
Sekretaris DPD Partai Golkar
Sumut, Irham Buana Nasution juga mengatakan, pihaknya masih tetap
menginginkan kader Golkar untuk bisa mendampingi Tengku Erry. “Setelah proses Munaslub, tentu DPP akan memanggil Tengku Erry, ingin mengetahui komitmen, dari situ nanti akan kita lihat. Yang pasti sampai saat ini Golkar masih komit mendukung Erry Nuradi,” katanya.
Sebelumnya, berkembang kabar kalau Partai Golkar dan Tengku Erry akan berpisah di tengah jalan. Apalagi, Golkar Ketua Umum Golkar telah beralih dari Setya Novanto ke Airlangga Hartarto. Di mana DPD Partai Golkar Sumut di bawah komando Ngogesa Sitepu sejak awal mendukung Airlangga untuk menjadi pucuk pimpinan di partai berlambang pohon berigin itu. Bukan tidak mungkin, Golkar akan mengevaluasi dukungannya kepada Erry.
Apalagi, Erry disebut-sebut masih berharap dukungan dari PDIP. Jika itu terwujud, diyakini PDIP menginginkan agar kadernya menjadi calon wakil gubernur.
Menyikapi ini, Sekretaris DPD PDIP Sumut Sutarto mengungkapkan, sampai hari ini posisi DPD PDIP Sumut masih tengah menunggu proses penggodokan di DPP. Dia
mengaku sudah bertanya langsung kepada Sekjen DPP PDIP terkait siapa pasangan calon yang akan diusung di Pilgubsu 2018. “Saya sudah langsung tanya Sekjen, mas itu bagaimana? Yo tunggu saja, kata Sekjen,” kata Sutarto.
“Sampai hari ini belum dapat. Apakah masuk ke dalam sampannya Tengku Erry, atau sampannya Edy atau bikin poros baru. Kita masih menunggu nama yang akan diumumkan. Siapapun yang diumumkan tentu kita all out,” imbuhnya.
Sebelumnya, Politisi PDIP Sutrisno Pangaribuan menilai, ada beberapa alasan mengapa partainya sampai saat ini belum juga mengumumkan siapa yang akan diusung di Pilgubsu 2018. Menurutnya, DPP PDIP sampai saat ini masih mencari sosok yang benar-benar mampu membuat perubahan di Sumut. “Justru PDIP sedang mempersiapkan calon yang benar- benar matang,” ujar Sutrisno.
Dia bilang, segala aspek dipertimbangkan. Sehingga butuh sedikit waktu yang lebih lama dalam memutuskan. “Semua aspek dipertimbangkan agar PDIP bisa mengutus
kandidat yang dapat diterima masyarakat Sumut,” sebutnya.
Anggota Komisi C DPRD Sumut ini yakin partainya akan memunculkan paket atau poros baru. Sehingga bisa mengakomodasi berbagai hal. “Kami akan usung kader sendiri, yang sudah memiliki KTA PDI Perjuangan. kita pastikan ada calon selain nama-nama yang sudah lebih dahulu diusung partai lain,” tegasnya. Mengenai siapa sosok yang akan diusung, dia menye-
but hal itu masih menjadi otoritas DPP PDIP. “PDIP itu partai nasionalis. Dari 16 kursi di DPRD mayoritas beragama kristen, tepatnya 13 orang, satu Budha dan dua Islam.
Tapi, yang menjadi pimpinan dewan dan ketua fraksi yang beragama Islam,” paparnya.
Oleh karena itu, dia yakin PDIP bisa berkoalisi dengan parpol manapun termasuk parpol yang berbasis agama Islam. “Pasti koalisinya sebangun dengan koalisi nasional, bisa bersama Hanura, dan PPP,” jelasnya.
Memang sejauh ini PPP dan Hanura belum menentukan sikap. Selain itu masih ada Partai Demokrat, namun peluang koalisi antara PDIP dan Demokrat sulit terjadi mengingat hubungan masing-masing Ketua Umum kurang baik.
Pengamat Politik, Sohibul Anshor Siregar menilai peta politil di Pilgubsu tidak akan jauh berbeda dengan koalisi parpol di tingkat pusat. Meskipun ada perbedaan pandangan sesama parpol pendukung pemerintah, dia menyebut bahwa koalisi yang terjalan akan tetap sesama parpol pendukung pemerintah.
Apalagi, Pilkada 2018 merupakan ajang pemanasan bagi parpol dalam membangun kekuatan dalam menghadapi Pemilu dan Pilpres serentak 2019. “Keputusan siapa yang akan diusung berada ditangan masing-masing ketua umum partai. Jadi sosoknya tentu memiliki kedekatan dengan sang ketua umum, itu hal yang lumrah dilihat,” jelasnya.
Sementara Wakil Sekretaris DPD Hanura Sumut Leriadi mengaku belum mengetahui informasi terkait ajakan koalisi PDIP untuk membuat poros baru di Pilgubsu. Dia menyebut, DPD Hanura Sumut telah merekomendasikan Letjen TNI Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah (Ijeck)
sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung di Pilgbsu. “Tinggal menunggu keputusan DPP,” ujarnya. Hanura Sumut, kata Leriadi, akan mati- matian memenangkan pasangan calon yang akan diusung pada Pilkada 2018. Pasalnya, hal itu sudah menjadi komitmen seluruh pengurus DPD Hanura Sumut yang baru dilantik beberapa waktu lalu.
Sekretaris DPW PPP Sumut, Jafaruddin mengatakan, pihaknya telah mengusulkan 3 nama Balon Gubsu ke DPP PPP di antaranya Edy Rahmayadi, Tengku Erry dan Syamsul Arifin. Dari tiga nama itu sudah mengerucut menjadi dua yakni Erry dan Edy. Namun, Jafar tidak begitu mengetahui mengapa sampai saat ini belum juga diputuskan siapa yang akan diusung.
Dia memprediksi belum keluarnya rekomendasi PPP karena peta politik di Sumut sangat dinamis. Salah satunya pengunduran diri Ngogesa Sitepu dari calon Wagubsu pendamping Tengku Erry. Selain itu, belum disetujuinya pengunduran diri Letjen TNI Edy Rahmayadi. (dik/adz)