BRANDAN, SUMUTPOS.CO – Seratusan warga dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemekaran Kabupaten Teluk Aru, Rabu (15/4) pagi hingga tengah hari, berunjuk rasa di kantor Pertamina RUII, Pangkalan Brandan, Langkat. Massa menuding Manajer Pertamina Brandan, Janner Jhoni Sirait, sebagai pembuat kerusuhan, sehingga didesak untuk angkat kaki dari Pangkalan Brandan.
Aksi massa itu dilakoni karena mereka menilai Jhoni Sirait tidak punya hati nurani dan rasa kemanusiaan, karena mau mengusir pedagang yang berjualan di samping gedung Guest House. “Kami di sini berjualan untuk sesuap nasi. Bukan untuk mencari kekayaan. Tapi kenapa mesti dizolimi demi yang katanya tata kota dan estetika?” teriak massa.
Setelah silih berganti berorasi, termasuk dengan sejumlah pedagang lainnya, akhirnya AKP Darmansyah Sembiring yang baru satu hari menjabat sebagai Kapolsek Pangkalan Brandan, datang menemui massa.
Itu pun, setelah massa sudah sempat mulai anarkis. Rombongan yang tadinya masih sebatas berteriak-teriak, sudah mulai melangkah maju hingga di portal pengamanan jalan masuk perusahaan plat merah itu.
Massa melempar keranda mayat yang terbuat dari rakitan bambu, lalu sebagian lagi mendobrak gerbang hingga rusak. Dalam aksi ini, komandan Shabara Ipda AE Dalimunthe mengalami luka di telapak tangan karena terjepit pagar yang dirusak warga.
Tak lama berselang, setelah aksi massa diredam, tujuh perwakilan massa yang dipimpin H Jan Syahrin SE selaku Ketua Forum Pemekaran Kabupaten Teluk Aru yang juga pernah menjabat sebagai Anggota DPRD Sumut, akhirnya bisa bertemu dengan manajer dengan dimediasi pihak kepolisian.
Namun pertemuan yang berlangsung hampir satu jam itu menemui jalan buntu. Sebab Manajer Janner Jhoni Sirait bertahan pada prinsipnya yang akan menggusur pedagang dari seputaran lokasi Pertamina UP II Pangkalan Brandan.
Mengetahui penolakan mentah-mentah itu, massa yang menunggu perwakilannya di luar, kembali melakukan aksi anarkis. Mereka yang dibakar emosi, merusak plank perusahaan itu, hingga membuat pihak kepolisian dibuat repot dengan mengamankan barang-barang. “Awas kau Jhoni Sirait. Habis kau kalau keluar,” teriak massa sembari menarik diri dari blokade Dalmas Polres Langkat itu.
“Jhoni Sirait sudah benar-benar menciptakan kerusuhan. Dari dulu tidak pernah ada pemimpin Pertamina yang berbuat kerusuhan seperti ini,” ketus Mustopa Ginting, seraya juga mengeluhkan tidak pernahnya rekruitmen warga Brandan untuk dijadikan pekerja di perusahaan tersebut.
Para pentolan massa juga menyebutkan, mereka tidak terima dengan sikap Jhoni Sirait. Karena itu, masyarakat akan mempersiapkan aksi lanjutan dengan massa yang jauh lebih besar. Ditemui usai aksi massa, sejumlah pedagang juga meributi soal adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakoni Manajer Janner Jhoni Sirait.
“Sewaktu kami 10 perwakilan pedagang melakukan pertemuan pertama kali, tiba-tiba saja ada surat yang dikeluarkan Jhoni Sirait. Isinya seolah-olah kami yang datang itu menyetujui untuk angkat kaki dari lokasi berjualan. Ya kami tidak tidak terima, apalagi kami jadi dituduh pedagang lainnya seolah menerima suap dari Pertamina,” ujar para pedagang yang berencana melaporkan pemalsuan surat itu ke polisi.
Terpisah, Janner Jhoni Sirait yang ditemui di ruang kerjanya, mengamini pihaknya menolak semua aspirasi masyarakat. Dia menyebutkan, rencana penggusuran itu karena didesak pihak kecamatan. “Kan sudah merusak estetika. Kenapa mereka saya yang berjualan di situ? Warga lain juga mau, tapi mereka taat hukum. Karena dik situ kan lahan negara,” kata pria berkumis ini.
Dia juga menyebutkan, pihaknya sudah berbaik hati dengan memberikan kesempatan untuk pindah. “Sebenarnya, tanggal 10 kemarin sudah harus diputus arus listrik ke situ. Soalnya ada surat dari camat minta itu ditertibkan. Kita sudah lakukan beberapa kali pertemuan, sampai mereka membentuk asosiasi pedagang. Bahkan sudah kita bahas dengan muspika setempat,” katanya.
Dia juga bersikeras, bila pun pedagang mengaku ada menyewa lahan itu untuk berjualan, hal itu tanpa sepengetahuan Pertamina. “Lagian dari sisi estetika, kan kurang cocok. Ya kita masih tetap untuk mengeksekusi pada tanggal 20 April nanti,” sebutnya.
“Solusi lain sudah tidak ada lagi. Karena kan kita sudah kasih waktu cukup lama. Tolong lah kita pahami bersama bahwa itu adalah tanah negara. Saat ini, di lokasi itu selalu saja banjir karena paritnya tumpat dan sangat kumuh,” ketus Jhoni Sirait seraya memastikan pihaknya tidak akan memfasilitasi relokasi karena itu adalah domainnya Pemkab Langkat.
Begitu juga ketika disinggung soal CSR, Jhoni Sirait mengaku pihaknya selalu memberikan bantuan kepada masyarakat. “Walau pun kilang kita sedang mati tidak produksi, kita tetap kok membagikan CSR,” akunya.
Soal tudingan penjualan-penjualan aset, dia mengaku itu bukan ranah instansi yang dipimpinnya. Sebab saat ini tentang aset sudah ada dikelola oleh bagian khusus di Pertamina. “Soal rekruitmen warga setempat, gimana ya? Kilang kita saja mati,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Camat Pangkalan Brandan, Iliyas Ssos membantah pernyataan yang disebutkan Janner Jhoni Sirait. “Kita memang menyurati Pertamina. Tetapi kita bukan menyuruh digusur. Karena itu bukan hak kita. Kita cuma meminta agar lokasi pedagang itu ditata supaya rapi. Bukan digusur,” katanya.(jon/trg)