Ngogesa Sitepu dilengserkan dari jabatannya oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Arilangga Hartarto.
SUMUTPOS.CO – Menjelang berakhirnya masa pendaftaran calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2019, DPD Partai Golkar Sumut kembali bergejolak. Ketua DPD Partai Golkar Sumut Ngogesa Sitepu tiba-tiba dilengserkan dari jabatannya oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Arilangga Hartarto. Ahmad Doli Kurnia Tandjung ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua.
Pengurus Partai Golkar Sumut, HM Hanafiah Harahap mengakui, selama ini konsolidasi dan komunikasi tak berjalan maksimal di tubuh partai berlambang Pohon Beringin tersebut. “Kita melihat pertimbangan DPP, karena ingin agar kerja partai lebih cepat. Apalagi menjelang Pemilu 2019, kita perlu konsolidasi dan mempersiapkan kekuatan menghadapinya,” ujar Hanafiah yang merupakan Wakil Ketua Bidang di DPD Partai Golkar Sumut, kepada Sumut Pos, Minggu (15/7).
Menurutnya, dalam persiapan itu juga, Partai Golkar perlu hubungan sinergi baik dengan pusat maupun dengan kabupaten/kota. Sehingga, hal ini menurutnya penting serta jadi perhatian DPP. Disinggung soal kesiapan pencalonan di Pemilu 2019 mendatang, Hanafiah juga menganggap hal itu sebagai satu alasan. Bahkan dirinya menyebutkan, selama ini persoalan internal partainya tidak begitu terlihat di publik. Namun ternyata konsolidasi dan komunikasi dirasakannya sangat minim. “Saya kira itu salah satunya,” kata Hanafiah ketika disebut intensitas rapat internal dan pertemuan serta komunikasi yang sangat jarang dilakukan.
Hal itulah menurutnya sebagai sebuah kelemahan fungsi DPD Partai Golkar Sumut selama ini. Meskipun selama ini hampir tidak ada riak di dalam kepemimpinan Ngogesa Sitepu. “Tidak ada pertemuan intens. Memang itu kelemahan selama ini. Karena intinya berpartai ini kan komunikasi,” sebutnya.
Selain itu, anggota DPRD Sumut inipun mengungkapkan, Doli Kurnia Tandjung sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut, diberi kewenangan untuk mengganti struktural partai bila diperlukan.
Sebelumnya, pelengseran Ngogesa Sitepu ini tertuang dalam Surat Keputusan No : KEP-316/DPP/GOLKAR/VIII/2018 yang ditandatangani Ketua Umum, Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jendral, Lodewijk F Paulus tertanggal 14 Juli 2018. SK tersebut langsung diserahkan oleh Korbid Kepartaian DPP Golkar, Ibnu Munzir di kantor DPD Golkar Sumut.
Ibnu Munzir yang sempat diwawancarai wartawan menyebutkan, penunjukan Plt DPD Golkar Sumut agar roda kepartaian tetap berjalan. Apalagi, menjelang akhir pendaftaran caleg ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun demikian, Ibnu Munzir menolak bila keputusan ini disebut pencopotan.
“Bukan pencopotan, tapi pemberhentian sementara. Hal ini agar organisasi tetap berjalan, apalagi menjelang penutupan pendaftaran caleg ke KPU di seluruh kabupaten/kota di Sumut,” ujar Ibnu.
Disinggung alasan DPP melakukan pergantian terhadap Ketua DPD Golkar Sumut, Ibnu enggan berkomentar banyak. Hanya saja, menurut Ibnu, DPP merasa kecewa dengan adanya keterlambatan penyusunan nama-nama caleg yang bakal didaftarkan ke KPU. “Kita (Golkar) kan tidak mau kalau gara-gara keterlambatan itu mengakibatkan tidak ada caleg kita yang didaftarkan ke KPU. Apalagi, waktunya tinggal dua hari lagi,” tukasnya.
Sementara, Plt Ketua DPD Golkar Sumut Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, target mendaftar nama caleg ke KPU paling lama hari ini, Senin (16/7). Maka dari itu, kemarin dia melakukan rapat secara maraton untuk menyelesaikan susunan nama caleg di tingkat provinsi dan 33 kabupaten/kota.
Ditanya apa penyebab sehingga belum tuntasnya penyusunan daftar nama caleg Partai Golkar, Doli mengaku masih memetakan masalah yang terjadi. Hal ini pun menjadi tugas cukup berat baginya. “Tentu untuk mengambil langkah selanjutnya harus memetakan masalah yang terjadi. Namun, ditargetkan hari ini (kemarin) daftar nama caleg harus selesai,” ujarnya usai memimpin rapat pleno pertama bersama sejumlah pengurus DPD Golkar Sumut seperti Irham Buana, Akbar Himawan Buchari, Sabar Samsurya Sitepu, Iswanda Ramli dan sejumlah pengurus lainnya.
Doli yang juga Wakil Ketua Korbid Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera DPP Partai Golkar ini mengemukakan, secara nasional Golkar memiliki target 18 persen dari 110 kursi DPR RI. Namun, khusus di Sumut, karena menjadi pemenang dalam pilkada maka ditetapkan 21 kursi. “Saya akan lihat dengan susunan caleg yang baru ini, apakah memang benar-benar mencapai target 21 kursi atau tidak. Selain itu, kita juga meminta kepada pengurus kabupaten/kota dapat mencapai target 18 persen yang disesuaikan dengan kondisi daerah,” tuturnya.
Diutarakan Doli, pasca Pilkada Sumut yang telah berlangsung, pihaknya terus meningkatkan konsolidasi kinerja. Bahkan, di Jakarta sedang berjuang keras untuk memastikan elektabilitas Golkar terus meningkat guna menuju kemenangan pada tahun 2019.
“Beberapa waktu lau kita rapat evaluasi di DPP, mengevaluasi semua daerah khususnya yang melaksanakan Pilkada termasuk Sumut. Khusus di Sumut ini, kita memiliki target yang besar lantaran Golkar tidak pernah kalah. Oleh karena itu, kita ingin memastikan dan meyakinkan bahwa Golkar di Sumut ini bisa terkonsolidasi dengan maksimal. Untuk itu, dengan alasan guna memaksimalkan konsolidasi tersebut maka kemudian menunjuk plt,” sebut Doli.
Terkait kewenangannya untuk melakukan pergantian kepengurusan partai di Sumut, Doli menyatakan bahwa saat ini sedang fokus bagaimana supaya calegnya segera didaftarkan ke KPU, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia pun menyebutkan, dengan kepemimpinan yang sekarang dinilai belum diperlukan adanya pergantian.
Doli menambahkan, ia mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Ngogesa Sitepu selama menjabat Ketua DPD Golkar Sumut. Akan tetapi, melalui pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan memaksimalkan organisasi termasuk konsolidasi atau bagaimana membangun komunikasi yang baik antar provinsi dengan kabupaten/kota. Maka, DPP menganggap perlu mengawal langsung daerah-daerah besar seperti di Sumut ini. “Komunikasi dan jaringan antara provinsi dan kabupaten/kota harus baik, begitu juga dengan masyarakat,” imbuhnya. (ris/bal)