MEDAN, SUMUTPOS.CO -Sejak dilantik akhir 2016 lalu, masyarakat Sumatera Utara (Sumut) masih menunggu kinerja Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BOPKPDT), untuk membawa perubahan di 7 kabupaten kawasan tersebut.
“Sesuai dengan Perpers Nomor 49 Tahun 2016, tentang BOPKPDT, disebutkan, rencana induk dan rencana detail pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata Danau Toba, harus diusulkan oleh badan pelaksana melalui Menteri Pariwisata untuk ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku ketua dewan pengarah, paling lambat tiga bulan sejak badan itu terbentuk,” ungkap Ketua Umum Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) Maruap Siahaan, Kamis (16/2).
Idealnya, lanjut Maruap, BOPKPDT harus membuat konsep rencana induk yang meliputi prinsip, seperti bagaimana wisata yang harus dikembangkan dalam ruang sosial, budaya, dan alam, sehingga tercapai perkembangan wisata berkelanjutan, serta sosial, budaya, dan alam kasawan Danau Toba juga tidak rusak. Bahkan keunikan maupun kekhasan alam dan budaya yang ada, dapat menjadi daya tarik, sekaligus media pengetahuan bagi wisatawan. “Dengan konsep inilah seharusnya BOPKPDT datang menemui dan konsultasi dengan para tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah, untuk mendapatkan masukan-masukan dalam menghasilkan rencana induk yang kompatibel, atau sesuai dengan kondisi sosial, budaya Batak, serta lingkungan alam kawasan Danau Toba,” jelasnya.
Ia juga mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah memaparkan, Indonesia memiliki DNA berkarya dalam seni dan budaya. Dan hal tersebut perlu dijadikan dasar untuk mengembangkan sektor pariwisata yang menjadi unggulan.
Hal tersebut relevan dengan portofolio pengembangan produk usaha, yang meliputi 60 persen seni dan budaya, 35 persen alam, dan 5 persen buatan manusia. “Sehingga pengembangan pariwisata dan bangsa harus berbasis kreativitas, bukan melakukan eksploitasi dengan merusak lingkungan hidup serta merusak relasi manusia dengan alamnya,” kata Maruap.
Sehingga, sambung Maruap, perlu ada sosialisasi maksimal terkait konsep faktual yang jelas, agar diterima dengan baik oleh masyarakat khususnya. “Peran BOPKPDT di tengah sistem pemerintahan daerah, peran apa yang dapat dilakukan masyarakat dan komunitas, serta bagaimana kelestarian adat juga budaya masyarakat, ini harus jelas,” ujarnya.
Terkait hal itu, Direktur Utama BOPKPDT, Arie Prasetyo mengatakan, sesuai Perpres, pihaknya memiliki 3 peran, yakni pertama sebagai system integriter. BOPKPDT akan menjadi penyatu, fasilitator, mediator, rekan, dan mitra kerja yang berkaitan dengan pariwisata. Peran kedua adalah project manager, berkaitan dengan fungsi mengkoordinasikan. “Kami juga akan me-manage perhatian negara saat ini untuk kawasan pariwisata, yakni infrastruktur. Kalau bicara pariwisata, otomatis membicarakan wisatawan. Tidak ada pariwisata kalau membangun terus, tapi wisatawannya tidak datang. Karena infrastrukturnya tidak menjadi perhatian. Jadi tugas pertama negara tahun lalu adalah bagaimana mempercepat infrastruktur, yakni mempersingkat waktu tempuh destinasi wisata,” beber Arie.
Sementara tugas ketiga adalah investation project. Saat ini menurut Arie, ada kelompok asing dan pihak lokal yang berniat berinvestasi di kawasan Danau Toba. “Kami juga berupaya mengajak investor untuk datang ke Danau Toba. Sistem bisnisnya nanti bisa secara sewa,” jelasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu dengan upaya pemerintah mengembangkan kawasan pariwisata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan. Sebab, jika dengan pembangunan infrastruktur yang ada, tidak diimbangi kualitas sumber daya manusianya, maka bukan tidak mungkin pembangunan akan percuma. “Jangan sampai ada cerita, begitu sekali datang ke Danau Toba, setelah itu muncul kalimat ‘never again’, karena merasa tidak sesuai dengan gaungnya yang besar. Harapannya itu tidak terjadi lagi,” imbaunya.
Di tempat terpisah, Sekdaprov Sumut, Hasban Ritonga mengakui, hingga saat ini pihaknya masih belum melakukan koordinasi yang intens dengan BOPKPDT. Sebab, menurutnya lembaga tersebut baru melakukan sosialisasi. “Memang kalau koordiansi secara khusus belum, tapi nanti akan dilakukan bersama tujuh kabupaten/kota di kawasan Danau Toba. Kami akan tetap berkoordinasi untuk melakukan pengembangan kawasan Danau Toba dengan BOPKPDT,” pungkasnya. (bal/saz)