BINJAI, SUMUTPOS.CO – Hari Ulang Tahun ke-151 Kota Binjai tahun diwarnai dengan gaji yang menunggak. Bahkan, Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Binjai pun kabarnya menunggak hingga 3 bulan.
Informasi diperoleh, gaji tenaga medis yang berstatus honorer dan outsourcing di Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham dikabarkan menunggak 1 bulan, Mei 2023. Di usia 151 tahun Kota Binjai, sekitar 250 tenaga medis yang berstatus honorer dan outsourcing menjerit menunggu kejelasan gaji mereka senilai Rp800 ribu.
“Bulan ini yang belum keluar. Bahkan setiap bulannya, enggak jelas keluar (gaji) tanggal berapa. Suka-suka saja mau tanggal berapa keluar (gaji),” ujar sumber Sumut Pos, Kamis (18/5).
Sumber menyesalkan, masih ada gaji tenaga medis yang menunggak pada hari jadi Kota Binjai. Ironisnya lagi, HUT Kota Binjai berlangsung meriah.
“Tidak ada perbedaan honorer dengan outsourcing. Sama saja, kami diperpanjang setiap tahun,” katanya.
“Alasannya ditagih, tidak ada uang. Mirisnya, mereka bisa tertawa sumringah. Kewajiban selalu dituntut tapi hak dilambat-lambatkan,” sambungnya.
Sumber menambahkan, pejabat berwenang di rumah sakit milik Pemko Binjai juga kerap memberi ancaman kepada tenaga medis honorer dan outsourcing yang kerap bertanya pencairan gaji mereka. Ditambah lagi, tanggal gajian juga tak menentu.
Sesuka hati saja dikeluarkan. “Kalau enggak senang, keluar. Masih banyak orang yang mau kerja di Djoelham ini,” ujar sumber menirukan ucapan pejabat terkait di RSUD Djoelham saat ditanya soal gaji.
Karenanya, para tenaga medis tersebut memilih diam. “Daripada dikeluarkan, mending diam. Cari kerja susah zaman sekarang,” bebernya.
Selain itu, tambah sumber, juga ada uang jaga malam yang tidak cair tahun 2022 lalu. “Uang jasa jaga malam dibayar per 3 bulan. Dananya masuk tahun anggaran 2022 tapi jasa kami di Oktober, November dan Desember tidak dibayarkan karena uang tidak ada. Kami masih berharap, itu dapat dicairkan. Ketika ditanya itu (uang jaga malam), jawaban mereka enggak ada uang,” katanya.
Terpisah, Direktur RSUD Djoelham, dr David Tambunan menjawab, soal uang jaga malam memang sudah dihapus. “Uang jaga malam tahun 2022 sejak diketok P-APBD tahun 2022 sudah tidak ada lagi. Hal ini sudah melalui pembahasan di DPRD. Hal ini juga sudah disampaikan kepada seluruh staf,” kata David.
Terkait gaji honorer pada Mei 2023 belum cair, dia mengakuinya. “Anggaran untuk gaji honorer, bukan di rekening RS, tapi di BPKPAD. RS sudah mengajukan SPD dan kami sedang menunggu turunnya gaji honorer ini. Saya yakin akan segera dibayarkan oleh dinas keuangan,” pungkasnya.
7 Wakil Rakyat Absen, Termasuk Ketua BKD
Pada HUT Binjai yang ke 151 tahun, DPRD menggelar rapat paripurna bersama Pemko Binjai. Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah didampingi wakil wali kota, H Rizky Yunanda Sitepu beserta jajaran hadir.
Juga unsur forkopimda Binjai hadir mengikuti rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra. Namun sayangnya, 7 wakil rakyat terpantau absen dalam resepsi hari jadi Kota Rambutan.
Ketua DPRD Binjai yang akrab disapa Haji Kires mengakui hal tersebut. Adapun mereka yang absen yakni, Ahmad Hasian Siregar (Demokrat), Sri Susilawati (PPP), M Atan (PDIP), HM Sajali (Demokrat), Benny Aulia Sanjaya (Hanura), Hairul Sembiring (Nasdem) dan Gim Ginting (PDIP).
“Yang satu, yang pasti Pak Hasian, dia permisi karena anaknya mau operasi di Sulawesi. Yang lain kita belum tahu alasannya, begitupun kita tanya apa alasannya tidak datang. Yang pasti ada kesibukan yang lebih penting, tapi ini jauh lebih penting,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Binjai ini.
Karenanya, dia berharap kepada 30 anggota DPRD Binjai untuk menjadikan Rapat Paripurna HUT sebagai agenda penting. “Kita berharap agar disadari rekan-rekan dewan, jangan terabaikan. Ini mencakup masyarakat banyak di hari jadi Kota Binjai yang merupakan kebanggaan masyarakat dan bukan seremonial belaka. Harusnya momen ini menjadi evaluasi,” tukasnya. (ted/azw)