Djarot-Sihar Layani Masyarakat seperti Raja

SUMUTPOS.CO – Hadirnya sosok Djarot Syaiful Hidayat dan Sihar EP Sitorus di pentas Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara (Sumut) 2018, diyakini akan membawa gairah baru bagi masyarakat dalam memilih pemimpin lima tahun ke depan. Dengan memegang teguh konsep birokrasi, pemimpin adalah melayani, Djarot pun menyebut dirinya siap menjadi pelayan bagi masyarakat Sumut yang dikenal sebagai “raja-raja”.

Membuka perbincangan bersama keluarga besar Sumut Pos, Djarot memberikan apresiasi kepada Jawa Pos Grup yang punya peran penting dalam mengawal pembangunan di Indonesia. Sebab kehadiran media, menurutnya juga menjadi kunci berkualitasnya perjalanan bangsa. Termasuk dalam konteks Pilgub kali ini, diperlukan sebuah media yang berkualitas pula.

Djarot yang mengenakan kemeja mereh hati, hadir bersama pasangannya di Pilgub Sumut 2018, Sihar EP Sitorus dengan gaya anak muda atau zaman now, berkemeja putih. Selain itu, unsur partai pengusung dari PDI Perjuangan, ada Soetarto selaku Sekretaris DPD Sumut, Baskami Ginting dan Ruben Tarigan yang kini duduk sebagai anggota DPRD Sumut serta sejumlah pengurus lainnya.

“Akhir tahun lalu saya sebenarnya mau liburan ke Danau Toba bersama keluarga. Tapi sebelum berangkat, ada panggilan dari Ibu Megawati (Ketum DPP PDI Perjuangan). Saya kemudian diminta beliau untuk maju ke Sumut sebagai calon gubernur,” ucap Djarot yang mengaku menerima permintaan itu dan mengubah agenda liburannya di Sumut, dan hanya membawa anak sulungnya.

Ternyata kedatangannya ke Sumut, disambut baik masyarakat yang menurutnya memberikan respon luar biasa menerima dirinya sebagai sosok yang diidolakan warga. Tak ayal, hal ini juga menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi Djarot dengan adanya euforia di masyarakat terhadap dirinya yang diharap bisa membawa perubahan di masa depan.

“Bahkan setelah melihat foto-foto saya bersama masyarakat di Sumut, istri saya bilang, kalau sampai saya menolak mencalonkan diri di Sumut, saya akan berdosa. Karena begitu luar biasanya sambutan warga,” akunya.

Menjawab itu, Djarot pun mengakui dirinya bersama Sihar Sitorus membawa misi yang tidak mudah, kerana selain memenuhi ekspektasi masyarakat, juga harus mengubah pola pikir (mindset) yang selama ini seperti tertanam di pikiran banyak orang, Sumut itu identik dengan ‘semua urusan mesti uang tunai’ atau semua urusan sering dipersulit. Sehingga satu konsep yang mungkin akan menjadi ‘jualan’ kedua tokoh ini, mereka akan menjadikan ‘semua urusan itu mudah dan transparan’ yang juga bisa disingkat ‘Sumut’.

“Kita tahu karakter Sumut ini keras dan pekerja keras. Apalagi istilahnya, di Sumut ini banyak raja-raja kan. Jadi biarlah kami menjadi pelayannya. Karena prinsipnya menjadi pemimpin itu adalah melayani,” sebut Djarot sekaligus menekankan, konsep birokrasi juga harus bisa berubah menjadi benar-benar melayani.

Masih soal euforia tadi, Dajrot pun menceritakan bagaimana dirinya merasa seperti seorang artis yang mencuri perhatian orang selama berada di tempat umum di Sumut. Mulai dari para ibu-ibu pedagang, pekerja rumah makan, sampai katanya ada petugas di SPBU, meninggalkan pekerjaannya demi mendapatkan momen foto bersama mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dan memang secara popularitas, namanya sudah santer diberitakan saat suhu politk di ibukota sedang hangat pada dua tahun terakhir.

Tetapi bukan politik namanya kalau tidak ada wacana saling menjatuhkan satu sama lain dalam hal kontestasi di seluruh pemilihan, mulai Pileg, Pilpresm Pilgub, Pilkada hingga Pilkades. Hal itu pun sepertinya lumrah bagi Djarot yang menganggap persaingan adalah hal yang biasa. Dirinya pun tidak memungkiri bahwa identitas sebagai suku Jawa melekat dalam dirinya. Begitu juga masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat dan lain sebagaianya sebagai sebuah penanda.

Namun, meskipun entitas tersebut dimiliki setiap orang, baginya keberadaan identitas itu bukan suatu pilihan yang harus dibesar-besarkan, dipertajam dan dibenturkan satu sama lain. Apalagi dalam kontestasi Pilkada, politik identitas bukan ukuran untuk memberhasilkan suatu daerah. Tetapi bagaimana ukuran kompetensi, kapasitas, integritas dan kebijaksanaan yang ada di dalam diri seseorang. Bahkan baginya, orang yang masih mengedepankan politik identitas itu, belum belajar dari sejarah perjuangan bangsa mulai dari Sumpah Pemuda 1928.

“Kalau tidak suka dengan Djarot, silahkan. Tetapi jangan karena saya bersuku apa, anda bersuku apa, tetapi lihat, apakah dia berkompeten, mampu atau tidak,” katanya.

Berangkat dari pandangan politik identitas itu, Dajrot pun kembali diberikan pertanyaan soal bagaimana mengubah pola pikir lama yang cenderung menolak konsep transparan atau lebih memilih status quo keadaan yang selama ini berlangsung. Itu juga dijawabnya dengan meyakini, butuh waktu setidaknya satu tahun untuk bisa memperbaiki iklim pembangunan yang tidak sehat. Sehingga butuh kesabaran dan konsistensi agar pola pikir yang keliru selama ini bisa menjadi lebih baik.

Senada dengan pasangannya, bakal calon Wakil Gubernur Sumut dari PDI Perjuangan, Sihar EP Sitorus justru melihat Sumut adalah tantangan tersendiri untuk bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Sebagai sosok muda, putra Almarhum DL Sitorus ini pun mengakui banyak yang sempat menolak perubahan yang ingin ia hadirkan saat sempat berkecimpung di dunia olahraga.

Sebut saja klub seperti PSMS, yang sempat membawa namanya menjadi pembicaraan berbagai kalangan masyarakat. Dalam perbincangan itu, Sihar mengakui ingin menjadikan klub kebanggaan orang Sumut itu diisi pemain berkualitas, termasuk memperbaiki fasilitas (Stadion Teladan). Namun berbagai penolakan diakuinya membuat pengembangan yang direncanakan, harus terhalang.

“Jadi ini tantangan tersendiri bagi kami di Sumut. Memang banyak yang tidak sepakat dengan perubahan, karena pengalaman saya seperti itu. Begitu juga soal politik identitas, kita harus bisa mengubah mindset,” tutupnya.

Sementara sebagai pengurus partai, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut, Soetarto menyakini hadirnya sosok Djarot-Sihar membawa gairah tersendiri bagi masyarakat. Di luar topik pembicaraan politik rasional, ia melihat penerimaan warga terhadap jagoannya itu sama sekali bukan direkayasa atau dipolarisasi, tapi mengalir begitu saja dengan kesahajaan seorang Djarot.

Karena itu pula, Soetarto optimis dengan soliditas seluruh kader partai di Sumut, maka perjuangan untuk membawa Djarot-Sihar meraih suara terbanyak di Pilgub Sumut, 27 Juni 2018 mendatang, juga akan semakin terbuka peluangnya.

Pengamat politik dan pemerintahan dari UMSU, Rio Affandi Siregar mengatakan, potensi kehadiran sosok Djarot-Sihar di Pilgub Sumut masih 50:50. Menurutnya ada plus minus keduanya yang kemudian bisa dimanfaatkan sekaligus juga diantisipasi.

Pertama adalah pengalaman memimpin dari daerah hingga ke ibukota (DKI Jakarta), yang membuat namanya diperhitungkan di mata para pemilih rasional yang lebih mengedepankan sisi objektif dalam mempertimbangkan sesuatu. “Pengalamannya memimpin DKI Jakarta itu sangat luar biasa. Apalagi kita tahu untuk pencalonannya di Sumut, Djarot diusung PDI Perjuangan yang basisnya cukup besar di Sumut. Jika mesin partai berjalan efektif, maka bukan tidka mungkin akan bisa membawa kemenangan seperti Pilgub lalu, calon PDIP meraih suara nomor dua terbanyak,” sebut Rio.

Sedangkan sisi minusnya kata Rio, tidak bisa dipungkiri bahwa di masyarakat masih ada pola pikir yang mengedepankan identitas kesukuan atau istilahnya ‘putra daerah’. Wacana ini kemudian bisa menjadi bahan kampanye negatif bagi pesaingnya untuk disampaikan kepada publik. Karea tentu alasan utama menolak kehadiran Djarot di Sumut adalah pengenalan daerah dengan segala dinamika yang ada. Ditambah lagi, sosok tersebut punya hubungan dengan nama Gubernur DKI Jakarta sebelumnya yang memicu kontroversi di Indonesia.

“Mereka juga harus memperhitungkan pasangan dengan Sihar Sitorus dengan mengusung calon pelangi. Sehingga mesin partai PDI Perjuangan menjadi kunci, apakah Djarot-Sihar bisa mengakar di Sumut atau tidak,” katanya. (bal/adz)