MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menjelang dibukanya gerbang tol Sei Rampah-Tebingtinggi menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), pemerintah diminta memperhatikan kondisi lalulintas di persimpangan pintu masuk dan keluar. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasin
terjadinya kemacetan yang kerap terjadi, apalagi pada masa uji coba ini, ruas tol tersebut digratiskan.
Anggota DPRD Sumut Richard Sidabutar mengatakan, Jalan Tol Medan-Tebingtinggi merupakan program strategis nasional. Karenanya, jalur dari Sei Rampah ke Tebingtinggi yang akan difungsikan, patut diapresiasi. Karena capaian ini, banyak masyarakat yang merasa terbantu khususunya untuk memangkas jarak dan waktu tempuh perjalanan.
“Mungkin penggratisan jalan tol (Sei Rampah-Tebingtinggi) ini bisa memicu dan menggairahkan dunia usaha juga. Tapi perlu dilihat juga, kalau bisa pemerintah memperhatikan bagaimana bisa tarif tol dikurangi. Karena banyak juga yang merasa tarif yang sekarang ini terlalu mahal,” ujar Richard, Rabu (19/12).
Pun begitu, khusus menghadapi momentum Natal dan Tahun Baru kali ini, diprediksi akan ada pemindahan titik kemacetan di persimpangan keluar masuk pintu tol. Baik di Kota Medan yang dalam hal ini berada di Amplas, dan Tebingtinggi yang menjadi pintu terujung saat ini dari arah Kota Medan.
“Harus ada petugas disiagakan di pintu-pintu tol, terutama pintu terakhir. Apalagi inikan menyambut Nataru. Bagaimana kondisi aman dan nyaman bisa diberikan kepada pengendara,” katanya.
Kesiagaan ini katanya, menjadi tugas pihak Jasa Marga selaku pengelola layanan jalur bebas hambatan ini. Karena itu antisipasi terjadinya penumpukan di pintu tol Medan dan Tebingtinggi, harus jadi prioritas. Begitu juga dengan jalur umum, dimana Dinas Perhubungan perlu siaga terus.
“Harus siaga Dinas Perhubungan di jalan umum. Karena nanti yang keluar dari jalan tol, kemungkinan besar mengambil yang paling jauh, itu di Tebing Tinggi. Akan ada pertemuan di jalan itu. Makanya harus siaga penuh, khususnya saat Nataru,” jelasnya lagi.
Sementara soal kesiapan teknis, politisi Partai Gerindra ini juga berharap masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik menggunakan fasilitas jalan tol ini, harus juga diingatkan. Sebab tidak sedikit pengemudi yang lupa mengisi saldo kartu tol. Sehingga saat hendak keluar, harus berhenti dan parkir di badan jalan.
“Kalau banyak yang lupa, pasti antriannya panjang. Makanya kita juga menghimbau masyarakat untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Sepeti saldo, harus dipastikan cukup. Jadi, saat transaksi pembayaran, bisa dilakukan cepat dan menghindari penumpukan kendaraan di pintu keluar,” pungkasnya seraya berharap Nataru bisa dirayakan dengan sukacita dan nyaman.
///Perlu Dukungan Masyarakat
Sementara, terkait rencana pembangunan Ringroad Utara Medan, diharapkan dukungan masyarakat dalam upaya pembebasan lahan. Ketua Komisi A DPRD Sumut, HM Nezar Djoeli mengatakan, masyarakat harus mendukung penuh program pemerintah untuk membangun infrastruktur seperti ringroad ini. Apalagi keberadaannya dinilai dapat mengurangi beban lalu lintas yang kerap mengalami kemacetan.
Namun upaya pembebasan lahan tersebut, katanya, harus mengedepankan asas keadilan. Sehingga perlu ada proses musyawarah melibatkan masyarakat, bersama pihak terkait lainnya. Sebelum ada keputusan mengenai ganti rugi yang akan diterima pemilik tanah. “Inikan biasanya ada tim appraisal (penilai), dan harga ganti rugi itu biasanya jauh lebih tinggi dari harga normal,” ujar Nezar kepada wartawan, Rabu (19/12).
Anggota DPRD Sumut dapil Sumut 1 ini pun memahami bahwa dalam proses pembangunan biasanya selalu timbul persoalan diantaranya soal ketidakpuasan terhadap keputusan pemerintah. Sehingga masalah itu akan diselesaikan melalui jalur hukum, yakni menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan.
“Karena walaupun ada yang tidak puas, ini sudah program pemerintah yang menyangkut kepentingan orang banyak,” sebutnya.
Selain itu lanjut Nezar, upaya persuasif akan dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Sehingga mulai dari unsur pemerintahan yang terendah, sampai ke atas, harus melakukan pendekatan, sosialisasi dan musyawarah kepada masyarakat yang terdampak pembangunan.
Sedangkan konsep tentang ringroad sendiri lanjut Nezar, memang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi masyarakat yang berada disekitarnya. Untuk itu, perlu ada aturan main sebelum berbagai pembangunan mengiring pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut.
“Tidak bisa kita larang masyarakat untuk membangun di sepanjang jalur ringroad. Tetapi yang penting, bagaimana peraturan daerah (Perda) yang ada mengatur sedemikian rupa agar penataan lebih baik,” sebutnya terkait bakal banyak bangunan berdiri dan dikhawatirkan fungsi ringroad kurang efektif seperti sebelumnya.
Karena itu politisi Nasdem ini meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota saling bekerjasama dan singkron dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga batasan soal penataan di sepanjang jalur, bisa ditaati bersama. (bal)