Lima Kepala Daerah di Sumut yang mencalonkan diri jadi ketua DPD Golkar Sumut. Dari kiri ke kanan: Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu, Bupati Batubara OK Arya, Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk, dan Bupati Labura Kharuddinsyah Sitorus.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peluang Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M Pasaribu, Wali Kota Sibolga Syafri Hutauruk, dan mantan Gubernur Sumut Syamsul Arifin untuk memimpin Partai Golkar Sumut tertutup sudah. Pasalnya, ketiganya tak mamenuhi Petunjuk Pelaksana (Juklak) Partai Golkar Nomor 5/2016 dan DPP Partai Golkar juga mengisyaratkan, tidak memberikan dukungan kepada ketiganya untuk maju dalam pemilihan Ketua Partai Golkar Sumut.
Seperti diketahui, di dalam Juklak Partai Golkar Nomor 5/2016 yang berisi 11 point menyebutkan, calon Ketua Partai Golkar tidak boleh mempunyai hubungan suami, istri atau kekeluargaan sedarah dalam satu garis lurus ke atas dan ke bawah yang duduk sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota mewakili partai politik lain atau menjadi pengurus partai lain dalam satu wilayah yang sama. Meski begitu ada pengecualian, yakni harus mendapatkan persetujuan DPP Partai Golkar.
Jika DPP tidak memberikan persetujuan, maka peluang untuk menjadi Ketua Partai Golkar tertutup. Diketahui, Syahrul M Pasaribu memiliki adik kandung yakni Gus Irawan Pasaribu yang kini duduk sebagai anggota DPR RI dan Ketua Partai Gerindra Sumut.
Sementara Syafri Hutauruk, memiliki istri Delmeria Sikumbang yang terpilih menjadi anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 dari Partai Nasdem. Begitu juga dengan Syamsul Arifin, karena adik kandungnya Syah Afandin kini menjadi anggota DPRD Sumut dari PAN.
“Mohon maaf, tidak boleh lagi mencalonkan diri sebagai Ketua Golkar ketika ada keluarga dan kerabat dari partai lain,” tegas Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Khalid saat pembukaan Musda IX DPD Partai Golkar Kota Medan di Medan Club, Sabtu (20/8) lalu.
Mengacu pengalaman beberapa pemilu, kata Nurdin, suara Partai Golkar menurun drastis ketika bupati menjabat Ketua Golkar, tapi istrinya PPP, anaknya Demokrat dan adiknya Gerindra.
“Maaf saudaraku tidak bisa mencalonkan ketika ada saudara atau kerabat dari partai lain,” tegas Nurdin lagi.
Kebetulan saat itu Syahrul M Pasaribu hadir dalam pembukaan Musda DPD Partai Golkar Kota Medan.
“Itu tidak sehat untuk demokrasi, dan merugikan partai. Golkar sendiri harus bisa menjadi pilar demokrasi dan untuk itu perlu kaderisasi,” pungkas bekas Ketua PSSI itu.
Ketua Steering Comite Musda DPD Golkar Sumut, Sodrul Fuad megaku bahwa belum ada satupun kader Golkar yang mendaftar untuk menjadi calon Ketua DPD Golkar Sumut priode 2016-2019.
“Belum ada yang mendaftar, padahal sudah banyak nama kandidat yang bermunculan. Mungkin saat acara Musda dibuka, baru mulai ada yang mendaftar,” ungkapnya.
Sodrul mengaku sudah mendapatkan informasi perihal kandidat Ketua DPD Partai Golkar Sumut yang menemui Menko Maritim dan SDA, Luhut Binsar Panjaitan.
Dia menilai, tidak ada yang salah ketika ada kader Golkar yang menemui mantan Menkopolhukam itu. “Pak Luhut kan sesepuh Golkar, kader senior. Mungkin mau minta wejangan, tidak salah juga,” bilang Sekretaris DPD Golkar Sumut itu.
Ketua DPD Golkar Deliserdang, T Akhmad Tala’a mengaku belum ada berkomunikasi dengan siapapun terkait pelaksanaan Musda DPD Golkar Sumut.
Dia pun masih merahasiakan dukungannya. “Belum ada lihat nanti saja,” katanya saat ditemui di lokasi yang sama.
Mengenai banyaknya kepala daerah yang akan bertarung di arena Musda Golkar Sumut, dianggapnya sebagai nilai positif.
“Berarti banyak alternatif, makin bagus untuk Golkar ke depan,” urainya.
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Medan priode 2016-2019, Syaf Lubis mengakui sudah berkomunikasi dengan beberapa calon Ketua DPD Golkar Sumut. “Sudah ada komunimasi dengan beberapa calon, nanti kita putuskan. Semua menunggu persetujuan DPP,” kata Syaf.
Menurutnya, DPP Partai Golkar yang akan memutuskan kader yang akan dipilih menjadi Ketua DPD Golkar Sumut. “Ada azas kebersamaan, ada petunjuk, maka kita harus tunggu. Hak suara pasti ada, dan akan dipergunakan, lebih baik menunggu arahan (DPP),” tukasnya. (dik)