Plh Sekdaprovsu, Dr Ir Hj R Sabrina M.Si berpidato saat pelantikan 20 orang pejabat structural Eselon III dilingkungan Pemprovsu yang dilaksanakan di ruang Kenanga lantai 8 Kantor Gubsu, Jumat (13/3/2015). Dalam waktu dekat, pejabat di lingkungan Pemprovsu akan dimutasi.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mutasi pejabat yang akan dilakukan Gubernur Sumatera Utara tampaknya semakin dekat. Jumat, (20/3) seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut menjalani ‘talent mapping’ yang dipimpin Guru Besar USU, Prof Irmawati, di Bina Graha, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan.
Puluhan pejabat eselon II itu menjalani tes mulai pagi hari dan berlangsung secara bergantian. Amatan Sumut Pos, pejabat eselon II hadir secara berkelompok dan bergantian sesuai jam tes masing-masing. Tes sendiri berlangsung tertutup. Saat pintu aula Bina Graha terbuka, tampak sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tengah berbincang santai. Di antaranya Kepala Dinas Perhubungan Anthony Siahaan; Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinsyah Sitompul; Kepala Dinas Bina Marga Effendy Pohan; Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Purnama Dewi; Sekretaris DPRD Sumut Randiman Tarigan; Kepala Biro Keuangan, Ahmad Fuad; Kepala Biro Umum Alia Gani Manurung; Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Syafrudin, dan Staf Ahli Gubsu Asren Nasution.
Usai mengikuti tes, Kepala Dinas PSDA Provsu Dinsyah Sitompul mengakui bahwa dirinya baru saja selesai menjalani rangkaian tes. Dia menyebutkan kalau tes yang ia ikuti adalah psikotes dan juga wawancara. Secara detil Dinsyah urung menjelaskan lebih jauh. “Saya baru saja selesai psikotes,” katanya singkat.
Asisten III Setdaprovsu OK Zulkarnain, yang ditemui di luar ruangan, mengatakan, dirinya juga mengikuti tes tersebut. Menurutnya, semua eselon dua diwajibkan mengikutinya. Tapi diakuinya, ada juga eselon dua yang tidak ikut dalam tes tersebut. “Semua eselon dua ikut. Ada juga yang tidak datang seperti Bidar Alamsyah (Kadisperindag). Saya dengar dia akan memasuki pensiun. Prof Zainuddin (Kepala Badiklat) juga tidak ikut,” beber mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provsu ini.
Dia mengatakan, para pejabat eselon II memang mendapatkan perintah untuk menjalani proses tersebut. Prof Irmawati yang memimpin uji psikotes dan wawancara bersama timnya. Tapi Zulkarnain mengaku tidak tahu, tes-tes ini akan digunakan untuk apa. “Kalau untuk mutasi saya tidak tahu juga. Sebaiknya ditanya langsung ke Pak Gubsu. Ini mungkin seperti pemetaan minat dan bakat karena ada wawancaranya,” ujarnya.
Ditemui sebelumnya, Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Sarmadan Hasibuan, mengakui dirinya menjalani tes sebelum istirahat makan siang pada Jumat (20/3) kemarin. “Sesuai perintah pimpinan, kami diminta untuk mengikuti tes wawancara dan psikotes. Alhamdulillah, lancar,” katanya.
Sarmadan mengatakan, dalam uji wawancara dirinya mendapatkan pertanyaan yang mengarah pada minat, bakat dan kemampuan. Mantan Sekretaris Daerah Kota Padangsidimpuan ini mengakui, bahwa hal itu merupakan terobosan dari Gubsu. “Saya pikir ini terobosan juga. Mudah-mudahan hasilnya baik,” kata dia.
Gubsu Gatot Pujo Nugroho sebelumnya mengatakan, ia memang akan melakukan talent mapping (memetakan bakat/minat) para PNS dan pimpinan SKPD di jajaran Pemprovsu. Hal itu bertujuan untuk mengetahui posisi apa yang kira-kira pas dan sesuai dengan yang bersangkutan. “Supaya diketahui, si A bagusnya di mana, si B di jabatan apa,” kata Gatot belum lama ini.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengatakan, hasil talent mapping tersebut harus bermuara pada penempatan pejabat kompeten sekaligus komitmen terhadap pelayanan publik. “Saya pikir Gubsu harus mampu melakukan itu. Jika tidak, maka kegiatan tersebut akan sia-sia,” katanya kepada Sumut Pos, Minggu (22/3).
Apalagi sebut Abyadi, dari 50 SKPD di jajaran Pemprovsu, pada 2014 lalu hanya 7 SKPD yang meraih zona hijau. Itu artinya, menurut dia, belum semua pimpinan SKPD yang memiliki komitmen yang baik terhadap pelayanan publik. “Melalui talent mapping itu, harus ada rencana dan mekanisme ke arah sana (pelayanan publik). Kami berharap Gubsu memprioritaskan hal tersebut. Khususnya SKPD yang mendapat zona merah,” tegas Abyadi.
Sebab jika tidak, lanjut dia, pejabat yang tidak bermental melayani masyarakat dengan baik, akan semakin tertinggal. Apalagi pada tahun ini memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Menurut Abyadi, kondisi seperti itu jelas sangat berbahaya bagi birokrasi di Pemprovsu, sebab akan banyak orang asing yang berurusan dengan pemerintah setempat.
“Kita (Ombudsman, Red) telah menyurati pemprov, pemkab dan pemko se-Sumut untuk melakukan perbaikan publik tahun ini. Begitupun gubsu yang juga telah kita surati. Harapan kita kegiatan ini tepat sasaran jangan hanya sekadar seremonial saja,” pungkasnya. (prn/rbb)