MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi telah menginstruksikan penghentian operasional PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Bahkan Gubernur Edy Rahmayadi mengancam akan menghentikan selamanya operasional PT SMGP tersebut jika mereka tidak bisa memenuhi standar operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
Penghentian operasional untuk waktu yang tidak ditentukan itu dilakukan menyusul jatuhnya 21 korban warga Desa Sibanggor Julu akibat semburan lumpur pengeboran PT SMGP di Wellpad Tenggo, Minggu (24/4). “Udah dihentikan,” kata Edy Rahmayadi menjawab wartawan di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (25/4).
Ia mengatakan, telah dibentuk tim untuk mengusut penyebab terjadinya semburan yang berakibat fatal. Selanjutnya tim telah bekerja dan diharapkan secepatnya hasil pengusutan bisa disimpulkan. Kasus semburan lumpur itu menambah daftar persoalan dalam operasional PT SMGP, perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang menghasilkan 90 MW tersebut.
Sebelumnya pada Minggu (6/3), 56 warga Desa Sibanggor Julu, menjadi korban keracunan gas hidrogen sulfida (H2S) diduga dari pipa gas PT SMGP. “Itu pindah lagi di tempat yang lain. Kalau tak bisa mereka memenuhi, itu kita hentikan semuanya,” tegas Edy Rahmayadi, mantan Pangkostrad itu.
Gubernur Edy mengungkap bahwa kasus keracunan gas hidrogen sulfida (H2S) diduga dari pipa gas PT SMGP awal Maret tersebut, belum tuntas. “Yang ini belum kita buka. Belum bisa memastikan apa solusinya, tapi muncullah di lain tempat, tapi sudah dihentikan,” beber Edy.
Untuk tindak lanjut pengusutan kasus semburan lumpur itu, Gubernur Edy akan meninjau langsung ke lokasi PT SMGP pada lusa, Rabu (27/4), sekaligus ingin memastikan kondisi warga korban semburan. “Rabu, saya lihat mau mastikan,” jelasnya.
Terpisah, Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, Polda Sumut hingga kini belum mengetahui pasti penyebab bocornya gas milik PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP). Hadi mengatakan, tim Puslabfor Polda Sumut telah mengambil sampel sisa gas milik PT SMGP untuk dilakukan penelitian.
“Selain mengambil sampel oleh Tim Labfor, pihak Ditreskrimum Poldasu telah memintai keterangan dari sejumlah saksi terkait dengan kejadian bocornya sumur gas milik PT SMGP,” ujar Kombes Hadi, Senin (25/4).
Sementata warga yang sempat dibawa ke rumah sakit, juru bicara Poldasu itu mengatakan, diantaranya sudah ada yang diperbolekan pulang. “Jumlahnya saya belum tau tapi kemarin dari 21 warga yang menjadi korban sudah ada yang pulang dari rumah sakit,” katanya.
Walhi Sumut Minta PT SMGP Ditutup
WALHI Sumatera Utara mengutuk keras aktivitas perusahaan yang menyebabkan kecelakaan operasional yang dilakukan PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Kabupaten Madina. Dala keterangan tertulis yang diterima Sumut Pos, Senin (25/4), Walhi Sumut menilai, kecelakaan operasional yang dilakukan PT SMGP merupakan bentuk kelalaian yang dilakukan secara berulang dan ini merupakan wujud impunitas hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap perusahaan pelaku kejahatan lingkungan hidup dan manusia.
Belum usai duka yang didapat masyarakat akibat kelalaian operasional aktivitas perusahaan pada tanggal 6 Maret 2022 yang menyebabkan 58 orang harus di rawat insentif di RSUD Panyabungan dan Rumah Sakit Permata Madina. Kejadian serupa kembali terjadi di Desa Sibanggor Julu, atas insiden kelalaian yang dilakukan PT SMGP pada Minggu, 24 April 2022.
Walhi Sumut mencatat, sedikitnya ada 21 masyarakat Desa Sibanggor Julu yang harus dirawat intensif di RSUD Panyabungan Kabupaten Madina. Ini merupakan kejadian kedua selama kurun watu 1 tahun dan merupakan kejadian yang keempat selama kurun waktu 2 tahun terakhir.
Menurut informasi yang dihimpun Walhi Sumut atas kejadian pada Minggu (24/4), bahwa terjadi semburan lumpur yang keluar dari well pad T yang beroperasi di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Sorik Marapi Kabupaten Madina. Awalnya masyarakat melihat gumpalan asap hitam yang melambung tinggi ke atas dari well pad T. Semburan asap tersebut bercampur dengan lumpur yang mengalir ke wilayah persawahan masyarakat, semburan lumpur tersebut mengeluarkan aroma yang tidak sedap bahkan lebih bau seperti aroma telur busuk.
Diduga semburan lumpur tersebut telah terkontaminasi dengan gas H2S. Lumpur yang keluar dari sumur well pad T tersebut berwarna hitam pekat dengan kondisi sangat panas. Diketahui pada saat kejadian kelalaian operasional yang dilakukan PT Sorik Marapi Geothermal Power banyak masyarakat sedang berada di sawah yang berada di sekitar well pad T.
Jarak wilayah kelola masyarakat dengan titik semburan lumpur tersebut sejauh sekira 200 meter sampai 1 kilometer. Setelah beberapa menit semburan lumpur terjadi, masyarakat mengatakan ada pengumuman lewat masjid agar masyarakat yang berada di sawahnya segera untuk meninggalkan lokasi.
Atas pengumuman tersebut masyarakat meninggalkan sawahnya, namun banyak masyarakat yang sedang dalam perjalanan menuju rumah mencium aroma bau busuk dan menyebabkan gejala mual-mual, pusing, dan pingsan. Selain itu, menurut keterangan dari masyarakat PT Sorik Marapi Geothermal Power tidak pernah melakukan sosialisasi dan pengumuman atas aktivitas yang mereka lakukan di hari tersebut.
Ini merupakan kejadian kedua di lokasi yang sama setelah sebelumnya pada tanggal 25 Januari 2021, kelalaian operasional juga terjadi yang menyebabkan bocornya gas beracun H2S yang terjadi dari sumur pengeboran di Welipad-T yang menyebabkan setidaknya 44 orang harus dirawat darurat di rumah sakit Panyabungan serta menyebabkan 5 orang meninggal dunia akibat dari bocornya gas beracun yang dilakukan oleh perusahaan.
Atas rentetan peristiwa tersebut, Walhi Sumut mengutuk keras atas kembali terjadinya peristiwa keracunan warga akibat ulah SMGP. Walhi Sumut meminta Presiden Republik Indonesia untuk mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi yang dinilai lemah dalam menyikapi kasus ini.
Walhi Sumut juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengambil langkah dan tidak terkesan melakukan tindakan pembiaran terhadap keberulangan peristiwa di PT Sorik Marapi Geothermal Power. Selanjutnya Walhi Sumut juga meminta Komnas HAM mengusut dugaan pelanggaran HAM dan pembiaran yang dilakukan Menteri ESDM dan unsur pemerintah lainnya. Walhi juga mendesak Polda Sumut melakukan penindakan secara tegas jika terjadi pelanggaran, dan tidak terkesan lemah dalam menyeret peristiwa ini ke ranah hukum.
DPR akan Bentuk Panja Khusus Investigasi
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menyesalkan peristiwa kebocoran pipa gas milik PT SMGP. Peristiwa ini sudah kesekian kalinya terjadi hingga menyebabkan jatuhnya korban jwa. “Kalau baru sekali kejadian mungkin masih bisa kita toleransi, namun ini sudah kesekin kalinya sudah tidak bisa ditoleransi kembali,” kata Maman kepada wartawan, Senin (25/4).
Maman menyampaikan, Komisi VII DPR RI berencana membentuk panitia kerja (Panja) khusus untuk melakukan investigasi terkait bocornya pipa gas milik PT. SMGP. Bahkan, dalam waktu dekat berencana memanggil pihak PT.SMGP untuk dilakukan klarifikasi. “Kita akan panggil dan bentuk Panja khusus untuk melakukan investigasi manajemen perusahaan, apabila ditemukan problem manajemen internal maka tidak menutup kemungkinan kita akan usulkan untuk dilakukan pemberhentian operasi dan penutupan perusahaan karena sangat beresiko terhadap nyawa pekerja dan masyarakat sekitar,” tegas Maman.
Politikus Golkar ini mengungkapkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak boleh tinggal diam melihat kebocoran pipa gas milik PT. SMGP. Dia meminta, pihak Kementerian ESDM melakukan pengawasan operasi altivitas pemboran dan operasi lapangan geothermal. “Kalau tidak siap serahkan kepada SKK Migas agar semuanya terintegrasi didalam satu pintu,” ujar Maman.
Dia pun menyebut, peristiwa kebocoran pipa gas PT. SMGP sangat membahayakan Iklim investasi di dunia energi baru terbarukan, mengingat upaya Pemerintah dan DPR RI yang sedang mendorong pengembangan upaya peralihan ke energi alternatif.
“Kalau kejadian seperti ini bisa membuat masyarakat dan dunia usaha khawatir untuk masuk ke energi panas bumi, maka dari itu kami akan lakukan pengawasan dan tindakan tegas,” pungkas Maman. (dwi/jpc/mbc/adz)