Tengku Erry Nuradi tersenyum usai dilantik Presiden Jokowi sebagai Gubsu, di Istana Negara, Rabu (25/5/2016).
JAKARTA, SUMUTPSO.CO – Seusai Tengku Erry Nuradi resmi menduduki kursi Gubernur Sumut defenitif, hiruk pikuk politik di Sumut masih berlanjut dengan urusan pengisian kursi wakil gubernur yang sudah kosong. Siapa figur yang mendampingi Tengku Erry melanjutkan sisa periode 2013-2018 mulai hangat diperbicangkan oleh partai-partai pengusung.
Sekretaris DPD Hanura Sumut, Landen Marbun mengatakan pihaknya serius mendukung Zulkifli Efendi Siregar untuk dapat menduduki kursi wakil gubernur.
“Selain Ketua Hanura Sumut, Pak Efendi juga ikut dalam tim pemenangan Gatot-Erry pada Pilgubsu 2013,“ ujar Landen saat dihubungi, Rabu (25/5).
Menurut Landen, proses pengusulan Zulkifli ke DPP Partai Hanura untuk meminta persetujuan dan dalam waktu dekat keputusan itu akan keluar. Hanya saja, lanjut dia, DPC Hanura se Sumut solid menyampaikan dukungannya ke Zulkifli.
“Kita berkeinginan Hanura juga memanfaatkan peluang ini untuk mengabdikan diri di luar legislatif. Masalah infrastruktur menjadi pekerjaan serius yang harus dituntaskan,“ paparnya.
Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Hafez, mengatakan, pihaknya akan membangun komunikasi dengan Gubsu secepatnya.
“Kami akan berkomunikasi dengan Pak Erry dan Partai Hanura sebagai tandem pengusung. Dua nama akan diserahkan ke DPRD untuk diparipurnakan,” bilangnya. Selama ini, lanjut Hafez, belum pernah ada pembicaraan resmi dengan parpol pengusung. Pembicaraan sebatas informal, karena memang hak wagub itu diberikan kepada partai pengusung.
PKS pada prinsipnya, kata Hafez, akan lebih mengutamakan kondusifitas pembangunan Sumut dalam pemilihan sosok wagubsu.
“Semua harus dikomunikasikan sehingga orang yang diusulkan sebagai wagubsu bisa mengikuti arah pembangunan Sumut. Sumut sudah babak belur. PKS ingin agar bagaimana politik berjalan untuk pembangunan daerah yang lebih baik,” tukasnya.
Hanya saja sempat muncul wacana, kursi Sumut 2 itu tidak perlu diisi. Alasannya, sudah dua periode kepemimpinan di Sumut, selalu terjadi pecah kongsi antara gubernur dengan wagub. Syamsul Arifin dengan Gatot Pujo Nugroho, begitu pun Gatot dengan Erry.
Namun, menurut Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw, kursi wagub Sumut harus tetap diisi. Alasannya, hal tersebut sudah diatur di UU Pilkada. Bahwa jika masa tugas terisisa lebih dari 18 bulan, maka kekosongan kursi wakil kepala daerah harus diisi melalui pemilihan oleh DPRD. Seperti diketahui, pasangan Gatot-Erry dilantik pada 17 Juni 2013.
“Apalagi ini masih tersisa sekitar dua tahun. Jadi masih cukup panjang. Sesuai aturan juga sudah jelas, harus diisi kursi wakil yang kosong itu,” ujar Jerry kepada koran ini di Jakarta, Rabu (25/5).
Aktivis asal Manado itu mengakui, memang sulit dihindari munculnya kekhawatiran berulangnya kembali fenomena ketidakakuran alias pecah kongsi di Sumut. Hanya saja, lanjutnya, solusinya bukan lantas membiarkan kursi wakil kosong. Kalau itu terjadi, kata Jerry, rakyat Sumut yang akan dirugikan.
“Ingat ya, Sumut itu wilayahnya sangat luas. Kalau hanya gubernur saja, tanpa wakil, maka rakyat yang akan dirugikan karena pembangunan secara merata akan sulit dilakukan,” kata Jerry.
Muncul juga kekhawatiran bakal terjadi kerumitan politik karena dulunya pasangan Gatot-Erry diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hanura, dan sejumlah partai lain. Sementara, saat ini Erry sudah menjadi politikus NasDem.
Namun menurut Jerry, hal tersebut sebenarnya tidak berpengaruh banyak. Aksi dukung mendukung, lanjutnya, sangat dinamis. “Yang dulu mendukung Erry, bisa saja sekarang tidak lagi mendukung, begitu juga sebaliknya,” terang Jerry.
Yang terpenting, lanjutnya, jika para politisi partai pengusung dan para anggota DPRD Sumut mengingikan kejadian pecah kongsi tidak terjadi lagi, maka nama-nama calon wagub harus dikonsultasikan dulu ke Erry. “Tanya dulu ke gubernur, mana yang kiranya cocok,” saran Jerry, aktifis yang konsisten mengamati pemilu dan pilkada ini.
Apakah para politisi mau mekanisme seperti itu? Jerry mengaku pesimistis. Pasalnya, para politisi tidak peduli dengan ada tidaknya potensi pecah kongsi gubernur-wagub. “Karena mereka biasanya punya kepentingan sendiri. Momen seperti ini dijadikan kesempatan mendapatkan uang setoran. Itu praktek selama ini, setor, kasih sesuatu (dari calon, red),” cetusnya.
Bahkan, Jerry curiga, munculnya wacana kursi Sumut 2 tidak perlu diisi, justru akan dimanfaatkan politisi untuk menaikkan daya tawar kepada para kandidat yang sudah lama mengincar kursi wagub.
“Karena sudah pasti ada yang mengincar kursi itu, lantas muncul wacana tak perlu diisi, ya daya tawar DPRD makin kuat. Yang mengincar kursi itu pasti ingin ada pemilihan,” pungkasnya. (bal/dik/sam)