Menko Polhukam Luhut Panjaitan diulosi, didampingi Gubsu T Erry Nuradi, usai penandatanganan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Kawasan Danau Toba Tahun 2016-2018, di Grand Aston Medan, Senin (25/7).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam waktu dekat, pemerintah melalui Kementrian Pariwisata akan menggelar kegiatan Festival Kemerdekaan Pesona Danau Toba. Presiden Jokowi juga dijadwalkan hadir ke acara yang rencananya digelar pada 26 dan 27 Agustus 2016 mendatang. Tentunya, acara ini menjadi rangkaian program pemerintah dalam mengembangkan wisata Danau Toba.
Namun, DPD Association of the Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA) Sumut pesimistis menyambut agenda tersebut. Kumpulan para pengusaha travel di Sumut itu kurang yakin festival tersebut akan berhasil menarik kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Sebabnya, persiapan dan promosi yang dilakukan Kementrian Pariwisata serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut yang sangat minim.
“Sebenarnya saya tidak bisa bicara banyak dalam kesempatan ini, karena belum pernah dilibatkan dalam agenda besar ini,” kata Ketua DPD ASITA Sumut, Solahudin Nasution saat rapat dengar pendapat bersama Komisi B DPRD Sumut dan perwakilan 7 kabupaten/kota yang berada di sekitar Danau Toba di gedung dewan Jalan Imam Bonjol, Senin (25/7).
Dia menilai, pelaksanaan Festival Kemerdekaan Danau Toba terlalu terburu-buru. Apalagi, Solihun memiliki keyakinan kegiatan yang dilaksanakan dengan terburu-buru tidak akan membuahkan hasil yang maksimal.
“Menjual atau mempromosikan pariwisata itu tidak mudah, bisa saja dipromosikan hari ini. Tapi, wisatawan mancanegaranya muncul dua tahun kemudian,” ungkapnya.
“Bagaimana mau kami jual event ini kepada wisatawan mancanegara, sementara kami tidak tahu apa-apa. informasinya, kegiatan ini akan dihadiri delegasi negara tetangga, diliput oleh media nasional serta internasional. Jadi ini bukan acara main-main,” tambahnya.
“Pengurus DPD ASITA Sumut yang hadir full team, ada saya sebagai Ketua, Sekretaris dan Wakil Ketua. Artinya, kami sangat mendukung pengembangan wisata di Sumut. Dari dulu kami sudah meminta agar ada agenda tahunan bertaraf internasional yang diselenggarakan, agar event tersebut dapat ditawarkan kepada wisatawan dalam paket travel,” lanjutnya lagi.
Prediksi ASITA diamini sejumlah perwakilan kabupaten/kota. Sebab, tujuh Pemda yang mengelilingi Danau Toba belum memiliki persiapan apapun untuk menyambut event Nasional itu. Sekda Humbahas, Saor Situmorang menyebutkan tidak ada kegiatan yang bisa berjalan tanpa ada uang. Menurutnya, uang adalah instrumen penting dalam setiap menyelenggarakan kegiatan.Jika harus dilakukan anggaran pendahuluan, Saor meminta surat sakti dari Komisi B DPRD Sumut.
“Surat itu akan kami bahas bersama anggota dewan disana, apakah boleh pendahuluan sementara P-APBD belum dibahas,”ujarnya ditempat yang sama.
Secara pribadi, Saor berharap agar tujuh kabupaten/kota yang mengelilingi Danau Toba dapat ikut mensukseskan kegiatan itu.
Plt Sekda Samosir, Tombor Simbolon juga mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, Pemkab Samosir belum pernah diajak berdiakusi mengenai agenda besar itu. “Kami belum pernah dilibatkan dalam rapat apapun untuk kegiatan festival danau Toba. Pada intinya kami mendukung kegiatan tersebut, tapi karena terkendala belum tersedianya Anggaran,” ucapnya.
Perwakilan Pemkab Karo, R Sitepu mengatakan, pihaknya akan tetap mendukung kegiatan tersebut meski belum ada anggaran pendukung. Karena ketiadaan anggaran, dia mengaku Pemkab Karo hanya akan mengikuti dua dari banyak festival yang akan diperlombakan.
“Kami hanya dua agenda yang ikut, itupun bukan festival kapal hias di Danau Toba,” ucapnya.
Sekretaris Komisi B, Aripay Tambunan menyebutkan, pihaknya sudah meminta draft pengajuan anggaran P-APBD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprovsu. Dimana didalamnya diajukan dana pendampingan. “Nanti akan kita konsultasikan ke BPK bahkan sampai ke KPK, capek persoalan dengan masalah hukum. Memang perlu ada dana pendamping dari masing-masing daerah khususnya tuan rumah. Minggu kedua Agustus Komisi B akan meninjau persiapan nya,” kata Politisi PAN itu.
“Sayangnya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Elisa Marbun ataupun perwakilannya tidak hadir dalam kesempatan ini,” tukasnya. (bal/dik/adz)