PASLON_Kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumut yakni Edy Rahmayadi- Musa Rajeckshah (kanan) dan Djarot Saiful Hidayat- Sihar Sitorus (kiri) bergandengan tangan usai pencabutan nomor urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018 di Hotel Grand Mercure Medan, beberapa waktu lalu.
SUMUTPOS.CO – Media sosial (medsos) menjadi salah satu pilihan ‘murah meriah’ bagi pasangan calon gubernur Sumatera Utara, untuk menyosialisasikan diri kepada masyarakat. Bahkan, medsos dinilai paling efektif, dalam menginformasikan sosok paslon kepada masyarakat.
WAKIL Ketua Tim Kampanye Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Eramas), Sugiat Santoso mengakui, pengaruh medsos sebagai instrumen kampanye paslon sangat besar dan efektif. “Medsos itukan tempat bertukar informasi dengan mudah dan cepat. Tidak menunggu berapa lama dan bisa segera saat itu juga disampaikan ke publik atau netizen,” katanya.
Terlebih di era milineal saat ini, katanya, netizen sudah relatif cerdas termasuk dalam hal berpolitik. Bahkan, berdasar survei internal Eramas, media kampanye paling efektif adalah melalui medsos. “Jadi memang peran medsos ini sangat besar pengaruhnya,” tegas Ketua KNPI Sumut itu.
Pada prinsipnya, menurut dia, baik kampanye langsung ataupun melalui medos dan media massa, tidak boleh hoax dan mengumbar fitnah. “Sehingga demokrasi kita menjadi bermartabat. Dan tidak karena perbedaan sikap politik, perpecahan dan permusuhan malah makin tajam,” katanya.
Ia menambahkan, tim kampanye Eramas selalu mengimbau ke seluruh pendukung, relawan dan bahkan partai politik pendukung untuk berkampanye secara santun dan bermartabat. “Sangat diharamkan kepada seluruh pendukung Eramas untuk membuat kampanye hoax dan fitnah tersebut,” pungkasnya.
Sementara bagi pasangan Djarot-Sihar (Djoss), medsos juga menjadi satu poin penting dalam berkampanye. Memulai perkenalan sebagai sosok baru yang egaliter, tim kampanye terlihat memanfaatkan betul sarana itu agar sang jagoan diterima dengan baik di masyarakat. Koordinator Tim Pemenangan Djoss Wilayah Tabagsel Sutrisno Pangaribuan mengatakan, medsos menjadi sarana efektif untuk mempublikasikan ide dan program kerja Paslon nomor urut dua di Pilgub Sumut 2018. Kuncinya secara sederhana katanya, yakni bagaimana jagoan mereka dikenal, disukai dan dipilih.
“Meskipun begitu, kita harus akui bahwa upayanya belum digerakkan secara maksimal. Sebab gagasan dan garis-garis besar program dan ide masih belum ditonjolkan. Jadi sifatnya masih jalan kesana kemari. Lebih banyak diekspose kegiatan yang sifatnya interaktif,” sebut Sutrisno kepada Sumut Pos, Jumat (27/4).
Menurutnya kekuatan medsos harus dimanfaatkan secara dinamis dan dialektis. Sebab pertama untuk peran medsos, tentu akan banyak yang melihat dan mengetahui informasi dan sosialisasi pasangnya Djoss. Tetapi juga di sisi lain, kritik terhadap kegiatan dan konsep serta program yang disampaikan paslon juga akan mudah disampaikan secara terbuka. Sehingga mau tidak mau, tim harus siap menghadapi komentar publik.
“Kalau selama ini lebih banyak kegiatan interaktif, maka sisa waktu kurang dari dua bulan kedepan, materi harus digeser ke yang lain. Bagaimana kita masuk ke materi gagasan, program kerja 100 hari atau program kerja 6 bulan. Itu harus disampaikan ke publik melalui medsos, selain media massa yang ada,” jelasnya terkait pemanfaatan medsos secara dialektis.
Dengan banyaknya kelompok masyarakat yang semakin cerdas melihat kondisi sosial dan pemerintahan lanjut Sutrisno, tentu program 100 hari atau 6 bukan dapat dianggap sebagai gambaran bagaimana pemerintah provinsi (Pemprov) Sumut akan berjalan melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan.
“Jadi jika dengan medsos, paslon dikenal, maka selanjutnya bagaimana mereka ini disukai. Namun untuk memilih, tentu harus ada tolok ukur, khususnya bagi warga yang melek politik dan kritis, mereka akan mencari alasan konkrit, yakni apa yang ditawarkan calon,” sebutnya.
Dirinyapun menilai, dengan kesiapan memanfaatkan medsos, maka paslon diharapkan mampu menjawab ekspektasi masyarakat tentang apa yang ditawarkan dalam diharapkan.
“Jadi bagaimana kita bisa dikenal, disukai dan dipilih. Sehingga, meskipun kita menginginkan kemenangan, tetapi juga pendidikan politik itu penting. Peran medsos disini sangat vital untuk zaman sekarang,” pungkasnya.
Kampanye Medsos Masih Wajar
Lantas, apa respon Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut soal kampanye tim pemenangan paslon via medsos di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut (Pilgubsu) sampai hari ini? “Kalau untuk akun resmi medsos kedua paslon, sejauh ini amatan kami masih wajar-wajar saja. Belum ada ditemukan kampanye hitam, hoax maupun ujaran kebencian,” kata Anggota Bawaslu Sumut Aulia Andri kepada Sumut Pos, Jumat (27/4).
Menurutnya, adapun bentuk-bentuk kampanye negatif biasa bersumber dari akun anonim atau pribadi. Dalam hal ini Bawaslu tidak berwenang menindaknya. “Kadang kalau kita kenal siapa pemilik akunnya, ya kita ingatkan dan tegur. Seperti pegawai negeri, kan tidak dibenarkan untuk ikut-ikutan berkampanye. Tentu kalau kita kenal akan diingatkan,” katanya.
Pihaknya selalu mengingatkan dan menekankan kepada kedua paslon dan tim pemenangan untuk tidak lakukan kampanye hitam (black campaign), hoax, fitnah, ujaran kebencian sampai politik uang. “Mendukung itu boleh, beda pendapat dan pilihan juga sah-sah saja. Namun yang tidak baik itu saling menjelek-jelekkan paslon lain,” katanya.
Sejauh ini pihaknya mengaku belum mendapati kampanye-kampanye negatif melalui medson, seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lainnya di Pilgubsu 2018. “Kalau warga sekadar posting lagi selfie dengan paslon ya tentu boleh-boleh saja. Tetapi jika yang diposting dapat merugikan paslon, hal tersebut tidak diperkenankan. Sejauh ini masih dibatas kewajaran semua. Dan kita akan langsung tindak jika ketahuan,” pungkasnya.
Komisioner KPU Sumut Yulhasni mengaku bukan ranah pihaknya menanggapi soal ini melainkan Bawaslu. Apalagi katanya, waktu kegiatan pilkada damai tempo hari, KPU bersama Bawaslu dan paslon sudah mendeklarasikan komitmen untuk tidak melakukan kampanye hitam, antihoax, anti-SARA, ujaran kebencian dan fitnah.
“Kami pikir kegiatan tersebut sudah dipahami bersama terutama masing-masing tim paslon. Sebab ranah pengawasan dan pelanggaran itu di Bawaslu. Terlepas apapun metode kampanye yang digunakan,” katanya. (prn/bal)