SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan Pilkada serentak di Sumatera Utara sedikit tercoreng. Penyebabnya, pelaksanaan Pemilihan Bupati (Pilbup) Tapanuli Utara (Taput) diwarnai kerusuhan. Indikasi kecurangan salah satu pasangan calon, membuat wilayah tersebut ‘memanas’. Kantor KPU Taput bahkan sempat dikuasai massa yang menuding adanya kecurangan.
Akibat kerusuhan ini, penghutungan suara Pilgubsu terganggu, dan data yang baru masuk sekitar 17 persen. “Banyak massa demo di kantor KPU Taput. Sampai siang ini kondisinya masih memanas,” kata Komisioner KPU Sumut Benget Manahan Silitonga kepada Sumut Pos, Kamis (28/6).
Menurut laporan yang mereka terima, kata Benget, tidak ada upaya dan langkah-langkah dari pihak kepolisian mengamankan kondusifitas di Taput. Sehingga, para komisioner dan petugas KPU di sana tidak bisa bekerja dengan nyaman. “Ini sudah berlarut-larut. Padahal sejak pagi sudah kami koordinasikan kepada kepolisian. Tapi nampaknya polisi belum ada mengambil upaya pengamanan,” katanya.
Permasalahan di sana lebih dominan karena Pilbup Taput. Namun karena keamanan petugas KPU terancam, alhasil menurut Benget, untuk menginput data perhitungan suara Pilgubsu menjadi terganggu.
“Seperti proses scanning untuk entry C1 jadi terganggu oleh petugas kita di sana. Kita berharap pihak kepolisian bertindak tegas dan netral mengamankan pilkada. Jangan terkesan melakukan pembiaran. Hal kedua jika ada keberatan salah satu paslon atas hasil pilkada, bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Jangan sampai menyandera komisioner dan menggangu tugas penyelenggara di sana. Begitupun lebih rincinya pastikan ke Pak Iskandar, beliau yang memantau persiapan di sana,” paparnya.
Secara umum ia menegaskan, tidak ada persoalan pemungutan suara selama pelaksanaan Pilgubsu berlangsung kemarin. Pihaknya sejauh ini masih menunggu hasil rekapitulasi suara dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota. “Ya, tidak ada masalah kalau secara umum. Kita sifatnya tinggal menunggu dari kabupaten/kota. Tidak ada yang bermasalah sampai harus mengulangi pemilihan,” pungkasnya.
Komisioner KPU Sumut Iskandar Zulkarnain saat dikonfirmasi terpisah mengungkapkan, hasil penghitungan suara Pilgubsu di Taput baru masuk 17 persen. Pihaknya meminta Kapoldasu serius mengamankan situasi konflik pemilihan di sana. “Beberapa kotak suara sudah hilang di sana, komisioner KPU sudah tidak berani masuk ke kantor. Informasinya malah mereka sudah di Polres mencari perlindungan,” katanya.
Adanya konflik Pilbup di sana, ia menilai, terimbas terhambatnya penghitungan hasil suara untuk Pilgubsu. “Poldasu harus segera mengamankan kerusuhan agar distribusi logistik lancar dan bisa dihitung dengan cepat. Sebab sampai hari ini suara yang masuk ke KPU Sumut baru 17 persen dan belum ada kepastian kapan masuk suara dari sana,” katanya.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, sampai saat ini seluruh komisioner dan staf KPU Taput masih berada di Polres. Mereka takut masuk kantor karena sampai dengan saat ini belum ada jaminan keamanan dari Polres Taput terkait keselamatan mereka. “Seperti di Kecamatan Siborongborong, dan di Kecamatan Tapanuli Utara, petugas kecamatan di sana pun diserang, sehingga distribusi dari kecamatan ke kabupaten terhalang. Di KPU Kabupatennya pun kosong karena seluruh komisionernya takut masuk kantor,” katanya dan sangat berharap agar kepolisian secepatnya turun ke lokasi untuk mengamankan situasi di sana.
Iskandar juga menjelaskan, kerusuhan ini berawal dari beredarnya isu yang menyebut adanya kecurangan saat proses penyerahan kotak suara berisi formulir C1 dari tingkat KPPS ke tingkat PPK. Saat itu, disebut, kotak suara yang sudah disegel terpaksa dibuka kembali karena formulir C1 berhologram ternyata belum dimasukkan dalam kotak berisi surat suara dan data rekapitulasi perolehan suara dari TPS tersebut.
“Nah entah bagaimana tiba-tiba isu itu beredar menjadi sebuah tudingan kecurangan. Dan tiba-tiba massa langsung datang dan menggeruduk kantor KPU Tapanuli Utara. C1 nya diambil dan dokumen-dokumen lainnya dirusak,” ujarnya.
Iskandar mengatakan pihaknya sangat menyayangkan terjadinya aksi massa yang langsung melakukan menggeruduk kantor KPU Tapanuli Utara. Aksi ini menurutnya tidak dapat diterima mengingat keberatan atas dugaan adanya pelanggaran sudah diatur yakni dengan mengadukannya ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
“Bukan langsung main geruduk begini. Memang masalahnya ini terkait suara soal Pilkada Bupati di sana, tapi kan terimbas juga terhadap proses perhitungan suara Pilgubsu 2018. Padahal kami menargetkan scan C1 pilgubsu 2018 selesai dalam waktu 2 x 24 jam,” sebutnya.
Kondisi ini, lanjut Iskandar, sudah mereka laporkan ke Polda Sumatera Utara. KPU Sumatera Utara meminta jaminan keselamatan bagi seluruh Komisioner KPU Tapanuli Utara. “Kami meminta agar rekan-rekan kami di KPU Taput ada jaminan keselamatan,” ungkapnya.
KPU Sumut secara kelembagaan menurut Iskandar sangat kecewa dengan antisipasi gangguan Kamtibmas di Tapanuli Utara pada Pilkada serentak 2018. Mudahnya massa untuk menguasai Kantor KPU Tapanuli Utara menurutnya menjadi indikasi lemahnya antisipasi terhadap potensi gangguan pilkada disana. “Ada apa kok sepertinya mudah sekali kantor KPU dimasuki dan dikuasai. Kami tadi sampaikan juga itu kepada Polda Sumut,” pungkasnya.
Sementara, Polda Sumut ketika dikonfirmasi memastikan kondisi terakhir di Taput sudah mulai kondusif. “Massa sudah membubarkan diri,” kata Kabid Humas Poldasu AKBP Tatan Dirsan Atmaja, Kamis (28/6) malam.
Menurutnya, suasana massa yang sempat berkumpul sudah mulai membubarkan diri. “Tadi mulai jam 6 sore, sudah membubarkan diri,” kata Tatan. Menurut juru bicara Poldasu itu, sebelumnya meminta Kapolres berkoordinasi dengan pihak terkait. “Kita minta Kapolres terus berkoordinasi dengan pihak terkait,” kata mantan Wakapolres Polrestabes Medan ini.
Dikatakan Tatan, aksi massa yang terjadi di dua lokasi, terkait ketidakpuasan dalam pelaksanaan Pilkada Bupati.(prn/mag-1)