MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pascapenetapan Geopark Kaldera Toba sebagai anggota Unesco Global Geopark (UGG), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan akan segera menyusun dan menyiapkan Rencana Induk Pengembangan kawasan Geopark Kaldera Toba, sehingga bisa terintegrasi satu sama lain.
Untuk itu, Pemprov mengajak semua pihak termasuk pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya, untuk bersama-sama menggodok rencana tersebut.
“Kami harap kepada semua pihak yang terlibat agar melaksanakan pengembangan di tempat itu,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, R Sabrina, mewakili Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, pada rapat persiapan pengembangan Kaldera Toba secara virtual di Rumah Dinas Wakil Gubernur, Jalan Teuku Daud Medan, Selasa (28/7).
Rencana induk tersebut melingkupi pengembangan keterpaduan perwilayahan pariwisata dan geopark, pengembangan keragaman geologi hayati dan budaya sebagai daya tarik wisata, pembangunan aksesibilitas fasilitas pariwisata dan prasarana umum pendukung geopark, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha masyarakat, pengembangan ekonomi kreatif investasi di geopark dan kelembagaan kepariwisataan, serta pemasaran geopark sebagai destinasi pariwisata.
Periode evaluasi status Kaldera Toba sebagai UGG diberikan selama 4 tahun. Validasi pertama akan berlangsung bulan Mei dan Agustus 2024. “Oleh karena itu, keberadaan kita sebagai anggota UGG dapat kita pertahankan demi nama baik Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah Geopark Kaldera Toba,” ujarnya.
Selain itu, setiap pihak terkait harus melaksanakan 6 rekomendasi Unesco Global Geopark. Antara lain, meningkatkan pendidikan/pelatihan kepada pelaku usaha pariwisata dan masyarakat di Kaldera Toba, peningkatan sinergi dengan institusi/lembaga/pelaku di kawasan tersebut. Selanjutnya mengikuti konferensi dan aktifitas Global Geopark Network Unesco.
Kemudian, melakukan pengembangan edukasi interaktif siswa sekolah di Toba Kaldera Unesco Global Geopark. Meningkatkan strategi aktivitas mitigasi bencana dan perubahan iklim di Toba Kaldera Unesco Global Geopark dan meningkatkan jejaring anggota Unesco Global Geopark di dunia dalam hal penelitian/Konservasi dan Promosi. “Kita harus mempedomani 6 rekomendasi tersebut,” paparnya.
Usai rapat, Sabrina menyampaikan, rencana induk pengembangan destinasi wisata Danau Toba sebenarnya sudah berjalan sejak lama. Apalagi Danau Toba masuk ke dalam destinasi superprioritas nasional. Namun lantaran ditetapkan sebagai anggota UGG, perlu disusun rencana yang terintegrasi dengan UGG.
“Kegiatan apa yang akan kita lakukan? Untuk itu kita susun rencana induk, supaya bisa jadi pedoman setiap pihak dalam pengembanganya,” kata Sabrina.
Kepala Dinas Pariwisata Sumut, Ria Telaumbanua memaparkan beberapa sasaran pengembangan geopark yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark sebagai Destinasi Pariwisata. Di antaranya peningkatan kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi dan kabupaten. Peningkatan kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Peningkatan lama tinggal wisatawan dan pengeluaran wisatawan selama kunjungan.
“Pengembangan geopark sebagai destinasi pariwisata selain ditujukan untuk mendorong upaya konservasi keragaman geologi, keanekaragaman hayati dan budaya, juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah melalui upaya pemberdayaan masyarakat, sesuai tiga pilar pengembangan geopark yakni konservasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat,” ujar Ria.
Masukan dari 33 Daerah
Ketua Komisi B DPRD Sumut, Viktor Silaen mengusulkan rencana induk yang akan disusun tersebut dimasukkan ke dalam rencana induk wisata Sumut secara keseluruhan, sehingga 33 pemerintah kabupaten/kota di Sumut bisa memberi masukan terkait hal itu.
“Artinya biarlah Danau Toba sebagai pintu masuknya. Jadi kalau boleh ini minta masukan dari 33 kabupaten/kota. Sehingga ini bisa kita buat rencana pembangunan yang terintegrasi, berkelanjutan dan terukur,” ujarnya.
Bupati Tapanuli, Utara Nikson Nababan, mengatakan Danau Toba tidak bisa berdiri sendiri. Menurutnya diperlukan konektivitas dari daerah sekitar kawasan Danau Toba. Karena itu perencanaan pengembangan Kaldera Toba dijadikan satu bagian dari perencanaan Sumut secara keseluruhan.
“Berarti kita harus membuat percepatan pembangunan extraordinary. Perencanaan Sumut itu satu bagian dengan Danau Toba. Harus ada konektivitas, itu penting sekali jadi bagian yang tidak terpisahkan dari Danau Toba,” ujar Nikson.
Turut hadir Dirut BPODT Arie Prasetyo, General Manager Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BPGKT) Hidayati, Koordinator Kelompok Pakar BPGKT, RE Nainggolan, Pemerintah Kabupaten kawasan Kaldera Toba, organisasi di bidang kepariwisataan, serta OPD Pemprov Sumut.
Pembukaan Objek Wisata
Terkait pembukaan kembali objek wisata di masa pandemi Covid-19, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara mengatakan, mutlak merupakan diskresi dari masing-masing kepala daerah.
“Pembukaan objek wisata dilakukan berdasarkan keputusan bupati/wali kota setempat. Pada umumnya mereka masih uji coba dengan mengutamakan wisatawan lokal, dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai standar yang ditetapkan,” kata Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Sumut, Muchlis Nasution menjawab Sumut Pos, Selasa (28/7).
Jika semua berjalan lancar sesuai kesiapan objek wisata dalam menerapkan protokol kesehatan, maka September mendatang sebagian sudah mulai membuka diri untuk wisatawan nusantara.
“Kabupaten/kota akan mengawasi objek wisata dimaksud, dan akan melakukan tindakan apabila tidak sesuai dengan ketentuan,” katanya.
Mengenai aturan adaptasi kebiasaan baru (AKB) untuk Sumut yang telah disetujui pemerintah pusat, Muchlis mengaku, akan menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pariwisata di wilayah ini. Terlebih dalam penerapan protokol pencegahan Covid-19 di semua destinasi wisata yang ada.
“Begitu pun pergub masih belum diedarkan ke kabupaten/kota. Mungkin dalam waktu dekat ini,” katanya.
Sejauh ini, ungkap dia, ada sejumlah daerah yang telah membuka kembali destinasi pariwisata di wilayahnya. Antara lain Padang Lawas Utara, Samosir, dan Langkat. Tetapi masih dalam tahap percobaan bagi wisatawan lokal dulu. Para pelaku pariwisata ditekankan agar tetap menerapkan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19.
“Untuk kabupaten dan kota lain yang telah melakukan hal serupa, mungkin dapat ditelusuri sendiri beritanya. Pada prinsipnya itu menjadi kewenangan masing-masing bupati dan wali kota, berdasarkan perkembangan yang ada di daerah mereka,” pungkasnya.
Hunian Hotel Meningkat
Sementara itu, tingkat hunian hotel di Kota Medan mulai meningkat rata-rata 30 persen, sejak penerapan adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19.
PR Hotel Grandhika Setiabudi Medan, Jesica Rismauli, menjelaskan semenjak penerapan kebiasaan baru di Kota Medan, okupansi hotel naik 25 hingga 35 persen.”Okupansi hotel naik 25 sampai 35 persen per hari, dan konsisten di 30 persen,” kata Jesica, Selasa (28/7).
Pengunjung kebanyakan warga Kota Medan, yang memilih staycation atau liburan di daerah sendiri. “Banyakan pengunjung datang bersama keluarga,” ucapnya.
Selama di hotel, pihaknya menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan wastafel dan hand sanitizer di teras hotel, dan melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum tamu masuk hotel.
“Lalu ada barcode untuk pengisian data diri di resepsionis, seperti misalnya ada keterangan yang harus diisi apakah pengunjung pernah 14 hari sebelumnya ke luar negeri atau ke luar kota. Dan di setiap outlet-outlet disediakan hand sanitizer. Tak ketinggalan stiker social distancing di toilet juga kita pasang,” jelasnya.
Menurut Jesica, penurunan okupansi sangat terasa sejak awal pandemi, sehingga pihaknya mensiasati hal ini dengan menggelar promo menginap. “Penurunan okupansi kamar sekitar 30 persen. Karena itu kita beri diskon kamar ukuran superior, dari harga Rp700 ribu menjadi Rp200 ribu dan lainnya,”sebutnya.
Penggunaan ruang meeting juga sudah mulai naik. Meski pengunjung terbatas lantaran tidak boleh beramai-ramai. “Peserta meeting paling hanya 15 orang, dan memeting secara virtual seperti webinar. Saat ini yang dominan itu ini intimate wedding atau undangan terbatas untuk pihak keluarga saja,” terangnya.
PR Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Herry Wahyudi, juga menuturkan adanya kenaikan okupansi hotel. “Rata-rata per hari okupansi sudah di 20 persen. Sudah mulai ada beberapa kegiatan, walau masih belum ramai seperti biasa,” jelasnya.
Sambung Harry, pada dasarnya Santika Premiere Medan fokus dengan penerapan prosedur new normal untuk seluruh kegiatan di dalam hotel, seperti pemeriksaan suhu tubuh ketika memasuki hotel, penggunaan kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD)pada staff hotel.
“Penyediaan hand sanitizer juga dilakukan di beberapa lokasi hotel dan kami memberikan masker gratis untuk tamu yang menginap,” pungkas Herry. (prn/gus/rel)