TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Suhu politik di Pilkada Kota Tebingtinggi semakin memanas. Pasalnya, satu hari menjelang ditutupnya perpanjangan masa pendaftaran calon kepala daerah, belum ada penambahan jumlah peserta. Bahkan, empat parpol yang tak mengusung pasangan petahana, Umar Zunaidi Hasibuan dan Oki Doni Siregar yakni PKS, PAN, PBB, dan PKPI belum menentukan siapa pasangan calon yang akan diusung.
Hingga Rabu (28/9) petang, belum ada keputusan, apakah keempat partai itu akan berkoalisi untuk mengusung satu pasangan calon atau tidak. Lobi-lobi politik pun terus dilakukan Dra Istu Sri Poneni dan Khaider Amri SE yang disebut-sebut menjadi bakal calon lawan bagi pasangan petahana, Umar-Oki.
Khaider Amri yang juga Ketua PAN Kota Tebingtinggi ketika dikonfirmasi via ponselnya, Rabu (28/9), mengaku sedang berada di Jakarta untuk melakukan lobi dan membangun koalisi dengan PKS, PBB, dan PKPI.
“Kita masih mencoba untuk melakukan pendekatan kepada DPP PKPI Pusat,” terang Khaider yang biasa disapa Bang Oyon ini.
Khaider mengaku siap untuk maju menjadi orang nomor dua di Kota Tebingtinggi berpasangan dengan Istu Sri Poneni untuk membangun Kota Tebingtinggi ke depan. Usaha yang dilakukannya di Jakarta adalah melakukan pendekatan kepada pengurus DPP PKPI dalam hal untuk memberikan dukungan sepenuhnya menjadi pasangan calon di Kota Tebingtinggi.
Khaider mengaku siap lahir batin untuk bertarung dalam Pilkada serentak di Kota Tebingtinggi yang digelar 15 Februari 2017 mendatang.“Pesta demokrasi ini lima tahun sekali, jadi jika hanya satu paslon, ini tidak demokratis. Ini untuk memberikan demokrasi kepada masyarakat. Saya siap maju jika partai koalisi mendukung,” jelas Khaider.
Sementara itu, bakal calon Wali Kota Tebingtinggi Istu Sri Poneni yang berhasil dihubungi via ponselnya, juga mengaku sedang berusaha menyatukan dukungan PKS, PBB, PAN yang sudah komit mengusungnya dan PKPI yang masih dalam pendekatan.
“PKS, PBB, PAN sudah oke, tinggal PKPI yang masih dalam pendekatan. Kita tetap berusaha menyatukan PKPI yang dualisme kepemimpinan di Pusat,” ujar Istu.
Menurut Istu, Isran Noor Ketua PKPI Pusat sebenarnya telah setuju mengusung dirinya dan Khaider, tetapi Sekjen PKPI, Samuel belum mau diajak duduk bersama. Jadi, dalam hal ini, aku Istu, dirinya bersama tim ingin mempersatukan dukungan kepadanya. Sementara, sesuai petunjuk Isran Noor, dukungan itu bukan saja dari pusat, tetapi harus ada dukungan dari bawah. Kata Istu, kalau dibilang proses pendekatan suara bulat tinggal 20 persen lagi.
“Memang saat ini, Ketua DPK PKPI Kota Tebingtinggi H Sofyan sedang berada di Jakarta, tetapi ketika kita hubungi telepon selulernya tidak pernah aktif. Yah, tinggal keputusan dia, jika setuju, Insya Allah kami maju,” terang Istu.
Bilang Istu lagi, jika Pilkada Kota Tebingtinggi hanya diikuti satu paslon, maka pelaksanaan Pilkada tersebut tidak seru. Ditambahkannya, Istu mengaku legowo jika dirinya gagal menjadi paslon Pilkada di Kota Tebingtinggi dengan hari yang sudah mepet.
“Maju oke, tidak maju juga oke, kita tidak ada masalah,” tegasnya.
Sementara, pengurus Bidang Politik dan Hukum, DPK PKPI Kota Tebingtinggi Omryn Silalahi yang dikonfirmasi Sumut Pos kemarin menegaskan, mereka masih menjadi pendukung pasangan Umar-Oki dan DPK PKPI Tebingtinggi belum ada menerima calon lain.
“Sesuai amanah Ketua DPK PKPI Tebingtinggi, H Sofyan Hasibuan yang saat ini berada di Jakarta, sampai saat ini kita belum ada menyatakan sikap untuk mendukung paslon lain. Kita masih mendukung Umar Zunaidi dan Oki Doni,” tegas Omryn.
Menurutnya, Ketua DPK PKPI Tebingtinggi yang saat ini di Jakarta dalam rangka koordinasi dengan DPP PKPI Pusat karena adanya Paslon untuk bergabung dengan PKPI. Ditambahkan Omryn, bila DPP PKPI Pusat telah mendukung paslon lain, DPK PKPI Kota Tebingtinggi tetap mendukung kebijakan keputusan DPP PKPI Pusat.
“Pada intinya kita masih mendukung pasangan Umaro (Umar-Oki),” tandasnya.
Sementara Sekretaris Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Sumut, Juliski Simorangkir mengatakan, sejauh ini belum ada keputusan dari Dewan Pimpinan Nasional (DPN) mengenai calon yang akan diusung pada Pilkada Kota Tebingtinggi. Menurutnya, PKPI awalnya mendukung calon petahana, namun dibatalkan oleh KPUD Tebingtinggi karena dualisme kepengurusan.
“Setelah itu diputuskan PKPI tidak akan mendukung calon petahana, muncul calon lain yang akan didukung. Tapi, rekomendasi dari DPN belum dikeluarkan,” ungkap Politisi PKPI versi Hendro Priyono itu.
Karena waktu yang sudah semakin sempit, Juliski meyakini DPN sudah akan memutuskan calon yang akan diusung pada Pilkada Kota Tebingtinggi. “Sebelum penutupan pendaftaran, mudah-mudahan sudah ada calon yang akan kita usung,” tukasnya.
Ketua DPW PKS Sumut, Hafez mengakui pihaknya belum memutuskan siapa yang akan di dukung pada Pilkada Kota Tebing Tinggi. Disinggung mengenai adanya kabar PKS akan ngusung Istu Sri Poneni dan Khaidir Amri, Hafez enggan memberikan jawaban.
“Belum positif,” katanya melalui pesan singkat.
Sekretaris DPW PAN Sumut, Yahdi Khoir juga belum mendapatkan informasi terbaru mengenai Pilkada Kota Tebingtinggi. Hanya saja, pihaknya sudah memberikan rekomendasi kepada pasangan Istu Sri Poneni dan Khaidir Amri.
“Kita sudah berkomunikasi dengan partai lain, khusus untuk PKPI tentu kami berkomunikasi dengan pengurus yang dianggap legal yakni versi Hendro Priyono,”ujarnya.
Sementara, hingga ditutup pendafataran calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tebingtinggi, belum ada penambahan jumlah pasangan calon yang ikut Pilkada. Anggota Komisioner KPU Kota Tebingtinggi Bidang Hukum dan Hubungan Masyarakat, Ridwan Napitupulu SH mengatakan, pihaknya masih menunggu hingga hari ini pukul 24.00.
“Jika sampai waktu yang ditetapkan KPU Tebingtinggi tetap tidak ada yang mendaftar, KPU akan menggelar rapat pleno untuk menetapkan Pilkada Tebingtinggi hanya diikuti satu paslon,” terang Ridwan.
Pengamat Politik, Sohibul Anshor Siregar menilai Pilkada Kota Tebingtinggi kurang menarik. Sehingga, belum muncul calon selain pasangan Umar Zunaidi Hasibuan-Oki Doni Siregar yang notabene calon petahana (incumbent). Menurutnya ada dua hal yang menyebabkan belum munculnya lawan dari calon petahan. Pertama, masih tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada calon petahana.
“Tebing itu kota kecil, sepertinya posisinya masih kuat. Sehingga calon lain tidak berani bertaruh untuk maju dan bersaing, belum lagi hitung-hitungan biaya,”ujar Sohibul, Rabu (28/9).
Politik saat ini, lanjut dia, sudah kapitalis. Artinya ada pemodal dibalik calon yang akan bertarung di Pilkada. “Pemodal dan calon pasti berhitung, dari pada buang-buang uang,”tambahnya.
Kedua, minimnya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi. “Lawan petahana itu harus punya modal besar, karena harus kerja ekstra. Dengan anggaran yang minim, apakah calon kepala daerah bisa mengembalikan uang nya selama menjabat. Tentu, itu jadi pertimbangan khusus,”ungkap akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) itu.
Pengamat Politik, Hatta Ridho mengatakan, jika pelaksanaan Pilkada di Kota Tebingtinggi diikuti hanya satu pasangan calon Walikota dan Walikota Tebingtinggi secara yuridis itu memang sah, tetapi secara demokrasi kalau banyak pilihan rakyat itu banyak seperti Pilkada Pemilihan Gubernur di DKI Jakarta. Menurut Hatta Ridho, jika hanya satu pasangan saja, hal yang dikhawatirkan adalah partisipasi pemilih yang datang ke TPS akan rendah, karena rakyat hanya memilih kolom setuju dan tidak setuju.
Jelas Hatta Ridho kembali, bahwa saat ini ada delapan daerah di Indonesia hanya diikuti satu pasangan calon saja, hal ini membuktikan bahwa Parpol harus banyak intropeksi diri dan turun kemasyarakat, bahwa tidak adanya kader partai yang ingin maju menjadi Paslon membuktikan Parpol tersebut masih menganut sistem materi. “Parpol seharusnya punya kader yang mau maju menjadi peserta, jangan takut kalah sebelum bertanding,” jelasnya. (ian/dik/adz)