LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Plt Bupati Langkat Syah Afandin, diwakili Sekdakab Amril, menghadiri Evaluasi Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting melalui Sinergitas dan Kolaborasi Tim Percepatan Penurunan Stunting dengan Mitra Kerja Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, bertempat di Hotel Santika Dyandra Medan, Senin (29/5) lalu.
Forum Konsolidasi Percepatan Penurunan Stunting dan Rembuk Stunting Provinsi Sumut 2023 ini, dihadiri langsung Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, serta Rahmat Shah, selaku Ketua PMI Sumut.
Pada kesempatan itu, Ijeck, sapaan karib Musa Rajekshah, memukul gong tanda dibukanya forum tersebut. Sekaligus penandatanganan Komitmen Bersama Rembuk Stunting Provinsi Sumut.
Menurut Ijeck, penurunan angka stunting jadi satu target utama pemerintah pusat sampai tingkat provinsi dan kabupaten kota, untuk dilakukan secara bersama.
“Agar target penurunan stunting di Sumut dapat kita wujudkan, tidak bisa kita kerjakan sendiri sendiri. Karena kita punya target 2024 jadi 18 persen, yang dari tahun lalu mencapai 21,1 persen. Diharapkan dengan bekerja sama, kita dapat melakukan penurunan angka stunting ke depannya,” ungkap Ijeck.
Sementara itu, Sekdakab Langkat, Amril mengatakan, Pemkab Langkat akan terus dan selalu serius dalam upaya penurunan angka stunting.
“Kami Pemkab Langkat akan bekerja sama dengan semua pihak, dan mengikuti instruksi pemerintah provinsi serta pusat, dalam menekan angka stunting,” katanya.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo, melalui live Zoom, mengatakan, sesuai arahan Presiden Jokowi, penurunan stunting hingga 14 persen pada 2024 mendatang, harus dapat dicapai.
Stunting masih menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan di Tanah Air. Apalagi stunting dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia sebuah negara, bukan hanya berdampak kepada kondisi fisik anak, melainkan juga kesehatan hingga kemampuan berpikir anak.
“Dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan, tapi yang paling berbahaya adalah nanti rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan yang ketiga munculnya penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga menekankan pentingnya asupan gizi yang diberikan kepada ibu hamil dan bayi. Presiden meminta jajaran Kementerian Kesehatan untuk menghentikan pemberian biskuit dan menggantinya dengan makanan tinggi protein bagi ibu hamil dan bayi melalui Puskesmas dan Posyandu.
Juga menekankan pentingnya penyuluhan dan pemberian edukasi bagi masyarakat mengenai makanan dan gizi untuk anak.
“Bapak Presiden tidak ingin kasus seorang ibu memberikan minum kopi saset kepada bayinya kembali terjadi di Indonesia,” tegasnya. (mag-6/saz)