Sutrisno Pangaribuan dari Fraksi PDIP DPRD Sumut.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kegiatan rapat kerja (Raker) yang digelar Sekretariat DPRD Sumut dengan alokasi anggaran Rp2,9 miliar, disinyalir melanggar Peraturan Presiden (Perpres) No 4/2015, tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Pasalnya, Sekretariat DPRD Sumut melakukan penunjukan langsung untuk kegiatan yang seharusnya ditender terlebih dulu itu.
“Sangat disayangkan, kenapa sekretariat tidak melakukan tender untuk kegiatan dengan nominal Rp2,9 miliar. Padahal sudah jelas, seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD Sumut harus patuh pada Perpres 4/2015,” tutur Sutrisno Pangaribuan, Sekretaris Komisi C DPRD Sumut, Selasa (29/11).
Menurut Sutrisno, kegiatan pengadaan barang dan jasa yang tidak mengikuti Perpres 4/2015, merupakan tindakan melawan hukum. “Penggunaan APBD di atas Rp200 juta sudah harus dilelang, kenapa untuk kegiatan Raker tidak dilakukan? Lelang dilakukan untuk memastikan sekretariat menggunakan anggaran secara terbuka dan transparan,” jelas politisi asal PDI-P ini.
Agar masalah ini tidak menjadi polemik, ia meminta agar Sekretariat DPRD Sumut memberikan penjelasan kepada publik. “Kalau uang Rp2,9 miliar itu dipecah untuk beberapa kegiatan, harus dijelaskan rinciannya. Kami curiga ini sengaja ditutupi,” ungkap Sutrisno.
Bukan hanya itu, Sutrisno juga mendesak, agar aparat penegak hukum ikut mengawasi penggunaan anggaran oleh Sekretariat DPRD Sumut untuk menggelar Raker itu. “Tidak ada lelang, sekretariat langsung menunjuk satu hotel untuk menggelar Raker tanpa ada meminta penawaran dari hotel lain sebagai pembanding. Ada bau tidak sedap di kegiatan ini, silakan aparat penegak hukum mengawasinya,” imbaunya.
Anggota Banggar DPRD Sumut, Burhanuddin Siregar mengungkapkan, ia secara mendetail tidak begitu memahami pengusulan anggaran untuk kegiatan Raker. “Saya baru tahun ini duduk di Banggar, jadi tidak tahu,” katanya.
Meski begitu, ia menyebutkan, akan memberikan atensi atau perhatian khusus ke Raker yang tengah menjadi sorotan itu. “Saya baru tahu kalau kegiatan Raker itu anggarannya Rp2,9 miliar,” bebernya.
Politisi PKS itu, pun mencoba merinci atau menaksir biaya yang akan dihabiskan setiap anggota dewan yang pergi mengikuti Raker. “Uang SPPD itu sekitar Rp1,4 juta per hari, maka selama tiga hari Rp4,2 juta. Hotel sekitar Rp2 juta untuk satu malam, ada dua malam kegiatannya, berarti totalnya Rp4 juta. Dibuat makan sekali makan Rp150 ribu, selama tiga hari ada lima kali makan. Karena sarapan pagi sudah dari hotel, maka totalnya Rp750 ribu. Berarti tiap anggota dewan menghabiskan Rp6.150.000. Karena anggota dewan ada 100 orang, maka totalnya Rp615 juta,” papar Burhanuddin.
Maka dari itu, Burhanuddin juga mempertanyakan besarnya alokasi anggaran secara keseluruhan. “Pembicara dari luar hanya ada satu orang, itupun dari Taspen. Berarti honor sekretariat yang begitu besar, ini perlu dipertanyakan,” ungkapnya.
Ia berjanji, akan mempertanyakan biaya yang habis setelah kegiatan Raker berakhir. “Kalau Rp2,9 miliar itu habis semua, ini yang menjadi pertanyaan,” kata Burhanuddin.
Burhanuddin pun menyebutkan, semua pihak bisa turut serta mengawasi kegiatan atau penggunaan anggaran Raker. “Masyarakat juga bisa mengawasi, biaya sebesar Rp2,9 miliar ini tentunya dipergunakan untuk beberapa pos. Apakah akan tepat sasaran? Nanti kita lihat bersama,” ajaknya.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Sumut, Nirmaraya mengaku, tidak begitu hafal rincian penggunaan anggaran Rp2,9 miliar untuk Raker itu. “Ada beberapa poin, saya tidak ingat rinciannya,” pungkasnya. (dik/saz)