MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Sumut, total sekolah yang mengikuti ujian computer based test (CBT) ini sebanyak 1.451 dengan jumlah siswa 188.524 orang. Dari 1.451 sekolah itu, sebanyak 411 sekolah terpaksa menumpang atau gabung di sekolah lain karena tak memiliki fasilitas menggelar Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
Dari 411 sekolah di Sumut yang menumpang UNBK, paling banyak terdapat di Kota Medan dan Deliserdang. Pada kedua kota/kabupaten itu, sekolah yang mendominasi adalah tingkat SMA dan SMP.
Tim Verifikasi UNBK 2017 di Medan, Febrizal Nasution menjelaskan, bagi sekolah yang gabung atau menumpang UNBK terdiri dari dua model yaitu satu atap dan di sekolah lain. Kalau satu atap tidak ada masalah, misalnya satu yayasan terdapat SMP, SMA, dan SMK. Jadi, tinggal mengatur jadwal pelaksanaan ujian secara bergantian.
“Sedangkan yang di sekolah lain, sebagai contoh SMK sudah melaksanakan maka SMA bisa menumpang di sekolah itu. Namun, asalkan jarak tidak terlalu jauh ditempuh oleh peserta ujian yang menumpang tersebut,” papar Febrizal, Kamis (30/3).
Disebutkannya, dalam pelaksanaan UNBK nantinya memang dilakukan secara bergantian. Artinya, dibagi dalam beberapa sesi dengan waktu 120 menit atau 2 jam.
“Sesuai aturan dari Kemendikbud, sesi pertama dimulai pukul 07.30 – 09.30 WIB. Sesi kedua pukul 10.30 – 12.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 14.00 – 16.00 WIB. Oleh karena itu, sekolah tidak bisa membuat sesi sembarangan,” tutur Febrizal.
Menurut dia, soal ujian online sangat terjamin kerahasiaannya. Dengan kata lain, tidak ada kebocoran. “Pasti integritas dari UNBK terjamin tidak ada kebocoran, dan distribusi soalnya tidak seperti penyelenggaraan UN konvensional. Sebab, soal ujian yang memegang kendali dari Puspendik (Pusat Penilaian Pendidikan). Bahkan, proktor sendiri tidak bisa mengetahui sama sekali,” jelas Febrizal yang juga merupakan proktor SMA Negeri 1 Medan.
Dia melanjutkan, soal UNBK baru didistribusikan dan dapat di-download pada hari pelaksanaan. Hal ini berarti, semua server sudah tersistem.
Lebih lanjut Febrizal mengatakan, persiapan pelaksanaan UNBK di sekolah yang ditanganinya sejauh ini bisa dikatakan 90 persen. Di mana, telah dilakukan simulasi hingga tiga kali.
“Siswa kita yang ikut UNBK tahun ini jumlahnya ada 658 orang, sehingga paling tidak disiapkan minimal 220 unit komputer. Lalu, dibagi ke beberapa ruangan, dan satu ruangan diisi maksimal 36 siswa,” imbuhnya.
Kepala Disdik Sumut, Arsyad Lubis yang dikonfirmasi via selulernya terkait sekolah yang menumpang UNBK, tak memberikan jawaban. Malahan, Arsyad menonaktifkan nomor ponselnya. Begitu juga dengan Ketua Panitia UN Sumut 2017, Yuniar. Bahkan, nomor seluler Yuniar tak bisa dihubungi, seperti diatur tidak bisa menerima panggilan masuk.
Terpisah, praktisi pendidikan dari Universitas Negeri Medan, Prof Syaiful Sagala menilai, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan persentase sekolah penyelenggara UNBK memang sebuah upaya positif. Hanya saja, kebijakan tersebut terkesan reaktif atau dipaksakan. Sebab, mendorong sekolah yang belum siap secara fasilitas untuk menumpang UNBK di sekolah lain justru dikhawatirkan mengganggu aspek psikologis siswa.
“Apakah sudah dipikirkan oleh pemerintah aspek psikologisnya. Siswa yang ujian di sekolah lain, dikhawatirkan akan kurang nyaman sehingga mengganggu konsentrasi,” ujar Syaiful.
Oleh karena itu, sambungnya, di sinilah yang perlu dipikirkan lagi oleh para pemangku kebijakan. Memperbanyak sekolah melaksanakan UNBK memang bagus karena lebih efisien dan memperkecil kebocoran soal. Hanya saja, dampak psikologis menumpang ujian juga layak menjadi bahan perhatian.
Tak hanya itu, kata Syaiful, jarak antar sekolah asal dengan sekolah tumpangan juga harus diperhatikan. Dengan melaksanakan ujian di sekolah lain tentunya membutuhkan anggaran transportasi tambahan.
“Biasanya ke sekolah bisa jalan kaki atau naik sepeda karena dekat, belum tentu setelah numpang ujian bisa tetap naik sepeda atau jalan kaki. Kalau jaraknya jauh kan harus naik kendaraan umum atau diantar orang tua,” imbuhnya. (ris)