Dahlan Iskan saat diarak menuju Grand Clarion Hotel and Convention, Jalan AP Pettarani, Makassar, tempat dilaksanakannya debat capres peserta Konvensi Partai Demokrat, Rabu (5/3/2014). Dahlan sesekali menyapa dan menyalami warga yang sangat antusias atas kedatangannya di Makassar.
MAKASSAR, SUMUTPOS.CO – Dahlan Iskan kembali menyedot perhatian warga kota tuan rumah debat bernegara Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat (PD). Setelah Medan, Palembang, Denpasar, Bogor, dan sebagainya kemarin giliran Makassar jadi tuan rumah. Di ibukota Sulawesi Selatan ini, selain didukung ribuan pendukung, Dahlan juga menerima badik pusaka berumur 100 tahun.
Kehadiran Dahlan disambut antusias warga Kota Makassar. Masyarakat berdatangan memberikan dukungan kepada Dahlan di Kantor PWI, Jalan Andi Pangeran Pettarani, lokasi yang menjadi tempat berkumpulnya para relawan Dahlan Iskan sebelum diantar ke arena konvensi di Grand Clarion.
Dahlan tiba di kantor PWI sekira pukul 15.25 WITA di Kantor PWI yang disambut ribuan pendukungnya. Para relawan ini tidak hanya datang dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tapi juga seluruh wilayah Pulau Sulawesi.
Ada dari Sulawesi Tenggara yang menamakan diri Dahlanis Sultra, Relawan Dahlan Iskan (ReDI) Luwuk Raya, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Barat. “Semua provinsi di Pulau Sulawesi ada perwakilan,” kata Ketua PWI Cabang Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh saat menyambut Dahlan Iskan.
Setelah salat asar di Masjid PWI, Dahlan Iskan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Hotel Clarion & Convention, tempat arena konvensi. Sebelum berangkat, mantan Dirut PLN itu diberikan badik pusaka, senjata khas Bugis Makassar. “Usia badik ini mencapai 100 tahun,” lanjut Sugito, sapaan akrab Zulkifli Gani Ottoh.
Dianggap Sukses Pimpin PLN
Dalam perjalanan menunju arena konvensi, Dahlan kemudian singgah di kompleks rumah dan toko (Ruko) yang jaraknya sekitar 500 meter dari Hotel Clarion. Di tempat ini, suami Nafsiah Sabri menerima dukungan dari etnis Tionghoa di Makassar yang diwakili Yonggris. Kemudian berjalan kaki ke tempat acara konvensi diringi barangsai.
“Saudara kita dari etnis Tionghoa berlapang dada menerima Pak Dahlan,” kata Wakil Koordinator Pusat Relawan Dahlan Iskan, Mohammad Rapsel Ali.
Menurut Rapsel yang juga pembina Tim Relawan Demi Indonesia (Trendi), bentuk dukungan itu dibuktikan dengan iringan barongsai. “Ini merupakan bentuk sumbangan dan dukungan kepada Pak Dahlan,” tegas Rapsel.
Di sisi lain, dukungan juga hadir dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Makassar, Andi Pasamangi Wawo. Ia mengaku mendukung Dahlan karena kepemimpinannya sudah teruji ketika menjadi Direktur Utama PT PLN. Saat ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempercayai Dahlan menjadi menteri BUMN.
“Pak Dahlan Iskan itu sukses memimpin PLN. Dulu listrik ada pamadaman bergilir, tapi sejak dia pimpin, tidak ada lagi. Bahkan saat ini kalau mau daftar baru sebagai pelanggan baru, sudah tidak membayar lagi,” kata Andi Pasamangi.
Di mata Andi Pasamangi, Dahlan Iskan juga sosok pemimpin yang bertipe pekerja keras dan tampil sederhana. Apalagi kata dia, kepemimpinan Dahlan tidak muncul secara instan tapi dimulai dari bawah. “Ia tahu betul kebutuhan masyarakat,” katanya.
Arti Kerja, Kerja, kerja
Setelah itu, enam peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat (PD) melakukan debat bernegara di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (5/3). Debat ini merupakan sesi kedua dari rangkaian acara konvensi kedelapan yang berlansung di Grand Clarion & Convention dengan mengambil tema mengenai masalah hukum dan ekonomi.
Keenam peserta adalah Dino Patti Djalal, Edriartono Sutarto, Dahlan Iskan, Sinyo Harry Sarundajang, Hayono Isman dan Ali Masykur Musa. Para peserta sepakat bahwa hukum harus dijadikan panglima dalam penanganan pelanggar hukum seperti terorisme, korupsi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan narkoba.
“Teroris, narkotika, korupsi, dan pelanggaran HAM, Ini semua tingkat kejahatan yang luar biasa sehingga harus diselesaikan secara luar biasa,” kata Sinyo yang mendapat kesempatan pertama menjawab pertanyaan dari penguji.
Sementara Ali Masykur mengatakan para pelanggar hukum yang luar biasa ini perlu dijerat seberat-beratnya. Kata dia, pilihannya ada dua, yakni hukuman mati atau pemiskinan dengan dasar kemanusian, pemulihan keuangan negara dan efek jera untuk koruptor.
Endriartono Sutarto sendiri lebih menekankan pada penegak hukum yang perlu dibersihkan dulu. Ia mengumpamakan dengan lantai yang kotor harus dibersihkan dengan sapu yang bersih. Makanya, presiden 2014 yang akan datang harus memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang bersih dalam mereformasi aparat penegak hukum.
“Presiden yang akan datang menunjuk siapa Jaksa Agung dan Kapolri untuk melakukan perombakan ke dalam. Penegak hukum yang kotor harus dibersihkan,” ucapnya.
Beda halnya dengan Hayono Isman yang tak sepakat dengan hukuman mati, walaupun setuju pelanggar hukum dipidana seberat-beratnya sebagai efek jera. “Tidak setuju hukuman mati kepada bandar narkoba karena kematian adalah urusan Allah,” ucapnya.
Dahlan Iskan yang menjawab pertanyaan moderator langsung menohok pada tataran teknis. Ia mengatakan masalah penegakan hukum tidak bisa teratasi hanya sebatas wacana dan dipidatokan.
“Ini harus diterobos, tidak bisa dipidatokan dan diwacanakan tapi harus kerja, kerja, kerja. Kapolri dan Jaksa Agung harus mendukung presiden yang memiliki kewenangan yang luas,” katanya.
Mantan Direktur Utama PT PLN ini lantas berterimakasih kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengangkatnya sebagai menteri BUMN. Alasannya, dijabatan baru itu, Dahlan bisa banyak menimba ilmu terkait dengan masalah birokrasi yang menyebabkan persoalan mandeg di aparatur negara.
Dahlan menjelaskan bahwa penegakan hukum dengan demokrasi merupakan sepasang pengantin yang harus beriringan. Kata dia, dengan hukum yang tegak dan demokrasi yang baik maka diskriminasi akan hilang dengan sendirinya. “Istilah minoritas itu mengemuka karena hukum tidak ditegakkan,” ucapnya.
Sedangkan Dino yang mendapat giliran terakhir menjawab persoalan hukum mengatakan perlu ada unit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang khusus mengurusi pelayanan publik. Sebab, korupsi juga terjadi di pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Perlu ada unit yang mengurus korupsi dan pungli di simpul-simpul pelayanan publik,” katanya. (awa/jpnn/rbb)