Dewan Soroti Ilegal Oil

Metropolis

LABUHAN- Penolakan rencana keputusan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), ternyata tidak cuma datang dari elemen masyarakat dan mahasiswa. Namun, ke bijakan pemerintah yang dinilai tidak pro terhadap masyarakat juga ditolak wakil rakyat. Ungkapan itu disampaikan anggota Komisi B DPRD Sumut, Muhammad Nasir Johan, di sela-sela reses kerjanya di empat kecamatan di Utara Kota Medan.
“Kita menolak soal kenaikan harga BBM itu, karena kebijakan pemerintah justru akan mempengaruhi perekonomian rakyat. Sedangkan belum BBM naiknya saja, harga sembako saat ini sudah melambung, hal ini jelas berdampak buruk bagi masyarakat,” ungkap, Nasir di halaman Yayasan Pendidikan Nurul Azmi Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan, Kamis (6/6) kemarin.
Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk tetap menaikan harga solar dan premium juga menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga memicu marak terjadinya aksi penimbunan BBM (ilegal oil) dilakukan oleh para spekulan di Utara Kota Medan. Dampak dari kekacauan itu sambungnya, dikhawatirkan menimbulkan kelangkaan bahan bakar minyak dipasaran.
“Dari informasi masyarakat menjelang kenaikan harga BBM, lokasi-lokasi penampungan illegal kian marak. Dalam rangka menjaga kesetabilan harga kita minta Poldasu, Pangdam maupun Dan Lantamal I agar melakukan tindakan nyata, ‘’ujarnya. (rul)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *