Didesak Minta Maaf ke Jokowi, AHY: Kami Tak Tuduh Pemerintah

Politik

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Relawan Jokowi Mania (JoMan) dan Partai Demokrat kubu Moeldoko mendesak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta maaf ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). AHY menilai pihaknya tak perlu meminta maaf usai pemerintah menolak hasil KLB Demokrat kubu Moeldoko.

JUMPA PERS: Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono di Semarang, Minggu (4/4).

“Yang kami lakukan adalah melakukan klarifikasi ke pemerintah sehingga tak perlu meminta maaf,” jelas AHY ditemui wartawan di Umbul Sidomukti, Bandungan, Kabupaten Semarang, Minggu (4/4).


AHY menyebut Partai Demokrat tak pernah menuduh pemerintah ikut andil dalam kisruh internal partainya. Pihaknya mengaku sejak awal sudah menyurati Jokowi agar tak terkena fitnah.

“Sejak awal tak ada secara resmi kami menuduh pemimpin atau pemerintah. Kami kirim surat ke Presiden Jokowi agar tak terkena fitnah terkait KLB ini,” ungkapnya.

AHY mengaku sudah berterima kasih langsung kepada Jokowi usai pemerintah menolak hasil KLB di Deliserdang. AHY menilai keputusan pemerintah menolak hasil KLB Demokrat kubu Moeldoko tepat.

“Saya tanggal 31 Maret kemarin setelah mendengarkan penjelasan Kemenkumham langsung kirim pesan ke Presiden mengucapkan terima kasih. Keputusan tersebut merupakan kabar baik bagi demokrasi di Indonesia,” terang dia.

Sebelumnya diberitakan, relawan JoMan menyebut Ketum Partai Demokrat AHY seharusnya meminta maaf ke Presiden Jokowi. AHY dinilai beberapa kali menyebut nama Jokowi dalam kisruh KLB Demokrat.

“Malu dan harus minta maaf. Sudah teriak-teriak ke sana-kemari. Tuduh dan main fitnah akhirnya semua terang benderang ketika pemerintah menyatakan Partai Demokrat versi KLB tak bisa disahkan,” jelas Ketum JoMan Immanuel Ebenezer, Kamis (1/4).

Tak hanya relawan JoMan, Partai Demokrat kubu Moeldoko juga mendesak AHY dan SBY minta maaf.

Juru bicara PD Moeldoko, Muhammad Rahmad, mengatakan penolakan hasil KLB Deliserdang ini merupakan bukti tidak ada intervensi pemerintah. Namun, menurut Rahmad, Moeldoko sudah difitnah. “Marilah kita menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun,” ucap Rahmad dalam keterangannya, Jumat (2/4). (dtc/ram)

loading...