DPRD Minta Ridwan Dipecat sebagai Ajudan Gatot

Metropolis

Dituding Sering Persulit Urusan ke Gubsu

MEDAN- Sejumlah masyarakat yang ingin berurusan dengan Pelaksana tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho merasa resah. Pasalnya, mereka mengaku sering dipersulit oleh Ridwan Panjaitan, yang diketahui sebagai ajudan Gatot.


Seperti yang disampaikan sejumlah anggota DPRD Sumut kepada wartawan koran ini, Rabu (30/5). Syafrida Fitri dari Fraksi Golkar mengungkapkan, banyak pengusaha dan masyarakat yang mengeluhkan tindakan Ridwan Panjaitan yang terkesan mempersulit segala urusan yang berhubungan dengan Plt Gubsu.

Akibatnya, berbagai macam urusan menjadi terkendala. Seperti yang dialami pengusaha PT SA yang bergerak di bidang perkebunan di Serdangbedagai (Sergai). Menurut Fitri, pengusaha tersebut sudah empat bulan mengurus surat rekomendasi izin usaha perkebunan (IUP), namun belum selesai juga hingga kini. Padahal, pengurusan izin tersebut sudah sesuai prosedur dan mendapat persetujuan dari instansi terkait, termasuk Bupati Sergai. “Tapi urusannya terkendala di Plt Gubsu karena tingkah laku Ridwan ini,” kata Fitri.

Padahal, lanjut Fitri, Plt Gubsu pernah menyatakan, pengurusan izin paling lama dua minggu. “Tapi ini kenapa bisa sampai empat bulan belum selesai juga? Saya khawatir ini ada permainan dari Ridwan yang sengaja mempersulit agar dia mendapat pelicin dari pengusaha yang mengurus izin tersebut,” beber Fitri.
Selain itu, sejumlah angota dewan juga mengaku sering mendengar keluhan dari beberapa kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengaku sering di telepon Ridwan untuk dimintai sesuatu dengan mengatasnamakan Plt Gubsu.

Karenanya, atas tindak-tanduk Ridwan yang dinilai meresahkan ini, Syafrida Fitri dan anggota dewan lainnya meminta Plt Gubsu mengambil tindakan tegas dengan memindahtugaskan Ridwan, karena menghambat kinerja dan tugas-tugas Plt Gubsu.

Saat dikonfirmasi, Ridwan Panjaitan membantah semua tudingan anggota dewan tersebut. Menurutnya, dia tidak pernah mempersulit urusan masyarakat, apalagi sampai meminta pelicin kepada masyarakat atau pengusaha.

“Ajudan Plt Gubsu bukan saya sendiri, tapi ada tiga. Tapi, orang tahunya cuma saya saja. Coba dicek lagi lah. Kalau urusan izin-izin itu urusannya ada di SKPD dan sebelum sampai ke Plt Gubsu, harus melalui sekretaris daerah (Sekda) dulu. Gak mungkin lah saya menghambat. Makanya, coba cek dulu dimana sangkutnya,” beber Ridwan saat dihubungi via ponsel kemarin petang pukul 18.24 WIB.

Ridwan juga membantah tudingan yang menyebutkan, dia sering menghubungi kepala SKPD untuk meminta sesuatu dengan menjual-jual nama Plt Gubsu. “Itu tak mungkin Bang. Atas dasar apa saya meminta sesuatu kepada kepala SKPD? Kalau terkait pemberitahuan, itu yang menghubungi langsung bagian protokoler. Coba sebutkan SKPD mana yang pernah saya mintai? Apa buktinya?” tegas Ridwan.(ari/ade)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *