Dukung Perpres Iuran JKN dan KIS, BPJS Binjai: Pembayaran Tunggakan Bisa Dicicil

Sumatera Utara
BERSAMA: Sekdako Binjai, Mahfullah Daulay (dua dari kanan) saat mengikuti vidkon bersama Kepala BPJS Kesehatan Binjai, Thomas Hamonangan.  teddy/ SUMUT POS
BERSAMA: Sekdako Binjai, Mahfullah Daulay (dua dari kanan) saat mengikuti vidkon bersama Kepala BPJS Kesehatan Binjai, Thomas Hamonangan. teddy/ SUMUT POS

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai, Mahfullah Daulay mendukung dan menyambut positif rencana BPJS menjadikan Kota Binjai sebagai salah satu Pilot Project penerapan Perpres 64/2020 di Sumatera Utara.

“Kami menyambut positif dan akan mendalami salah satu regulasi yang akan kami persiapkan nantinya dan mohon perhatian agar kami bisa menjalankannya,”ujar Mahfullah dalam video conference bersama Kepala BPJS Kota Binjai di ruang kerjanya, Kamis (4/6).


Pemerintah secara resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang aturan penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kepala BPJS Kesehatan Kota Binjai Thomas Hamonangan menambahkan, sebagai upaya mendukung tanggap Covid-19 pada tahun 2020 peserta JKN-KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan melunasi tunggakan iuran paling banyak 6 bulan.

“Apabila sisa tunggakan masih ada akan diberi kelonggaran pelunasan sampai tahun 2021, agar status kepesertaanya tetap aktif. Untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus,” pungkasnya.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Medan, dr Sari Quratulayni menjelaskan, besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri untuk Januari, Februari dan Maret 2020 mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yaitu Rp160 ribu untuk kelas I, Rp110 ribu untuk kelas II, Rp42 ribu untuk kelas III. Sementara untuk bulan April, Mei dan Juni 2020 besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp80 ribu untuk kelas I, Rp51 ribu untuk kelas II dan Rp42 ribu untuk kelas III.

“Per 1 Juli 2020 mendatang, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp150 ribu untuk kelas I, Rp100 ribu untuk kelas II dan Rp42 ribu untuk kelas III,”tutur dr Sari. Sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, ditetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III tahun 2020. Di mana iuran peserta tetap dibayarkan sebesar Rp25.500, dan sisanya Rp16.500 diberikan bantuan iuran oleh Pemerintah. (ted/han)

loading...