JAKARTA, SUMUTPOS.CO -Badan Anggaran DPR-RI dinilai mengabaikan keputusan Komisi VII dalam menetapkan beberapa asumsi makro ekonomi APBN Perubahan 2017.
Anggota DPR-RI Gus Irawan Pasaribu yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR-RI mengatakan, ada keputusan rapat kerja Komisi VII dianulir dan ditetapkan sepihak oleh Banggar. Dua keputusan Komisi VII sudah difinalkan ternyata diubah sepihak oleh Banggar.
Pertama adalah soal penetapan harga minyak (ICP=Indonesia crude price) yang diputuskan Komisi VII pada angka 46 dolar AS per barel. Namun angka yang dimasukkan Banggar adalah dalam APBN perubahan adalah 48 dolar AS per barel.
“Kita tidak tahu angka itu turun darimana. Kenapa bisa begitu. Karena waktu kita memutuskan angka 46 dolar AS per barel setelah rapat dengan Menteri ESDM. Kemudian yang kedua adalah soal subsidi listrik. Kita putuskan subsidi listrik dalam APBN Perubahan adalah Rp55 triliun. Namun di APBN Perubahan angka yang dimunculkan Banggar Rp45 triliun,” jelas Gus.
Gus Irawan Pasaribu yang juga Ketua DPD Gerindra Sumut ini mengaku sangat kecewa. “Bukan kecewa saja. Tapi ada rasa marah. Bagaimana mungkin yang sudah kita tetapkan lalu kita bahas dengan kementerian terkait, setelahnya difinalkan tapi kemudian diubah sepihak oleh Banggar,” kata Gus.
Khusus untuk penetapan harga minyak, menurut Gus, sebenarnya merupakan keputusan yang sangat teknis. “Kita di Komisi VII berhari-hari mendiskusikan itu dengan Menteri ESDM. Karena memang hitungannya harus pas. Namun kemudian diubah Banggar. Saya lalu bertanya, kemampuan teknis apa yang dimiliki Banggar sehingga berani menetapkan harga minyak yang tidak dihadiri Menteri ESDM,” kata Gus kesal.
Sebab, lanjutnya, di Komisi VII tidak berani memutuskan serampangan. Harus melalui kajian dan melihat serta mempertimbangkan banyak hal untuk kemudian menghasilkan angka 46 dolar AS per barel. “Ini Banggar yang sama sekali tidak punya keahlian teknis di bidang ESDM bisa mengubah angka tersebut,” jelasnya.
Gus menyatakan harusnya Banggar melihat fungsinya kembali sebagai pihak yang mensinkronisasi dan harmonisasi antara apa yang diajukan pemerintah dan DPR. “Saya terus terang kecewa dengan penetapan tersebut. Kita melihat banyak sekali kontroversi dalam penetapan anggaran. Saya bertanya kenapa Banggar jadi seperti ini. Fungsi Banggar kan sudah jelas. Mereka tidak punya kewenangan mengubah-ubah apa yang sudah diputuskan. Apalagi tidak dihadiri menteri. Komisi VII itu menggelar rapat kerja dengan Menteri ESDM untuk membuat keputusan. Semua dipertimbangkan. Namun ya ketika sampai di Banggar diubah,” tuturnya.
Angka-angka itulah kemudian yang diparipurnakan dan disahkan sebagai APBN-P 2017. “Pada prinsipnya sudah saya sampaikan kalau kami Fraksi Gerindra menolak. Alasan penolakan sudah kami karena APBN-P 2017 tidak rasional,” sambung Gus.
Ketika pemerintah mengajukan rencana belanja negara yang disampaikan lewat outlook adalah Rp2.111,4 triliun, pemerintah malah mengajukan outlook RAPBNP 2017 menjadi Rp 2.077,0 triliun. “Baru kali ini dalam sejarah, pemerintah mengajukan rencana belanja negara namun pemerintah sendiri tak yakin dengan yang diajukan,” katanya.
Menurut Gus, alasan lain adalah penerimaan perpajakan yang dibuat dengan asumsi 85 persen dari total penerimaan negara harus dilakukan bersungguh-sungguh dengan target lebih baik dari sebelumnya. “Ini pemerintah kita lihat memang hanya mengandalkan satu sumber utama penerimaan yaitu dari pajak. Kalau nanti mereka menganggap masih kurang akan ditambal dari utang, sementara defisit sudah mendekati 3 persen,” bilang Gus.
Memang, menurutnya, kondisi sekarang menunjukkan banyak sekali hal-hal diluar teknis dan mengabaikan aturan yang sudah ditetapkan tapi ditempuh saja oleh pemerintah dan partai pendukungnya.
Gus mengakui ketika ada satu wacana yang menjadi kontroversi nantinya akan divoting di dewan. “Kita tahu sendirilah kekuatan yang pro dan kontra dengan keinginan pemerintah. Jika semua harus divoting kita akan selalu kalah. Toh hanya Gerindra saja yang komit dan konsisten menyuarakan aspirasi rakyat. Coba kita lihat penetapan anggaran dan perubahan anggaran. Kita mengedepankan keinginan masyarakat. Tapi kalau kemudian harus divoting ya sama saja, tak akan berarti apa-apa,” pungkasnya. (ila)