JAKARTA- Indonesia dan Tiongkok memperpanjang perjanjian Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA). Kerjasama rupiah/renminbi swap line ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan yang pernah dilakukan pada 2009 silam, yang jatuh tempo pada 2012 lalu. Nilai perjanjian ini sebesar Yuan (Renminbi) 100 miliar atau Rp 175 triliun, alias setara dengan USD 15 miliar.
Kesepakatan antara dua bank sentral tersebut diteken oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Gubernur People�s Bank of China Zhou Xiaochuan, di Jakarta, Selasa (1/10). Swap line akan berlaku selama tiga tahun, dan dapat diperpanjang sesuai persetujuan kedua belah pihak. Swap arrangement ini merupakan upaya bank sentral untuk memperkuat kebijakan moneternya, serta menjaga stabilitas sistem keuangan kedua negara.
Kerjasama ini mencerminkan komitmen regional dalam menghadapi kondisi ketidakpastian global, dan akan berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan keuangan domestik,� ungkap Agus dalam keterangan resminya kemarin (2/10).
Menurut Agus, dengan adanya swap devisa, diharapkan bakal meningkatkan perdagangan dan investasi langsung antara Indonesia dengan Tiongkok. Ini lantaran perusahaan Indonesia yang melakukan kegiatan ekspor-impor tak perlu lagi mengubah mata uang rupiah dengan dolar, namun bisa langsung ke Yuan. Begitu juga sebaliknya bagi perusahaan Tiongkok. Selain itu, BCSA juga dapat membantu penyediaan likuiditas jangka pendek untuk menstabilkan pasar keuangan. Tekanan rupiah atas dolar juga bisa dikurangi.
“Dengan demikian kami meyakini kerjasama antarbank sentral ini semakin meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kondisi fundamental perekonomian Indonesia,” paparnya.
Swap arrangement dengan Tiongkok ini tercatat lebih besar ketimbang dengan Bank of Japan sebagai agen Menteri Keuangan Jepang sebesar USD 12 miliar. Kerjasama dengan Jepang ini berlaku efektif sejak 31 Agustus 2013.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, Indonesia dan Tiongkok telah menyempurnakan beberapa komponen perjanjian dalam upaya perpanjangan ini. “Kami re-new lagi, dengan menambah perbaikan atau melakukan enhancement dari kerjasama tadi. Ini kami lakukan supaya bisa memfasilitasi trade and investment,” terangnya.
Sayangnya, Perry tak menjelaskan detil alokasi penggunaan dana bilateral swap tersebut. Menurutnya, pembagian dana itu sangat tergantung kesepakatan kedua belah negara. Di situlah disebutkan berapa bagian yang bisa digunakan oleh Indonesia. “Alokasi itu tergantung pemanfaatan dari perusahaan. Karena manfaat swap ini untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi. Jadi itu tentu saja sepanjang perusahaan memerlukan swap,” katanya. (gal/owi)