BERAS_Pekerja mengangkat karung beras dan menyusun nya ke truk di Gudang Bulog Jalan Mustafa Medan, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) segera membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan. Badan usaha tersebut ditargerkan rampung pada akhir tahun ini.
Gubernur Sumut (Gubsu) Erry Nuradi menyatakan, BUMD Pangan prosesnya sudah diajukan di DPRD Sumut. Kata dia, mudah-mudahan akhir tahun ini diharapkan selesai dan terealisasi.
“Akhir tahun ini selesai dan sesuai target kita,” kata Gubsu ketika diwawancarai usai menghadiri rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumut di Hotel Crowne Plaza Semarang, kemarin.
Kepala Biro Bina Perekonomian Setda Provsu Ernita Bangun menuturkan, Pemprovsu sendiri hingga kini telah membentuk tim yang akan memproses pembentukan badan usaha itu. Tim ini tengah menyusun naskah akademis dan hal teknis lainnya yang nanti akan diserahkan ke badan legislasi daerah (balegda) DPRD Sumut untuk ditindaklanjuti kemudian membentuk badan usaha itu.
“BUMD Pangan tersebut tentu akan sangat membantu pemerintah, terutama Tim Pengenali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga inflasi tetap pada sasarannya,” ujar Ernita.
Diutarakan dia, BUMD itu diharapkan nantinya akan berfungsi untuk memotong mata rantai distribusi pangan. Sebab hingga saat ini rantai distribusi pangan dari petani atau produsen ke konsumen masih panjang. Oleh karenanya, hal ini menyebabkan harga pangan yang sampai ke tangan konsumen menjadi tinggi.
“Dengan dibentuknya BUMD Pangan tersebut, petani dan masyarakat akan sangat diuntungkan. Karena, pemerintah melalui BUMD tersebut akan membeli komoditas pangan dari petani dengan harga yang telah ditetapkan dan menyalurkan ke masyarakat dengan harga yang relatif lebih rendah,” sebutnya.
Menurut Ernita, memotong mata rantai distribusi menjadi cara yang paling jitu untuk mengatasi tingginya harga pangan di Sumut. Saat ini, komoditas pangan yang sampai ke masyarakat harus melalui empat hingga tujuh tangan sehingga harga menjadi sangat tinggi. Padahal, seharusnya bisa dipotong hanya menjadi dua atau tiga saja.
Sementara Kepala Kantor Perwakilan BI Sumut Arief Budi Santoso mengungkapkan, pihaknya mendorong upaya pembentukan badan usaha ini karena akan menjadi perpanjangan pemerintah daerah dalam melakukan kerja sama antar daerah. Baik daerah-daerah yang satu provinsi maupun dengan provinsi lain.
“Kerja sama antar daerah memang telah ada sejak lama, tapi hingga kini belum ada lembaga yang bisa mengimplementasikan kerja sama jual beli komoditas pangan,” cetus Arief.
Untuk itu, sambungnya, pemerintah daerah perlu membentuk badan usaha, menunjuk perusahaan daerah atau perusahaan lain yang bisa mengimplementasikan kerja sama itu. Soalnya, pemerintah sendiri tidak bisa secara langsung melakukan aksi jual beli komoditas pangan.
“Makanya, badan usaha seperti ini perlu sesegera mungkin dibentuk dan BI sendiri terus mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kerja sama dalam pengendalian inflasi. Kerja sama ini nantinya akan diimplementasikan oleh badan usaha daerah untuk membeli komoditas pangan dari daerah-daerah yang surplus sehingga inflasi bisa ditekan,” paparnya.
Arief menilai, pengendalian inflasi di suatu daerah tidak bisa dikendalikan oleh daerah itu sendiri. Perlu kerja sama dengan daerah lain, terutama dalam hal menjaga ketersediaan pasokan.
“Kami optimis dengan adanya BUMD Pangan itu, pengendalian inflasi akan lebih mudah. Petani dan masyarakat juga sama-sama untung,” pungkasnya. (ris)