MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kebijakan Pemerintah Pusat memangkas dana transfer daerah pada APBN Perubahan 2016 membuat keuangan daerah Pemerintah Provinsi Suamtera Utara (Pemprovsu) berkurang sekitar Rp15 miliar. Pengurangan tersebut cukup berdampak karena serapan anggaran minim.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumut Agus Tripriyono melalui Kabag Kas Daerah (Kasda) Raja Indra Saleh mengatakan, Pemprov Sumut mendapat pemotongan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10 persen dari total Rp152 miliar. Kebijakan tersebut menurutnya akan berdampak terhadap pembangunan daerah.
“Sudah pastilah akan berdampak terhadap pembangunan daerah, karena DAK ‘ini kan untuk fisik,” ujar Indra didampingi Kasubag Belanja Tidak Langsung (BTL) Fuad Perkasa saat dijumpai d iruang kerjanya, Senin (8/8).
Dia mengatakan, pemangkasan atau pemotongan tersebut bukan bagian dari sanksi Pemerintah Pusat kepada Pemprov Sumut karena lambatnya serapan anggaran yang saat ini terjadi. Sebab kebijakan ini diberlakukan secara umum ke seluruh daerah.
“Tidaklah, ini kan kebijakan (pemerintah) pusat dan berlaku untuk seluruh daerah. Pemprovsu saja tidak masuk dalam 10 besar provinsi yang serapan anggarannya minim,” kata Indra.
Untuk pemotongan ini sendiri, lanjut Indra, hanya dilakukan untuk DAK. Sementara untuk Dana Alokasi Umum (DAU), tidak ada pemangkasan dari pusat atas kebijakan tersebut. Tahun anggaran 2016, Sumut sendiri mendapatkan alokasi DAU sebesar Rp1,6 triliun.
Pun begitu, kata Indra, pihaknya berharap pada masa mendatang, tidak ada lagi kebijakan pemangkasan transfer dana APBN kepada pemerintah daerah seperti saat ini. Sebab dengan anggaran yang dipotong, akan mengganggu keuangan Pemprov Sumut kedepan.
“Selain DAK nanti mungkin ada lagi pemotongan. Karena rencananya akan ada P-APBN kedua. Biasanya itu dilakukan hanya satu kali, tapi katanya kemungkinan akan ada P-APBN kedua karena mungkin kondisi keuangan pusat saat ini. Mudah-mudahan janganlah ada lagi pemotongan karena memang pasti akan berdampak kepada pembangunan,” katanya.
Sementara, menyikapi pengurangan dana transper dari Pemerintah Pusat, Pemko Medan akan kembali menyesuaikan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 mendatang guna meredam pelebaran defisit.
“Di situlah salah satu kendala kita. Untuk itu kita akan kembali menyesuaikan rincian anggaran tersebut,” kata Wali Kota Medan Dzulmi Eldin kepada Sumut Pos, disela-sela peresmian Kantor Dekranasda dan Maharani Galeri Batik Medan dan Songket Deli, di halaman Kantor PKK Kota Medan Jalan Rotan Medan, Senin (8/8).
Eldin menyebut, Kota Medan juga terkena 10 persen pengurangan dana dari Pemerintah Pusat itu. Namun ia optimis pengurangan dana transper itu tidak sampai mengganggu proyek pembangunan di Kota Medan. “Itukan bantuan pusat yang dikurangi. Proyek-proyek (di Medan) akan tetap berjalan,” kata Eldin.
Mantan Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Medan itu juga optimis, ‘parkirnya’ dana di perbankan senilai Rp2,27 triliun seperti rilis Menkeu Sri Mulyani, tidak menghambat pekerjaan maupun proyek pembangunan di Kota Medan. “Insya Allah itu tidak terjadi. Itu lebih dikarenakan uang tersebut tidak diambil mereka di muka, dan menunggu uang itu diakhir,” ungkapnya.
Guna mengantisipasi mandeknya pekerjaan fisik karena ‘nongkrongnya’ uang di sejumlah perbankan di Indonesia, termasuk Kota Medan, Eldin mengatakan, dengan program percepatan lelang ke depan, hal itu tidak menjadi masalah berarti.
“Insya Allah dengan program percepatan yang kita lakukan pasti bisa. Lelang-lelang di semua dinas juga akan kita genjot untuk mempercepat pembangunan,” kata Eldin.
Disinggung uang yang tertanam di bank itu karena lambatnya Pemko Medan menggunakan dana tersebut, Eldin membantahnya. “Program kitakan sudah berjalan. Insyaa Allah tahun depan dengan program percepatan yang kita lakukan, apalagi sudah ada kebijakan yang boleh dilakukan dalam rangka melelang kegiatan pekerjaan tersebut,” katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Medan, Gunawan Surya Lubis mengaku pasti ada efek karena pengurangan dana transper tersebut. Apalagi alokasi itu berasal dari APBN, yang tentu berimbas ke APBD Kota Medan.
Hanya saja ia optimis, sesuai pernyataan Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani, di mana menyangkut masalah infrastruktur tetap prioritas. Oleh sebab itu ia mengatakan pekerjaan fisik maupun infrastruktur di Kota Medan, terutama yang ditangani Dinas Perkim tidak menjadi kendala.
“Efeknya pasti berimbas ke APBD kita. Tapi pernyataan Bapak Presiden atau Menkeu yang saya tahu, tetap prioritaskan untuk infrastruktur. Yang tidak prioritas justru akan dirasionalisasikan, seperti belanja-belanja pegawai,” katanya.
Gunawan tak menampik dana transfer selama ini dari pusat masih menjadi primadona. Diakuinya bahwa segala pembangunan di Kota Medan tak terlepas memakai alokasi anggaran tersebut. “Oh iya betul. Dana tersebut memang untuk menunjang infrastruktur kita. Kalau namanya infrastruktur, bagaimanapun harus utama,” ungkapnya.
Apalagi, sambung dia, infrastruktur menjadi salah satu sarat untuk menunjang perekonomian. “Tanpa fasilitas maupun sarana yang baik, orang tentu tidak bisa melintasi kawasan tersebut. Apalagi daerah-daerah itu terisolasi, orang mana mau. Jadi harus berbanding lurus antara infrastruktur dan perekonomian, antara bangunan bertingkat dengan jalan yang dibangun. Kita tidak khawatirlah dengan pengurangan ini, ditambah statemen presiden soal ini,” pungkasnya.
Menyikapi uang Pemko Medan mengendap di bank yang mencapai Rp1,6 triliun hingga Mei 2016, sementara progres pembangunan 2016 sama sekali belum dinikmati masyarakat Medan, DPRD Medan mendesak Pemko Medan segera merealisasikan program yang sudah disahkan, sehingga dana yang disiapkan bermanfaat bagi masyarakat.”Kalau kita lihat, memang sampai sekarang belum nampak pekerjaan. Masyarakat menunggu perbikan jalan-jalan rusak,” kata anggota DPRD Medan Salman Alfarisi, Senin (8/8).
Penasehat Fraksi PKS DPRD Medan ini mencontohkan, pembebasan lahan Jalan Karya Wisata Kecamatan Medan Johor sudah selesai. Namun hingga kini belum tampak dikerjakan. “Semestinya Juli sudah dikerjakan. Makanya kita melihat ada yang lambat,” katanya.
Pengamat Ekonom dari Universitas Sumatera Utara (USU), Wahyu Ario menilai, kebijakan tersebut menjadi tantangan bagi kepala daerah. Menurutnya, pemangkasan anggaran sebenarnya bertujuan untuk penghematan. Karena, menteri keuangan merasa target pajak yang sangat besar sulit untuk dicapai. Sehingga, anggaran yang dipangkas pun berupa belanja tidak langsung atau operasional. Mengingat, memang sebagian besar di Indonesia kabupaten/kota memiliki anggaran operasional untuk gaji pegawai, belanja barang hingga perjalanan dinas.
“Di Sumut juga begitu, rata-rata belanja operasionalnya dalam APBD masih di atas 70 persen. Artinya, cuma 30 persen utk layanan masyarakat. Penghematan ini bertujuan agar pimpinan daerah lebih arif dalam membelanjakan APBD-nya dan mengoptimalkan untuk kepentingan rakyat,” ujar Wahyu.
Dikatakannya, pemerintah sebaiknya memberikan apresiasi kepada pimpinan daerah yang telah baik mengelola keuangan daerahnya dan memberikan teguran kepada pimpinan yang tidak prorakyat. Uang rakyat harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, bukan untuk memperbesar biaya operasional.
Dia mengakui, pemangkasan anggaran ini akan berdampak terhadap APBD Sumut. Sebab, sebenarnya Sumut memiliki APBD-nya sudah cukup besar. Hanya saja, terjadi salah pengelolaan dalam beberapa tahun yang lalu. Maka, imbasnya seperti ini.
“Tidak banyak dana yang bisa digunakan untuk pembangunan karena harus menutupi utang yang lalu. Memang sulit untuk bergerak akhirnya, tetapi itulah tantangan. Namun begitu, banyak provinsi lain yang memiliki dana transfer lebih rendah tetapi mereka dapat mengelolanya secara baik dan optimal,” tuturnya Wahyu Ario.
Ia menyebutkan, diyakini Gubernur Sumut H T Erry Nuradi punya kapabilitas untuk melakukan pengelolaan anggaran lebih baik ke depan. Asalkan, komitmen yang kuat dibarengi dengan tindakan tegas bagi aparatur yang menyelewengkan anggaran. Selain itu, membelanjakan anggaran secara tepat yang dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Sumut.
“Tidak hanya Sumut kok yang dipotong, tetapi semua provinsi dan kab/kota kena pangkas anggarannya. Makanya, ini menjadi tantangan bagi pimpinan daerah. Walau demikian masih berlomba-lomba orang kepingin jadi pimpinan daerah, dan itulah yang menjadi tantangan,” sebutnya sembari menambahkan, ada daerah yang semakin baik tetapi banyak pula daerah yang tidak berubah perekonomiannya ketika dana perimbangan makin meningkat.
Sementara, Ekonom dari Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) di Sumut, Gunawan Benjamin menyatakan, kalau pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pasti akan mempengaruhi APBD Sumut. Sebab, memang sebagian APBD dibiayai dengan adanya transfer dari pusat.
Meski demikian, jika melihat sejumlah pos anggaran yang dicabut adalah belanja pegawai, biaya perjalanan dinas, biaya konsinyering dan biaya pembangunan gedung pemerintah, maka bisa disimpulkan adanya sedikit pelemahan pada konsumsi yang mengakibatkan motor pembangunan yang disumbangkan oleh konsumsi akan menurun.
“Meskipun anggaran tersebut dipotong, konsentrasi ke arah pembangunan yang lebih produktif justru terlihat saat ini. Karena, sejumlah pos anggaran pembangunan infrastruktur tidak mengalami penurunan,” ujarnya.
Menurut Gunawan, terkait pemangkasan anggaran itu dinilai pemerintah telah melakukan penghematan yang cukup baik dengan mengedepankan pembangunan yang memiliki dampak multiplier. Karena memang jika mengacu kepada pos anggaran belanja pegawai dan perjalanan dinas, dipikir dampak mutipliernya tidak begitu signifikan, habis untuk konsumsi. Kalaupun pos anggaran ini dipangkas tidak akan memberikan dampak yang buruk terhadap ekspektasi laju pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Dengan demikian, sejumlah pos anggaran yang lebih produktif, maka pertumbuhan ekonomi kita ke depan akan lebih sehat. Walaupun, disisi lain dampak negatifnya terlihat dari beberapa pos belanja konsumsi. Mengingat, pertumbuhan ekonomi Sumut juga banyak disumbang oleh belanja rumah tangga. Nah, disini kualitas pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi yang berpeluang mengalami penurunan,” cetusnya.
Gunawan melanjutkan, untuk itu sebaiknya pemerintah melakukan sejumlah upaya agar terjadi peningkatan penyerapan belanja. Jangan sampai ada begitu banyak dana yang mengendap diperbankan daerah. Karena, hal tersebut akan mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi di daerah berpeluang lebih lambat larinya. Sebab, anggaran yang telah dipangkas memang mempengaruhi.
“Jika berbicara mengenai rasionalitas pada penempatan anggaran tersebut maka sebenarnya pos anggaran infrastruktur yang tidak dikurangi masih akan menjanjikan dampak multiplier positif dalam jangka menengah panjang. Dan, saya melihat saat ini apa yang dilakukan menteri keuangan masih sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo,” tukas Gunawan sambil menyebutkan, kesimpulannya kebijakan ini secara keseluruhan masih memiliki banyak manfaat. Walaupun, sedikit mengorbankan konsumsi yang masih menjadi motor pembangunan. (bal/prn/ris/adz)