MEDAN, SUMUTPOS.CO – Minimnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Sumatera Utara sepanjang triwulan kedua, mengundang reaksi dari anggota DPRD Sumut. Apalagi, dari enam perusahaan milik Pemprovsu, tak satupun yang mampu memenuhi target sumbangan PAD.
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS, H Syamsul Qodri Marpaung LC menyayangkan rendahnya kontribusi BUMD terhadap PAD Sumut. Menurutnya, sudah saatnya Pemprovsu melakukan pembenahan terhadap pimpinan di tiap-tiap perusahaan berplat merah itu.
“Memang dari segi PAD kalau ini defisit yang menyebabkan kegiatan tak terbayar. Yang rugi sebenarnya pemprov dan kepala daerah. Nah, saya lihat memang BUMD sangat lemah dalam memberikan sumbangan. Dari target, cuma 1,51 persen yang disumbangkan. Ini bagaimana ceritanya? Perlu ada pembenahan terhadap orang di dalam BUMD itu sendiri,” ungkap Syamsul menjawab Sumut Pos, Rabu (9/8).
Menurutnya, BUMD jangan hanya manis di awal saja saat melakukan ekspose dan meyakinkan dewan agar mendapat tambahan peryataan modal dari pemerintah. “Jadi kita heran, selalu diberikan penyertaan modal, misalnya ke salahsatu BUMD, tapi tetap juga tidak bisa memberikan keuntungan ke pemerintah. Ini sama saja bohong,” katanya.
Menurutnya, menjadi sangat krusial untuk membenahi BUMD agar mampu memberikan PAD. “Cari orang-orang yang benar-benar kompeten dan profesional untuk ditempatkan menjadi pimpinan di BUMD. Inikan perusahaan, pengelolaannya jangan main-main. Saya rasa perlu dilakukan lelang jabatan untuk itu,” ungkapnya.
Dia menyayangkan ketika jajaran pimpinan yang dipilih untuk menduduki jabatan strategis di BUMD milik pemerintah atas dasar senang atau tidak senang. “Jadi bukan dipilih berdasarkan kepentingan atau utang politis, dipilih atas dasar suka atau tidak suka. Pilih orang yang kompeten dan mampu,” usulnya.
Selanjutnya, yang harus menjadi perhatian adalah mengikis dan menghilangkan kebudayaan yang sudah lama terjadi dan menjadi rahasia umum, menggerogoti keuangan perusahaan daerah itu demi kepentingan pribadi. “Sudah menjadi rahasia umum itu dan jangan lagi ada upaya-upaya melakukan perongrongan keuangan kepada perusahaan. Itu juga yang menyebabkan kenapa BUMD kita ini rusak,” tegasnya.
Seperti Bank Sumut, kata dia, ada keanehan yang tidak bisa diterima ketika perusahaan itu tidak bisa memberikan target penerimaan PAD yang sudah ditetapkan. “Kalau bank lain kan harus mencari uang ke sana kemari, kalau mereka sudah ada uang sendiri jadi tinggal cari tambahan saja. Inikan aneh kalau target sumbangan PAD yang sudah ditentukan tidak berhasil dipenuhi,” pungkasnya.
Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Sekdaprov Sumut Ibnu Hutomo mengingatkan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) untuk segera menyurati Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar secepatnya menyampaikan masukan untuk PAD. Hal ini karena sedikit atau banyak akan berpengaruh pada jalannya pembangunan. “Ya kalau posisi keuangan itu sedikit dan membutuhkan masukan, tentu itu akan berpengaruh,” ujar Ibnu kepada Sumut Pos, Rabu (9/8).
Untuk itu, Ibnu mengaku pihaknya juga sudah menyampaikan kepada BP2RD agar secepatnya menyurati BUMD yang dalam laporan triwulan kedua 2017 per 30 Juni, belum menyetor PAD ke Pemprov Sumut sama sekali atau yang persentasenya masih di bawah 50 persen. “Nanti akan kita sampaikan lagi ke BP2RD. Mereka juga pastinya terus menyurati BUMD untuk itu,” katanya.
Sementara Kepala BP2RD Sumut melalui Kepala Bidang PKB/PKA Victor Lumbanraja mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan laporan realisasi penerimaan daerah kepada legislatif, Selasa (8/8) malam lalu. Dalam data yang disampaikan, diketahui sejumlah BUMD belum menyetorkan PAD hingga 50 persen dari target. Bahan ada yang sama sekali belum melaporkan dengan persentase nol.
Namun diakuinya, dalam penyampaian laporan dimaksud, angka nol persen atau nihil dari realisasi penerimaan PAD bersumber dari BUMD, tidak mendapat tanggapan berarti dari para anggota legislatif. “Memang ada tanggapan, tetapi kalau soal penerimaan BUMD, tidak ada dipermasalahkan,” sebutnya.
Victor juga mengakui bahwa keterlambatan penyetoran PAD oleh BUMD atau pos lainnya, berpengaruh kepada proses pembangunan di Sumut. Sebab sejatinya, anggaran yang diterima dengan cepat dan tepat waktu, mendukung percepatan pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Pasti ada pengaruhnya, karena sekecil apapun kan dibutuhkan untuk membangun Sumut. Apalagi itu kan akan menjadi ukuran dalam memanajemen keuangan Pemprov,” pungkasnya. (dvs/bal/adz)