JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemimpin negeri tinggal beberapa hari lagi. Salah satu kebijakan pemerintahan baru ini yang menimbulkan pertanyaan banyak pihak adalah rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga Rp3.000 per liter untuk menghemat anggaran negara. Masyarakat pun mulai meresahkan efek lanjutan rencana kenaikan BBM ini. Haruskan harga BBM bersubsidi dinaikkan hingga hampir Rp50 persen?
Terkait hal ini, pengamat kebijakan energi, Dr Iwan Ratman meyakini, pemerintahan Jokowi-JK yang dipilih oleh rakyat masih tetap mendengarkan denyut aspirasi rakyat.
“Lebih baik harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan karena harapan rakyat pada Jokowi-JK sangat besar. Yang lebih rasional adalah menaikkan pajak kendaraan. Karena nilainya sama dengan menaikkan BBM bersubsidi. Menaikkan pajak kendaraan tentu juga beresiko tapi berbeda (tingkat risikonya, red) dengan menaikkan harga BBM bersubsidi,” kata Ketua Dewan Pembina Komunitas Migas Indonesia (KMI) ini, kemarin.
Bila pemerintah mendatang tetap pada pendiriannya untuk menaikan harga BBM bersubsidi, Iwan berharap kebijakan itu dilakukan bertahap. Dalam setahun misalnya, kenaikannya menjadi Rp2000.
“Bila strategi kebijakan seperti ini diimplementasikan maka dalam tiga setengah sampai empat tahun subsidi BBM sudah tidak ada. Sehingga pada 2018 atau 2019 BBM sudah tidak bersubsidi,” jelas pria yang juga menjabat Kepala Penunjang Operasi SKK Migas ini.
Iwan yakin, kenaikan harga BBM bersubsidi secara bertahap akan memberikan ruang kepada masyarakat untuk beralih kepada gas, energi murah dan ramah lingkungan. Masyarakat pun harus dipersiapkan untuk tidak menggunakan premiun dan solar tapi menggunakan gas.
“Pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan infrastruktur gas agar masyarakat pun bisa medapatkan gas dengan mudah,” lanjutnya.
Iwan Ratman tidak menampik bahwa tidak sedikit penasehat ekonomi maupun energi yang mendampingi Jokowi-JK. Kendati demikian, Iwan Ratman percaya, Jokowi-JK dapat menangkap aspirasi rakyat. “Jangan membuat rakyat kecil makin terjepit di tengah himpitan ekonomi yang makin sulit,” tegas Iwan Ratman.
Nama Dr Iwan Ratman belakangan ini memang muncul sebagai kandidat terkuat calon menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di kabinet Jokowi-JK. Terkait kemungkinan dia menduduki jabatan itu, Iwan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Jokowi-JK.
”Jabatan ESDM merupakan hak prerogatif presiden. Karenanya siapa pun yang diberi amanah untuk menyandangnya, tidak boleh lari dari kepercayaan yang sudah diberikan,” ujarnya.
Soal sosok menteri ESDM yang pantas, Iwan berpendapat agar pos menteri diisi pribadi yang mencintai Indonesia secara total dan bukan semata jabatan politis.
“Nasionalis, pemberani, berada selalu dalam denyut nadi rakyat, doktor di bidangnya, kemampuan teknis di atas rata-rata, pengalaman kerja paripurna dari sektor hulu sampai hilir migas, kredibilitas dan integritasnya diakui di dalam dan luar negeri, punya komitmen untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dalam rangka menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat di bidang energi melalui revolusi energi, dan mampu membawakan bangsa ini terhindar dari kriris energi,” urainya.
Iwan sendiri tergolong dalam kalangan profesional murni dengan usia 47 tahun masih muda dan energik, berpengalaman kerja di perusahaan migas nasional Pertamina serta perusahaan asing (Gulf dan Conocophillips), baik di dalam dan luar negeri seperti di Shell Brunei dan Amsterdam serta Total Internationale Paris Perancis).
Kini, Iwan berkecimpung di birokrasi BP Migas, sekarang SKK Migas. Namun yang jelas, kata Iwan, pos menteri ESDM harus diisi oleh pribadi yang mencintai Indonesia secara total dan bukan semata jabatan politis. (bbs/tom)