Seorang pekerja menghitung lembaran dolar Amerika Serikat (AS) di tempat penukaran mata uang asing atau money changer Jalan Juanda Medan.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah terus waspada. Sebab, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin jeblok. Yakni, menyentuh level Rp14.400.
“Saya berharap pemerintah jangan lengah karena kondisi ekonomi global yang semakin variatif,” ujar Waketum Kadin Sarman Simanjorang, Rabu (16/9).
Menurut Sarman, pemerintah perlu menggenjot ketersediaan bahan baku lokal yang berkualitas untuk kebutuhan industri dan usaha kecil menengah. Harapannya, saat nilai tukar rupiah melemah, industri di tanah air tidak ikut terpuruk.
“Pemerintah juga perlu konsisten melaksanakan UU Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang rupiah,” ujar Sarman.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan semua transaksi bisnis di Indonesia memakai rupiah. Dengan begitu, rupiah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Selain itu, ketergantungan terhadap dolar AS tidak lagi memengaruhi nilai rupiah.
“Kemudian kami sangat berharap pemerintah konsisten dan berkesinambungan menyadarkan dan mengajak masyarakat untuk bangga memakai produk Indonesia,” ujar Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta ini.
Ekonom Purbaya Yudhie Sadewa menilai kondisi global bukanlah faktor yang menyebabkan jatuhnya nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp14.400 per dolar AS.
Menurutnya, faktor domestik seperti melambatnya pertumbuhan serta tidak adanya sinyal-sinyal perbaikan signifikan kinerja bidang ekonomi merupakan faktor utama makin melemahnya rupiah.
Walaupun, lanjut dia, pemerintah dan berbagai pihak berharap ada perbaikan di triwulan II, namun jika tidak dibarengi implementasi kebijakan yang telah dibicarakan sebelumnya, penguatan rupiah menjadi sulit dilakukan.
Purbaya yang juga mantan Staf Kepresidenan menegaskan, perbaikan kinerja ekonomi bukan pada paket kebijakan, melainkan bagaimana pemerintah mampu memecahkan segala permasalahan dan hambatan yang selama ini mengganggu mesin ekonomi.
“Paket kebijakan itu harusnya bisa memberi stimulus ke perekonomian, selama ini berat sebelah, fiskal mendorong-dorong, moneternya enggan membantu,” kata Purbaya, Rabu(16/9).
Sementara, mengenai berbagai pernyataan kontraproduktif dari dalam kabinet maupun legislatif yang sedikit berpengaruh terhadap naik turunnya rupiah, hal tersebut tidak berpengaruh signifikan.
Fokus utama pemerintah adalah perbaikan ekonomi sehingga, memberikan rasa nyaman baik bagi pelaku pasar modal maupun keuangan.
“Di era Pak SBY juga ada ribut-ribut kok! Saran saya fokus saja di perbaikan ekonomi, nanti kalau ekonomi membaik, soal ribut-ribut dianggap sebagai hiburan,” tukas Purbaya.
Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Rabu (16/9), menegaskan, pemerintah tetap berusaha menjaga program-program pembangunan tetap berjalan pada koridor yang benar.
“Keadaan memang sulit, tapi kami menjelaskan keadaan Indonesia on the track. Ini berdasarkan data yang ada,” ujarnya.
Luhut kemudian mencontohkan seperti harga beras di sejumlah daerah, yang hari ini mulai naik. Atas kondisi tersebut para menteri telah memberi laporan kepada Presiden untuk kemudian diambil langkah-langkah antisipasi.
“Jadi mekanisme pengambilan keputusan jalan. Menjaga ketersediaan dan kemampuan membeli masyarakat, itu yang pemerintah lakukan,” ujarnya.
Selain itu, di tengah krisis global saat ini, utang Indonesia menurut Luhut juga paling rendah di banding negara-negara lain. Utang tersebut tidak hanya karena pinjaman pemerintah, namun adanya perusahaan swasta besar di Indonesia yang memiliki utang besar.
“Tapi (perusahaan, Red) yang ekspornya besar juga masih bisa untung juga,” ujarnya.
Di hadapan peserta Rakornas, Luhut juga memaparkan agi program subsidi pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp211 triliun. Uang tersebut ditujukan untuk membangun infrastruktur, dana desa, kartu sehat, maupun sejumlah program lain.
”Ekonomi ada naik turun, perlu kekompakan bernegara. Jangan terbawa pada isu-isu yang enggak benar. Yang penting masalah pembebasaan lahan. Namun kini dengan kebijakan undang-undang yang sudah ada, tidak ada lagi masalah. Dengan demikian pembangunan penyerapan anggaran akan bagus. Enggak perlu ada ketakutan,” ujar Luhut. (gir/bbs/val)