MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) diminta berperan aktif terkait pemakaian tambahan daya pembangkit listrik 240 MW di wilayah ini. Sebab dalam waktu dekat, diketahui ada beberapa sektor industri yang masuk daftar tunggu untuk dialiri daya.
“Nah, saya kira dengan datangnya kapal genset raksasa asal Turki berkekuatan 240 MW ini, harus ditujukan bagi pelanggan murni dan pelanggan rumah tangga,” kata Sekretaris Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) Medan, Padian Adi Siregar kepada Sumut Pos, Senin (22/5).
Ia mengatakan, jangan sampai karena kebutuhan industri yang besar, distribusi 240 MW untuk pelanggan umum tidak dapat dipenuhi. “Ini yang mestinya dikawal, terus diingatkan kepada pemerintah daerah, PLN Sumbagut dan pemangku kepentingan di Sumut,” katanya.
Secara keseluruhan, pihaknya menyambut baik kehadiran genset raksasa asal Turki yang siap beroperasi pertengahan Juni mendatang. Karena dengan kondisi cadangan daya selama ini yakni 20 persen, menjadi keluhan PLN untuk tetap melakukan pemadaman (byar pet).
“Kami kira dengan kedatangan kapal itu, tidak ada lagi alasan oleh PLN untuk membuat alasan bahwa listrik di Sumut kekurangan daya,” katanya.
Namun memang, lanjut dia, dalam kondisi tertentu kalau ada salah satu pembangkit bermasalah, potensi defisit kembali terjadi. “Kalaupun ada yang bermasalah, umpama di Sicanang Belawan atau Labuhan Angin, dengan tambahan pembangkit 240 MW ini sudah bisa menutupi defisit itu, termasuk alasan pemeliharaan,” jelasnya.
Bahkan dikatakannya, dengan tambahan daya ini dan apabila semua pembangkit yang ada bisa beroperasi maksimal, daya listrik di Sumut sudah surplus pada saat terjadi beban puncak. “Kenapa ada daya cadangan 30 persen dari beban puncak? Itu dipergunakan PLN Sumbagut ketika mengalami gangguan yang tidak terduga,” katanya.
Sampai Mei ini, LAPK Medan sudah menerima 10 pengaduan mengenai gangguan listrik. Apalagi PLN kerap melakukan byarpet tanpa pemberitahuan sebelumnya. “Keluhan dan pengaduan ini tetap ada. Umumnya masyarakat Medan. Ada dua poin pengaduan mengenai listrik ini yang masuk ke kami. Pertama soal pencabutan subsidi di Mei ini, dan pemadaman di beberapa titik,” katanya.
Berkenaan pencabutan TDL (tarif dasar listrik) untuk pelanggan 900 Kwh selama tiga kali tahun ini, pihaknya berharap seluruh elemen di Sumut ikut mengawasi kinerja perusahaan plat merah tersebut. “Kami juga siap mengawasi kinerja mereka. Artinya ketika TDL sudah naik, pelayanan PLN juga harus membaik. Apalagi ada tambahan pembangkit 240 MW, tentu pelanggan umum harus diprioritaskan,” pungkasnya.
Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Sopar Siburian juga meminta PLN tidak melakukan pemadaman listrik selama Bulan Ramadan. Apalagi, PLN baru saja mendapat pasokan daya dari kapal Onur Sultan. “Kami meminta PLN tidak lagi melakukan pemadaman listrik selama Ramadan yang sebentar lagi akan hadir. Apalagi sekarang sudah masuk MVPP dari Turki yang akan membantu kelistrikan di Sumut,” ujar Sopar, Senin (22/5).
Kata dia, Ramadan merupakan momentum umat Islam untuk melaksanakan ibadah. Dimana diperlukan kenyamanan untuk melaksanakannya. “Saya punya banyak keluarga beragama Islam. Staf saya pun banyak yang muslim. Bulan Ramadan ini adalah saat yang baik untuk memperkuat silaturahmi kita, sesama warga Sumut, warga negara Republik Indonesia,” ungkapnya.
Senada, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman menegaskan, tidak ada alasan lagi PLN melakukan pemadaman bergilir, terlebih beberapa hari ke depan sudah memasuki Bulan Suci Ramadan. “Untuk persiapan makan sahur, salat subuh berjamaah, persiapan berbuka puasa, buka puasa, dan ibadah malam seperti tarawih dan sebagainya membutuhkan dukungan aliran listrik. Semua itu bernilai ibadah. Jadi jangan lagi padamkan listrik,” tegas politisi Golkar ini. (dik)