Polisi berjaga jaga saat puluhan massa yang tergabung dalam Mewakili Masyarakat Pribumi Indonesia berunjuk rasa di depan gedung Centre Point jalan Jawa Medan, Jumat (27/3/2015).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menerima laporan atas dugaan penyimpangan terkait pengutipan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan (Dispen) Kota Medan di seluruh areal Mall Center Point pada tahun 2015 dan 2016.
Laporan tersebut disampaikan oleh masyarakat di Pos Pengaduan Kejati Sumut.
Menurut keterangan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Bobbi Sandri, bahwa laporan itu sedang tahap penelaan dan penelitian, sebelum dilakukan upaya lanjutan setelah dilaporkan.
“Kita terima dari dari Pos Pengaduan hari Senin (19/9) kemarin. Kini, tengah dilakukan penelaah dan penilitian dari laporan yang kita terima,” tutur Bobbi Sandri kepada Sumut Pos di Kejati Sumut, Kamis (22/9) siang.
Dalam laporan tersebut, pelapor menyebutkan bangunan mall yang berada di jalan Jawa itu masih terjadil silang sengketa. Sehingga pengutipan atau retribusi yang dikutip oleh Dispenda Kota Medan tidak ada legalistasnya.
“Mengapa Dispenda menarik uang pajak parkiran, restoran, reklame dan tempat hiburan di Mall Center Point. Tidak ada legalistasnya, karena bangunanya masih bersengketa. Kemana uang itu dibuat Dispenda? Itu hasil laporan yang kita terima,” jelas Bobbi.
Setelah dilakukan penelaan dan penelitian laporan itu. Bobbi mengungkapkan akan disampaikan kepada pimpinan untuk meminta petunjuk upaya hukum yang akan dilakukan selanjutnya atas laporan tersebut.
“Bukan langsung ke Pidsus, tapi tunggu diposisi dari Kajati Sumut. Kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan petunjuk Kajati Sumut,” jelasnya.
Dari laporan itu, terurai retribusi yang dikutip oleh Dispenda Kota Medan. Yang diduga merugikan negara mencapai miliar rupiah. “Pada pengaduanya tersebut kita lihat ada setebal 64 halaman disertai dengan dokumen dan foto-foto yang ada,” jelasnya.
Selain itu, Kejati Sumut beberapa waktu lalu juga menerima laporan dugaan korupsi dalam pengadaan komputer dan peralatan unit pelayanan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan, senilai Rp 1,2 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2014/2015. Kini tengah di dalami pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Hal tersebut, dibenarkan oleh Bobbi Sandri. Dia menyebutkan juga tengah melakukan penelaan peniltian laporan tersebut atas proyek senilai Rp1,2 miliar tersebut. “Proyek itu terdiri dari belanja komputer senilai Rp890 juta pada tahun 2014, pengadaan komputer dan sarananya senilai Rp 300 juta pada tahun 2015. Saat ini kita lagi dalami kasus ini,” sebutnya.
Menurutnya, dalam laporan dugaan korupsi pada pengadaan printer senilai Rp192 juta pada tahun 2014 dan belanja modal pengadaan perlengkapan komputer senilai Rp99 juta pada tahun 2015. “Temuan ini merupakan laporan dari elemen masyarakat yang kita tindaklanjuti,” jelas Bobbi.
Atas kedua laporan ini, Kejati Sumut meminta kerjasama dengan masyarakat untuk membantu upaya hukum atas dua laporan tersebut. “Kita minta masyarakat untuk ikut membantu penyidik dalam laporan ini,” tandasnya. (gus/ije)