JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Penduduk berstatus kurang mampu berkesempatan mendapatkan subsidi penyambungan listrik.
Saat ini pemerintah sedang mempertimbangkan formula itu dan akan diusulkan Kementerian ESDM dalam RAPBN tahun depan.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Andy N. Sommeng mengatakan, saat ini subsidi listrik rumah tangga tidak mampu hanya diberikan bila ada selisih penggunaan antara biaya pokok penyediaan PLN dan harga yang ditetapkan pemerintah.
’’Melistriki rumah tangga itu tidak disubsidi, jadi dibebankan kepada masyarakat,’’ kata Andy akhir pekan kemarin.
Total pelanggan rumah tangga yang disubsidi pemerintah adalah 28 juta yang terdiri atas pelanggan listrik 450 volt ampere (VA) dan sebagian 900 VA.
Jika program itu terealisasi, anggaran subsidi listrik bakal membengkak mesti tidak signifikan.
’’Biaya penyambungan cuma Rp 400 ribu. Biaya instalasi, mulai kabel, titik-titik, sakelar, hingga meteran, total Rp 2 jutaan,’’ ujar Andy.
Sebagai gambaran, dalam setahun rata-rata ada penambahan sekitar satu juta sambungan rumah tangga miskin.
Jadi, diperlukan biaya Rp 400 miliar hingga Rp 2 triliun tambahan subsidi listrik per tahun.
Angka tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan proyeksi realisasi subsidi listrik tahun ini yang mencapai Rp 59,99 triliun.
Dalam RAPBN 2019, Kementerian ESDM menganggarkan dana subsidi listrik Rp 53,9 triliun sampai Rp 58,9 triliun.
Selain pemerintah, BUMN sebenarnya turut membantu melistriki masyarakat kurang mampu melalui program corporate social responsibility (CSR).
Pada Juni lalu, PT Pertamina memberikan bantuan penyambungan listrik gratis bagi 40 KK di Tasikmalaya.
’’Ada sekian ribu rumah tangga yang belum terlistriki karena dia levering. Levering itu sudah ada listrik, cuma dia tidak pakai meteran. Menyalur saja pakai tetangga punya tuh,’’ jelas Andu. (vir/rin/c14/oki)