Site icon SumutPos

Sosial Ekonomi Membaik

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Utara (Sumut), H Irman menyatakan, kondisi sosial dan ekonomi Sumut secara umum, semakin membaik. Hal ini menurutnya dibuktikan dengan beberapa indikator pembangunan.

Irman merinci beberapa indikator pembangunan yang telah menunjukkan peningkatan, antara lain pertumbuhan ekonomi Sumut pada 2016 menjadi 5,18 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun yang sama, yakni 5,02 persen.

“Provinsi Sumut terus berupaya meningkatkan berbagai indikator pembangunan, baik makro ekonomi maupun sosial, melalui berbagai sektor pembangunan,” tutur Irman, Sabtu (27/5) lalu.

Demikikan juga indikator lainnya, seperti PDRB per kapita Sumut, yang tercatat terus meningkat. Irman meyebutkan, PDRB per kapita Sumut naik dari Rp41,02 juta pada 2015, menjadi Rp44,56 juta di 2016.

Sementara indeks ketimpangan Sumut juga dinilai lebih baik dibanding dengan indeks gizi nasional. Pada 2016, indeks ketimpangan nasional berada pada angka 0,40, sedangkan Sumut menunjukkan angka 0,32. “Berdasar pembagian kategori ketimpangan, Sumut berada pada kategori sedang (0,3-0,5),” jelas Irman.

Untuk persentase tingkat pengangguran terbuka pada 2016, juga mengalami penurunan dibanding 2015. Pada 2016 tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 5,84 persen, sedangkan pada 2015 tercatat sebesar 6,71 persen, atau berkurang sebesar 1,13 persen.

Untuk pencapaian pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2013-2017, menunjukkan pertumbuhan pendapatan daerah yang terus meningkat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2016 mencapai Rp10,44 triliun, yang meningkat dibanding 2015 hanya Rp8,48 triliun.

Alokasi belanja daerah di 2016 juga mengalami peningkatan sebesar 16,01 persen dengan porsi Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar 74,26 persen, dan Belanja Langsung (BL) sebesar 25,74 persen.

Dalam kurun waktu hingga 2017, Irman mengatakan, komposisi belanja daerah terus mengalami peningkatan dengan kenaikan sebesar 27,30 persen dari 2016-2017, dengan nilai sebesar Rp13,03 triliun, dan porsi BTL sebesar 66,45 persen, serta BL sebesar 33,55 persen.

Angka kemiskinan Sumut pada 2016 berada pada angka 10,27, menurun dibanding 2015 yang tercatat 10,53 persen. Indikator-indikator lain, seperti realisasi investasi juga mengalami peningkatan pada 2016, yang tercatat sebesar Rp19,3 triliun, dibanding 2015 berada pada angka Rp18,66 triliun. “Pencapaian ini telah melampau target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dipatok sebesar Rp12,33 triliun,” beber Irman.

Sementara angka melek huruf pada 2016 tercatat sebesar 98,55 persen, atau telah melampaui target RPJMD sebesar 98,80 persen. Laju pertumbuhan ekspor pada 2016 tercatat sebesar 8,57 persen, atau telah melampaui target RPJMD sebesar 4,51 persen.

Kondisi ketahanan pangan Sumut juga telah melampaui target RPJMD, pada 2016 jumlah produksi beras mencapai 4.406.629 ton, sedangkan target RPJMD 3.935.668 ton.

Indikator ketahanan energi juga menunjukkan hasil yang melampaui target RPJMD, dengan daya listrik terpasang pada 2016 tercatat sebesar 3.452,5 MW, sementara target RPJMD adalah 3.300 MW.

Rasio elektrifikasi pada 2016 yakni 88,79 persen, atau telah mencapai target RPJMD yang dipatok serupa. Selanjutnya, kondisi jalan mantap pada 2016 sebesar 80,83 persen, meningkat dibanding 2015 sebesar 77 persen. Indeks pembangunan manusia pada 2016 sebesar 69,51 yang juga meningkat dari 2015.

Begitu juga prevalansi gizi buruk pada 2016 sebesar 11,4 persen, telah melampaui target RPJMD yang tercatat sebesar 21 persen.

Sebagai bukti keseriusan Pemprov Sumut dalam mewujudkan good and clean goverment, Irman mengatakan pihaknya telah menerapkan aplikasi e-Governance, termasuk aplikasi e-Planning yang telah direkomendasikan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia. (bal/saz)

Exit mobile version