JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rencana pengalihan subsidi BBM terus bergulir. Pemerintah pun sudah memastikan bahwa harga BBM subsidi akan naik tahun ini.
Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, pengalihan subsidi BBM yang selama ini lebih banyak dinikmati masyarakat mampu memang harus segera dilakukan. ‘Pokoknya sebelum Januari 2015 (sudah naik),’ ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian kemarin (29/10).
Sebagaimana diketahui, sejak kampanye, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan akan mengalihkan subsidi BBM untuk program-program sosial. Besaran kenaikan disebut-sebut mencapai Rp 3.000 per liter. Namun, Sofyan menyebut jika pemerintah belum memutuskan berapa besaran kenaikan BBM subsidi. ‘Soal berapa naiknya belum dibicarakan,’ katanya.
Saat ini,lanjut dia, pemerintah tengah fokus mempersiapkan program-program untuk meredam dampak ekonomi dan sosial saat harga BBM subsidi dinaikkan. Misalnya, program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang rencananya mulai disalurkan 7 November mendatang. ‘Itu nanti ditangani Bu Puan (Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Red),’ ucapnya.
Sembari mempersiapkan rencana kenaikan harga, Sofyan mengatakan, pemerintah saat ini juga berupaya untuk menjaga agar kuota BBM subsidi 46 juta kiloliter tetap bisa cukup sampai akhir tahun. Apakah melalui program pembatasan” ‘Pembatasan itu (menyebabkan) antre (panjang di SPBU), orang akan marah. Jadi, kita akan cari solusi lain,’ ujarnya.
Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pemerintah bisa saja menaikkan harga BBM bersamaan dengan pembagian Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Sebab, program kompensasi yang paling utama dari kenaikan BBM adalah bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). ‘Dana BLT itu sudah ada di APBNP 2014 dalam bentuk dana siaga, nilainya Rp 5 triliun ,’ katanya.
Menurut Askolani, berdasar pengalaman-pengalaman sebelumnya, setiap kenaikan harga BBM subsidi akan memicu kenaikan harga bahan pangan. Akibatnya, jutaan masyarakat miskin maupun rentan miskin akan makin terbebani. ‘Sebelumnya kan BLT untuk 15,5 juta rumah tangga, itu yang nanti perlu didetilkan,’ ucapnya.
Askolani menambahkan, dana kompensasi kenaikan harga BBM subsidi bisa bertambah. Sebab, dalam APBN 2015, pemerintah dan DPR juga sudah sepakat menganggarkan Rp 5 triliun untuk pos dana cadangan perlindungan sosial. Dana tersebut bisa mulai dicairkan sejak awal Januari 2015. ‘Jadi, total dana kompensasi bisa sampai Rp 10 triliun (dari APBNP 2014 dan APBN 2015),’ jelasnya.
Pembahasan kenaikan harga BBM kemairn dilakukan dalam rapat terbatas yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla. Pembahasan kebijakan harga energi itu sekaligus dibarengkan dengan program kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat miskin.
Rapat yang digelar di Kantor Wapres tersebut diikuti Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menkeu Bambang P. S Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Plt Dirut Pertamina Muhammad Husen juga turut dalam rapat tersebut.
Seusai rapat, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, ketiga kartu itu akan dibagikan pada awal November tahun ini. Tepatnya, pada 7 november. Total penerima kartu itu mencapai satu juta jiwa. Menurut Puan, kartu itu mencakup warga yang belum memiliki fasilitas Jamkesmas. Pembagiannya lewat PT Pos dan Bank Mandiri dan diberikan kepada keluarga prasejahtera. “Datanya kami dapat dari kepala daerah setempat,” ujar putri mantan Presiden Megawati Soekarnoputri itu.
Terpisah, Dirjen Migas Kementerian ESDM Edy Hermantoro mengatakan, pihaknya kini masih fokus terhadap pengaturan alokasi BBM bersubsidi 2014. Hingga saat ini, penggunaan total alokasi BBM bersubsidi sudah mencapai 38,4 juta kilo liter. Angka tersebut menyerap 83,5 persen dari total kuota tahun ini sebesar 46 juta kl. Artinya, alokasi yang tersisa untuk dua bulan mendatang hanya mencapai 8 juta kl.
“Kami akan bahas dengan Pertamina untuk langkah operasional kedepan. Sekarang saya belum tahu secara mendetil proyek kebutuhan BBM per hari berapa. Mungkin nanti kami upayakan beberapa langkah pengendalian,” ungkapnya.
Terkait kemungkinan penambahan kuota di sisa waktu tahun ini, menurut dia, opsi tersebut masih terbuka. Namun, keputusan tersebut di tangan pimpinan negara yang harus memperhatikan resiko politik yang ada. “Semua ini tergantung kemauan politik. Karena kalau BBM bersubsidi habis, pasti ada dampak-dampak “tercipta. Dari mulai dampak administrasi, masalah pangan, dan sentra-sentra produksi,” katanya. (owi/aph/bil)