FPI Minta Kapolda Jabar Dicopot

Nasional
Massa Front Pembela saat melakukan aksi unuk rasa di Mabes Polri di Jakarta, Senin (16/1). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes FPI atas bentrokan yang terjadi di Bandung beberapa waktu lalu, dalam aksi tersebut mereka menuntut pencopotan Kapolda Jabar karena diduga melindungi premanisme dan melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Foto: Ismail Pohan/INDOPOS

JAKARTA, SUMUTPOS.CO — Kemarin (16/1) Front Pembela Islam (FPI) menggelar demonstrasi di depan Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Demonstrasi itu memprotes soal dugaan keterlibatan Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dalam ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang sempat mengeroyok sejumlah anggota FPI Bandung pasca pemeriksaan Habib Rizieq di Polda Jawa Barat Kamis (12/1).

Ribuan orang sudah berkumpul di depan Mabes Polri sekitar pukul 09.00 WIB. Tidak begitu lama, sebuah mobil demonstrasi datang, di atasnya tampak Habib Rizieq yang berorasi. ”Kapolda Jawa Barat harus diperiksa Propam. Kapolri jangan takut periksa Kapolda yang salah,” teriaknya.


Dalam demonstrasi itu juga tampak sejumlah spanduk yang bertuliskan copot kapolda Jabar dan copot kapolda preman. Setelah orasi beberapa jam, Perwakilan dari Polri bersedia menemui perwakilan dari FPI. Dari Polri Karopenmas Divhumas Mabes Polri Brigjen Rikwanto, Kepala Pelayanan Markas Kombespol Budi Widjanarko dan Kombespol Setiyono menemui Jubir FPI Munarman dan Habib Rizieq.

Setelah pertemuan tersebut, Munarman mengatakan, pihaknya berterima kasih pada Polri karena bersedia menemui perwakilan DPI. ”Kami percaya semua laporan itu akan diproses,” tuturnya.

Dia mengatakan, tuntutannya untuk memeriksa Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan yang dinilai tidak profesional. Bahkan, melakukan pembiaran untuk melakukan penganiayaan terhadap para santri. ”Sudah diterima Brigjen Rikwanto dan diserap,” terangnya.

Sementara Karopenmas Divhumas Mabes Polri Brigjen Rikwanto menuturkan, ada beberapa tuntutan dari FPI, Yakni, tidak melakukan pembiaran ormas yang melakukan kekerasan di Bandung, adanya dugaan percepatan kasus yang melibatkan FPI dan kepolisian jangan berpolitik. ”Ada juga soal permintaan evaluasi terhadap Kapolda Jabar,” tuturnya.

Disamping aksi ujuk rasa kemarin, FPI juga menginisiasi demo lain yang dilaksanakan beberapa bulan belakangan. Menurut Menko Polhukam Wiranto itu tidak perlu dilakukan. Selama komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah masih berjalan, demo menjadi upaya terakhir yang harus dilakukan.

“Kalau komunikasi (antara masyarakat dengan pemerintah) sudah tidak jalan,” kata dia.

Menurut Wiranto, sampai saat ini komunikasi masyarakat dengan pemerintah masih berjalan baik. Karena itu, dia meminta masyarakat menahan diri. Tidak lantas mudah terpancing untuk turun ke jalan. Sebab, dia berpendapat, itu kurang baik. Mengingat, pemerintah saat ini sangat terbuka.

“Jangan sampai demo menjadi trend untuk menekan,” ujarnya. Misalnya menjelekan atau memojokan aparat dan pemerintah. Pernyataan itu disampaikan bukan untuk melarang masyarakat menyuarakan pendapat di muka umum. Melainkan agar mereka tidak mudah terprovokasi.

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *