Gamawan Sarankan Gunakan Bendera Kesultanan

Nasional

JAKARTA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, menghimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, bersedia melaksanakan hasil evaluasi dan klarifikasi yang telah disampaikan Kemendagri terkait Peraturan Daerah (Perda) atau Qanun Nomor 3 Tahun 2012, tentang bendera dan lambang daerah Aceh.

Menurutnya hal ini sangat penting dilakukan, karena walau bagaimana pun undang-undang jelas melarang penggunaan lambang yang mengarah gerakan separatis tertentu, digunakan menjadi lambang daerah. Baik itu UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2007 dan Undang-Undang tentang Aceh. “INi kan kebetulan yang digunakan itu lambang yang mirip dengan lambang Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Karena itu sudah dilakukan evaluasi dan kita meminta Pemda Aceh dan DPRA melakukan evaluasi dan menyesuaikan dengan evaluasi dari Kemendagri,” ujarnya di Jakarta, Rabu (3/4).


Atas hasil evaluasi ini, tim dari Kemendagri menurut Gamawan, Selasa (2/4) kemarin telah bertemu dengan Gubernur Aceh. Selain memberikan hasil evaluasi terhadap Qanun 3/2013, langkah tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya dialog, memediasi agar ditemukan solusi terbaik antara pemerintah pusat dan Pemprov Aceh.

Karena itu menurutnya, pemerintah tidak lantas memaksa agar hasil klarifikasi langsung diadopsi Pemprov Aceh. Gamawan memastikan Pemprov Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) masih memberi batas waktu 15 hari guna membahas hasil evaluasi yang ada. Untuk itu Gamawan berharap ada keikhlasan dari segenap lapisan masyarakat di Aceh, untuk benar-benar jernih melihat, bahwa pemerintah pusat sama sekali hanya menjalankan peraturan sebagaimana ketentuan hukum yang ada. Dan tidak ada niat memaksakan kehendak demi kepentingan tertentu.

“Mungkin lebih baik bila Aceh menggunakan bendera kesultanan yang mengindikasikan kejayaan masa lalu. Misal Sumatera Selatan itu menggunakan lambang Sriwijaya dan Jawa Timur menggunakan lambang yang menggambarkan kejayaan kerajaan Majapahit. Itu kan lambang alat pemersatu. Sekarang saja ada yang setuju dan ada yang tidak setuju (dengan lambang yang diatur dalam Qanun,red). Ini kan tidak pemersatu namanya,” ujar Gamawan.  (gir)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *