GKR: Ada Keterlibatan Ormas dan Orang Luar

Hukum & Kriminal Sumatera Utara
Foto: Ghata Ginting/Sumut Pos Grup Patung-patung di sebuah vihara hangus jadi abu, setelah dibakar massa dalam kerusuhan berbau SARA di di Tanjungbalai, Jumat (29/7/2016).
Foto: Ghata Ginting/Sumut Pos Grup
Patung-patung di sebuah vihara hangus jadi abu, setelah dibakar massa dalam kerusuhan berbau SARA di di Tanjungbalai, Jumat (29/7/2016).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, GKR Hemas, ikut menyesalkan terjadinya kerusuhan di Tanjungbalai, Sumatera Utara, Jumat (29/7) malam lalu. Ia mengharapkan penegak hukum dapat memberantas penyebabnya. Menurut Hemas, pantauan sementara menunjukkan keterlibatan organisasi massa yang mengakibatkan kerusuhan.

Dari berbagai keterangan, selama ini kerukunan umat beragama di wilayah tersebut dapat dikatakan berjalan dengan baik. Masyarakat hidup dengan harmonis dan saling menghargai.


“Sekarang tiba-tiba terjadi kerusuhan hanya karena persoalan sepele, yaitu pengeras suara yang kelewat besar,” kata Hemas melalui siaran persnya, Minggu (31/7).

Sesuai fakta di lapangan, berdasarkan laporan pihak Kepolisian, ada keterlibatan ormas dan orang-orang dari luar wilayah tersebut. Ini yang membuat kerusuhan justru mulai terjadi di luar lingkaran asal.

“Cepat meluas karena yang melibatkan diri orang-orang yang memang di luar lokasi. Ini yang harus diusut tuntas,” kata Hemas.

Hemas melanjutkan, dengan mengusut tuntas provokator dan pihak-pihak yang menyebarluaskan kebencian, serta menghukum dengan tegas, kejadian yang sama dapat diminimalisir. “Hukum harus ditegakkan, jangan beri ruang untuk membangkang,” katanya.

Hemas menegaskan, kejadian seperti ini umumnya bukan persoalan SARA atau antarumat beragama bersangkutan, melainkan karena keterlibatan pihak-pihak lain. “Hal ini terbukti dengan ketika rumah warga yang keberatan dengan volume pengeras suara itu hendak dibakar massa, justru dicegah oleh warga setempat yang berbeda agama,” tutur Hemas.

Selanjutnya, Hemas berharap Pemda setempat dapat membantu membangun kembali kerukunan antarumat beragama di wilayah itu, sekaligus melarang kegiatan kelompok-kelompok tertentu yang berpotensi mengadu domba dan membuat kegaduhan.

“Sudah saatnya Pemerintah Pusat bertindak lebih tegas lagi mencegah berkembangnya kelompok-kelompok antikeberagamam. Karena kelompok semacam ini pada dasarnya anti-Pancasila, yang berarti bertentangan dengan amanat konstitusi,” kata Hemas.(jpg/adz)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *