Kasi Penkum Kejati Sumut, Bobbi Sandri menunjukan tiga berkas surat DPO tersangka Bank Sumut di Kantor Kejati Sumut, Selasa (27/9).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Negeri (PN) Medan menggelar sidang praperadilan (prapid) perdana yang diajukan oleh pemohon, Irwan Pulungan selaku Pimpinan Divisi Umum Bank Sumut dan termohon, pihak Kejati Sumut, Rabu (12/10).
Prapid tersebut diajukan Irwan Pulungan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 294 unit mobil dinas operasional di Bank Sumut senilai Rp18 miliar yang bersumber dari Rencana Anggaran Kerja (RAK) Tahun 2013.
Dalam permohonan prapid itu, kuasa hukum Irwan Pulungan, Zulfirman mengklaim bahwa kasus yang menjerat kliennya tersebut bukanlah tindak pidana korupsi, melainkan perdata. Menurut Zulfirman, kasus pengadaan mobil dinas itu merupakan internal perusahaan daerah, bukan kasus penggunaan anggaran negara. “Kasus Ini merupakan internal perusahaan daerah, bukan penyalahgunaan anggaran negara. Jadi, kasus ini bukan tindak pidana korupsi, melainkan perdata,” ujar Zulfirman di Ruang Cakra IV PN Medan.
Zulfirman beralasan, hal itu dikarenakan dalam Undang-Undang Badan Usana Milik Negara (UU BUMN), disebutkan bahwa keuangan perusahaan daerah (Bank Sumut) terpisah dengan keuangan negara. “Hal itu ada diatur dalam UU BUMN,” ungkap Zulfirman tanpa merincikan pasal dan ayat yang berisikan hal tersebut.
Selain alasan itu, Zulfirman juga menyampaikan jika pemeriksaan audit yang dilakukan Kejati Sumut tidak menggunakan lembaga negara. “Harusnya penyidik Kejati Sumut menggunakan audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), bukan malah menggunakan akuntan publik,” tandas Zulfirman.
Usai menyampaikan materi prapidnya, majelis hakim menunda sidang hingga Kamis (13/10) dengan mendengar tanggapan jaksa.
Kepada wartawan, Zulfirman mengaku tidak pernah bertemu secara fisik dan tidak pernah lagi berkomunikasi sejak 1,5 bulan terakhir dengan Irwan Pulungan. Zulfirman menceritakan soal jadwal pendaftaran prapid itu yang dinilai terlalu lama.
“Awalnya sudah saya sampaikan kepada beliau (Irwan Pulungan) agar menempuh jalur prapid, tetapi mungkin beliau belum bersedia karena meminta bantuan dengan pihak lain. Dari awal, kita sudah buat surat kuasa dan draft prapid ini, tinggal penandatanganan saja. Saat itu, status beliau masih sebagai tersangka, belum DPO,” terangnya.
Disinggung soal upaya hukum ke depan yang akan ditempuh jika kalah dalam prapid ini, Zulfirman mengaku akan menghadapi pokok perkaranya. “Kalau kita kalah, maka kita akan hadapi pokok perkaranya,” tutupnya.
Selain Irwan Pulungan, dua tersangka lain dalam kasus sama yang juga masuk ke DPO yakni Zulkarnaen selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Haltatif selaku Direktur CV Surya Pratama.
Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan, mengabulkan permohonan cuti izin keluar penjara yang diajukan M Yahya, yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kenderaan operasional Bank Sumut Tahun 2013, melalui tim kuasa hukumnya. Mantan Direktur Umum Bank Sumut itu, mengajukan keluar tahanan dari Rutan Kelas IA Tanjung Gusta, Medan untuk menghadiri prosesi pernikah putri bungsunya itu, yang sudah berlangsung pada hari Sabtu, 8 Oktober 2016, kemarin.”Iya benar, namun bersangkutan (M.Yahya) sudah kembali ke Rutan,” tutur Kepala Pengamanan Rutan (KPR) Kelas IA Tanjung Gusta Medan, Nimrot Sihotang, saat dikonfirmasi Sumut Pos, Rabu (12/10) siang.
Dia tidak mengetahui persis berapa hari cuti keluar sel tahanan Rutan Tanjung Gusta, Medan. Namun, dipastikan pengajuan cuti tersebut dua hari.”Minggu semalam, sudah dikembalikan. Saat diluar dikawal oleh polisi dan jaksanya,” kata Nimrot dibalik sambungan telpon selular. (gus/azw)