Humbahas Tertinggi, Batubara Terendah

Ekonomi Sumatera Utara

Pemerintah daerah dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut tertinggi di urutan ketiga ada Humbahas dengan tingkat penyelesaian 87,33 persen, kedua Kabupaten Labura 89,33 persen terakhir di tingkat pertama Kota Tebingtinggi sebesar 92,53 persen. Sementara pemerintah daerah dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut terendah adalah Pemko Gunungsitoli dengan presentase 44,64 persen.

“Rekomendasi BPK ini tak terlepas kepada pejabat di satuan kerja (satker) yang sudah tidak lagi menjabat. Apapun ceritanya mereka harus menyelesaikan atau menindaklanjuti rekomendasi atas temuan BPK itu,” ungkap Ambar.


Ambar sedikit menerangkan pengalamannya, ada satu kabupaten di Sumut ini yang kerap mendapat prediket disclaimer. Alhasil, Ketua DPRD di kabupaten itu protes dengan prediket yang diberikan BPK. Pihaknya dituding terlalu kaku, karena menurut anggota DPRD itu prediket Disclaimer yang diberikan atas beberapa proyek yang sifat hibah dan dikerjakan cepat tanpa dianggarkan dalam APBD.

“Jadi saya merasa ini ketua dewan tidak paham kinerja BPK. Jadi ada realisasai anggaran mencapai Rp175 M di tahun 2015 yang tidak dimasukkan dalam APBD, alasannya karena pembangunan proyek seperti pelepasan lahan harus cepat sehingga tidak bisa menunggu dimasukkan ke APBD. Ini yang tidak benar dan rawan diselewengkan,” ungkapnya.

Di akhir kata di berharap agar Pemprovsu lebih mengencangkan lagi upaya penyelesaian kerugian negara yang belum terpenuhi. “Harapan saya agar jumlah kerugian negara di tahun 2016 yang belum diselesaikan agar dipenuhi,” pungkasnya. (mag-1/adz)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *