Israel menetapkan bahwa Yerusalem adalah ibu kota abadi yang tak dapat ditawar lagi. Tapi Palestina justru menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka di masa depan.
SUMUTPOS.CO – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memanggil Duta Besar Amerika Serikat, Joseph R Donovan Jr, untuk mempertanyakan kabar mengenai rencana Presiden Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Sebagaimana dicuitkan Kemlu RI, dalam pertemuan itu Retno menyampaikan keprihatinan Indonesia atas kabar tersebut.
Retno juga menyampaikan “rencana tersebut akan mengancam proses perdamaian Israel-Palestina.”
Akan tetapi, menurut Donovan, “Presiden Trump belum mengambil keputusan final” soal rencana pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menyatakan dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina dan ‘solusi dua negara’.
Solusi itu mencakup pembentukan negara merdeka Palestina —di dalam garis perbatasan sebelum Perang 1967 yang terdiri dari Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur— dan Israel yang hidup damai berdampingan.
Solusi dua negara itu kini terancam seiring dengan spekulasi bahwa Presiden Donald Trump mungkin akan segera mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sebagaimana janjinya saat kampanye pemilihan presiden AS 2016 lalu, mengakibatkan kemarahan negara-negara Arab.
Menteri luar negeri Yordania memperingatkan AS akan munculnya ‘konsekuensi berbahaya’ jika mereka mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.
Menurut Menlu Ayman Safadi, ia telah mengatakan kepada Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson bahwa pernyataan semacam itu akan memicu kemarahan besar di dunia Arab dan Muslim
Dalam sebuah cuitan Twitter, Safadi mengatakan: “Berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Tillerson mengenai konsekuensi berbahaya jika mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Keputusan semacam itu akan memicu kemarahan di dunia #Arab #Muslim, memicu ketegangan dan membahayakan usaha perdamaian.”
Menlu RI Retno Marsudi (kanan) memanggil Duta Besar AS, Joseph R Donovan Jr, ke kantor Kemlu RI di Jakarta, pada Senin (4/12).
Jared Kushner, menantu Trump, mengatakan sejauh ini tidak ada keputusan apa pun yang dibuat terkait isu ini.
Tidak ada tanggapan umum dari Departemen Luar Negeri AS.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas sedang berusaha untuk menggalang dukungan internasional untuk meyakinkan agar Trump tidak membuat pengumuman tersebut.
Disebutkan, pada hari Minggu (3/12) kemarin dia menelpon para pemimpin dunia, antara lain Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Dalam percakapan telepon itu, Presiden Mahmoud Abbas ingin “menjelaskan bahaya dari suatu keputusan untuk memindahkan kedutaan (AS) ke Yerusalem atau mengakui (Yerusalem) sebagai ibukota Israel”, kata penasihat Abbas, Majdi al-Khalidi kepada kantor berita AFP.
Para pemimpin Palestina telah memperingatkan sebelumnya bahwa langkah tersebut akan mengancam gagasan tentang solusi dua negara.
Israel telah menduduki Yerusalem Timur sejak perang Timur Tengah 1967. Mereka mencaplok wilayah itu pada tahun 1980 dan menganggapnya sebagai wilayah mereka. Menurut hukum internasional, Yerusalem timur termasuk wilayah pendudukan.
Israel menetapkan bahwa Yerusalem adalah ibukota abadi yang tak dapat ditawar lagi. Tapi Palestina justru menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibukota negara mereka di masa depan.
Pemerintah AS sejak tahun 1948 bersikap bahwa status Yerusalem diputuskan oleh negosiasi dan bahwa mereka tidak akan melakukan tindakan yang mungkin dianggap sebagai upaya mengarahkan hasil dari negosiasi tersebut.
Selama kampanye pemilihan presiden tahun lalu, Trump menyatakan dukungan kuat bagi Israel dan berjanji untuk memerintahkan pemindahan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada hari pertama ia menjabat.
Dia menunda keputusan tersebut, namun muncul spekulasi bahwa dia dapat membuat pernyataan tersebut dalam sebuah pidato pada hari Rabu (6/12) mendatang.
Dalam pidato di sebuah lembaga pada hari Minggu kemarin, Jared Kushner, penasihat utama sekaligus menantu Trump, mengatakan bahwa terserah kepada presiden untuk mengumumkan niatnya pada waktu yang tepat.
“Presiden akan mengambil keputusan dan dia masih mengkaji berbagai fakta yang berbeda. Ketika dia membuat keputusan, dialah yang akan menjadi memberi tahu Anda, bukan saya,” katanya. (bbc)