KUALA LUMPUR- Partai Islam se-Malaysia (PAS) meminta gerakan Bersih 2.0 menggelar demonstrasi kembali, apabila delapan tuntutan reformasi sistem pemilu yang diperjuangkan gerakan itu tak segera dipenuhi Komisi Pemilihan Umum Malaysia.
Demikian disampaikan Wakil Presiden PAS Mohamad Sabu (Mat Sabu), seperti dikutip Berita Harian dan The Star, Rabu (13/7). “SPR (Suruhanjaya Pilihan Raya, nama resmi komisi pemilu Malaysia) perlu melakukan perubahan. Jika tidak ada perubahan, demonstrasi akan diadakan sekali lagi,” tandas Sabu.
Menurutnya, SPR bisa mulai melaksanakan sebagian tuntutan yang bisa dijalankan tanpa menunggu amandemen Konstitusi. Sebab SPR tak punya alasan untuk menghapuskan pemungutan suara lewat pos, tak menerapkan penggunaan tinta permanen, dan tak mengizinkan liputan media yang adil dalam pemilu mendatang.
Ketua SPR Tan Sri Abdul Azis Mohd Yusof mengatakan, Sabu tak perlu mendesak dan mengancam SPR. “Kami menerima usulan siapa pun, tapi usulan harus konkret dan tulus demi memperbaiki sistem pemilu. Tidak pantas bernegosiasi kemudian menodongkan pistol ke kepala seseorang. Kalau tidak setuju, terus berdemonstrasi. Itu tidak beradab,” kata Abdul Azis.
Menurut Ketua SPR itu, tuntutan Bersih 2.0, yakni akses yang adil kepada media, penguatan institusi publik pengawal pemilu, serta penghapusan korupsi dan politik kotor. Tuntutan itu bukan wewenang SPR.
Para simpatisan PAS terlibat langsung dalam demonstrasi Bersih 2.0, yang sempat melumpuhkan beberapa bagian pusat Kota Kuala Lumpur, Sabtu pekan lalu. PAS adalah satu dari tiga partai oposisi yang tergabung dalam koalisi Pakatan Rakyat. Dua partai lainnya adalah Partai Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Anwar Ibrahim dan Partai Aksi Demokratik (DAP) pimpinan Lim Kit Siang.
Malaysian Bar Council, organisasi profesi pengacara di Malaysia, menyatakan, polisi telah bertindak berlebihan dalam mengendalikan massa saat demonstrasi Bersih 2.0. Presiden Malaysian Bar Council Lim Chee Wee menyatakan, laporan dari tim pemantau di lapangan menunjukkan penggunaan senjata tak mematikan oleh polisi yang terlalu berlebihan untuk mengendalikan massa.
Sementara itu, pemerintah Amerika Serikat (AS) merasa prihatin atas kericuhan yang terjadi pada demo menuntut pemilu bersih di Malaysia pekan lalu. “Kami prihatin. Karena jelas AS mendukung hak-hak rakyat untuk mengekspresikan aspirasi demokratis dan pandangan mereka dengan bebas,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Mark Toner.
AS menyatakan mendukung penyampaian aspirasi demokratis dengan cara yang damai. “Kami mendukung dilakukannya demonstrasi damai. AS terus memantu situasi yang terjadi di Malaysia,” tambahnya. (bbs/jpnn)