Jika RUU HIP Tetap Masuk Prolegnas, Ormas Islam Sumut Siap Perangi Komunis

Metropolis
DEMO: Front Anti Komunis dan Penyelamat Pancasila Sumut, berunjuk rasa menolak RUU-HIP, di depan Gedung, Jumat (24/7)
DEMO: Front Anti Komunis dan Penyelamat Pancasila Sumut, berunjuk rasa menolak RUU-HIP, di depan Gedung, Jumat (24/7)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Organisasi masyarakat Islam Sumatera Utara menyatakan siap perang melawan upaya oknum manapun yang kembali ingin menumbuhkan paham komunis di republik ini.

Hal tersebut digelorakan ratusan elemen ormas Islam yang mengatasnamakan Front Anti Komunis dan Penyelamat Pancasila Sumut, saat berunjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP), di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (24/7).


Di tengah guyuran hujan, massa aksi terus berorasi secara bergiliran untuk menegaskan penolakan atas RUU HIP. Disertai teriakan takbir, massa menyatakan siap perang dan maju melawan upaya komunis tumbuh di Indonesia. Mereka menilai bahwa RUU HIP menjadi pintu masuk ajaran atau paham yang pernah menghabisi ulama.

Selain itu, massa berharap semua pihak menolak keberadaan RUU tersebut yang menciptakan kegaduhan bangsa. Massa pun mendesak elit politik bangsa untuk menghapuskan RUU HIP. Sebab dinilai akan menjadi produk hukum yang memberikan kebebasan terhadap komunis di Indonesia.

“Ada orang yang mengaku toleransi sesungguhnya kami yang paling toleran. Seleksi alam akan membuktikan. Umat Islam menjaga gawang persatuan dan kesatuan Indonesia. NKRI harga mati,” kata Ketua Forum Umat Islam (FUI) Sumut, Indra Suheri, yang memimpin rombongan aksi.

Ia mengatakan bahwa komunis yang ada di Indonesia dengan sebutan PKI adalah orang-orang biadab. Orang-orang yang anti terhadap TNI Angkatan Darat, anti terhadap orang baik di negara ini.

“PKI yang selalu haus darah. Siap perang dengan PKI. Jadi musuh kita bukan aparatur negara. Musuh kita bukan polisi,” tegasnya seraya menilai RUU HIP menciptakan konflik horizontal serta penghianatan terhadap bangsa, NKRI dan Pancasila.

Aksi massa akhirnya diterima Wakil Ketua DPRD Sumut, Harun Mustafa Nasution. Dalam pertemuan itu, perwakilan massa mempertanyakan sikap elit politik terhadap sejumlah rancangan yang dinilai akan merusak ideologi bangsa.

Indra Suheri mengatakan, sebenarnya sudah ada payung hukum yang tidak mengizinkan gerakan komunis di Indonesia. Menurut dia, gerakan politik biadab pernah dilakukan komunis pada 1965 dimana komunis membantai jenderal terbaik Indonesia, membunuh santri dan ulama. “Hal itu jelas, RUU HIP merupakan kepentingan salah satu partai untuk menggelorakan kembali gerakan PKI,” terangnya.

Saat ini banyak kepentingan yang melindungi PKI di Indonesia. Terbukti adanya PKI yang terang-terangan menunjukkan simbolnya. Proses hukum terhadap mereka tidak pernah ada. “Mereka dilarang karena organisasi yang bertentangan dengan UU tetapi tidak ada proses hukum. Ada partai tertentu yang melindungi gerakan mereka,” ujarnya.

Pihaknya juga menyesalkan banyak orang pintar di Indonesia yang hanya menyimpan ilmu di dalam kepala. Semestinya kata dia para pemikir menyimpan ilmu dalam hati. Sehingga muncul keinginan melindungi negara. “Kami hanya tidak rela melihat penipuan, penghianatan terhadap NKRI,” katanya.

Harun Mustafa merespon bahwa posisinya sama dengan Front Anti Komunis dan Penyelamat Pancasila Sumut yang menggelar aksi damai hari itu. “Saya juga sama posisinya dengan front sama-sama menolak komunis. Jadi itu juga yang kami sampaikan,” katanya.

Disamping meminta agar RUU HIP segera dicabut dari Prolegnas, sebelum membubarkan diri massa juga menolak RUU BPIP menjadi UU dan meminta BPIP dibubarkan. (prn/ila)

loading...