Kecamatan Zona Merah di Kota Medan Naik Dua Kali Lipat

Metropolis
SEMPROT: Detasemen Gegana Brimob Poldasu saat menyemprot cairan disinfektan ke Kantor Wali Kota Medan, baru-baru ini. Pemko Medan diminta serius menangani penyebaran Covid-19 karena di 8 kecamatan saat ini sudah masuk Zona Merah Covid 19.
SEMPROT: Detasemen Gegana Brimob Poldasu saat menyemprot cairan disinfektan ke Kantor Wali Kota Medan, baru-baru ini. Pemko Medan diminta serius menangani penyebaran Covid-19 karena di 8 kecamatan saat ini sudah masuk Zona Merah Covid 19.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kecamatan yang menjadi kawasan Zona Merah (Red Zone) di Kota Medan terus bertambah dari waktu ke waktu. Tidak butuh waktu lama, hanya dalam sekitar satu pekan saja, 4 kecamatan lagi kini ikut masuk ke dalam kawasan Zona Merah sehingga totalnya ada 8 kecamatan masuk kawasan zona merah. Jumlah ini naik dua kali lipat dari angka sebelumnya.

Berdasarkan data yang diterima Sumut Pos dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Medan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan. Per Senin (13/4) yang di-update pada pukul 17.20 WIB, tercatat ada 8 Kecamatan di Kota Medan yang masuk ke dalam kawasan Zona Merah, yakni Kecamatan Medan Selayang, Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Denai, Medan Sunggal, Medan Tembung, Medan Timur dan Medan Baru.


Padahal berdasarkan data Gugus Tugas, pada 6 hari sebelumnya, yakni pada Selasa (7/4) pukul 20.30 WIB, baru 4 Kecamatan yang masuk dalam kawasan zona merah. Saat itu, kecamatan Medan Sunggal, Medan Tembung, Medan Timur dan Medan Baru belum masuk ke dalam kawasan Zona Merah tersebut. Hal ini sekaligus mengindikasikan pesatnya perkembangan Covid-19 di Kota Medan dalam waktu yang cukup singkat.

Sekretaris BPBD Kota Medan, Nurly membenarkan kabar tersebut. “Iya, memang ada penambahan kecamatan yang masuk Zona Merah,” ucap Nurly kepada Sumut Pos, Senin (12/4).

Namun Nurly mengakui, bahwa sampai saat ini tidak ada pengawasan ekstra untuk kecamatan-kecamatan yang telah masuk ke dalam kawasan Zona merah tersebut. “Ya sama saja dengan kecamatan lainnya, tetap kita pantau dan kita dilakukan penyemprotan-penyemprotan disinfektan melalui masing-masing kecamatan,” katanya.

Bedanya, kata Nurly, pihak BPBD Kota Medan melakukan penyemprotan disinfektan secara lebih intens di kawasan kecamatan-kecamatan Zona Merah tersebut. “Untuk kawasan Zona Merah, kita lebih intens lagi melakukan penyemprotan disinfektan dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran. Selebihnya masih sama dengan kecamatan-kecamatan lainnya,” tandasnya.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPRD Medan, Afif Abdillah menyayangkan lemahnya pengawasan Tim Gugus Tugas dan segenap Tim Tanggap Darurat Pemko Medan dalam menekan pertumbuhan zona merah Covid-19 di Kota Medan.

“Kami sudah sampaikan beberapa kali kepada tim penanganan Covid-19 Kota Medan, bahwa untuk zona merah harus ada isolasi yang lebih ketat dibanding kecamatan yang masih sedikit PDP ataupun positifnya. Alhasil lihat sekarang, kecamatan yang red zone naik dua kali lipat atau 100 persen dari 4 kecamatan jadi 8 kecamatan dalam waktu satu minggu saja,” kata Afif kepada Sumut Pos, Senin (13/4).

Dikatakan Afif, masalah itu seharusnya dapat diselesaikan dengan cara strategis, yaitu dengan cara pembatasan wilayah yang menjadi zona merah sehingga bisa menjaga wilayah yang lain agar tetap steril dan tidak terdampak dari wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan Zona Merah. “Begitu juga dengan camat yang sudah jadi zona merah, merek harus didampingi oleh tim gugus tugas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu sampai tidak menjadi zona merah lagi. Artinya selain menjaga kawasan diluar zona merah, kawasan zona merah juga harus dapat ditekan agar keluar dari zona itu,” ujarnya.

Dijelaskan Afif, puskesmas juga harus stand by dan lebih di perhatikan, terkhusus untuk Puskesmas yang ada di kecamatan zona merah agar penanganan pertama bisa diutamakan.

Evaluasi Tim Tanggap Darurat

Sementara itu, Komisi II DPRD Medan menilai, perlu adanya evaluasi kinerja tim ‘Tanggap Darurat’ Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang dipimpin langsung Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution. Sebab Komisi II menilai, ada beberapa catatan sebagai bahan evaluasi yang perlu dilakukan oleh tim tanggap darurat Pemko Medan.

“Misalnya dasar evaluasi harus merujuk kepada Protokol Kesehatan dalam penangan Covid 19 yang di terbitkan pemerintah pusat. Ada 5 protokol yang diterbitkan oleh pemerintah pusat yaitu Ptotokol Kesehatan, Protokol Komunikasi, Protokol Pengawasan Perbatasan, Protokol Area Pendidikan dan Protokol Area Publik,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST kepada Sumut Pos.

Dikatakan Sudari, transformasi itulah yang seharusnya sebagai dasar evaluasi oleh tim Tanggap Darurat Kota Medan. Sudari juga mengatakan, selama masa tanggap darurat diberlakukan, ada beberapa point penting yang harus di evaluasi.

“Juru Bicara tim tanggap Darurat kota Medan belum ditetapkan sampai saat ini. Padahal sesuai dengan protokol komunikasi, pemerintah kab/kota harus menunjuk juru bicara. Ini sangat penting bagi masyakat dan khususnya Pers untuk memperoleh informasi dari sumber yang tepat dengan cara yang cepat dan satu pintu dalam kondisi banyaknya informasi Hoax saat ini,” ujarnya.

Selain itu, kata Sudari, tentang informasi yang di-upload pada akun FB Humas Pemko Medan, disarankan ada data grafik day by day agar masyarakat mengetahui curva grafik tersebut baik linier ataupun menurun.

“Kedua, saat ini ketika ada pasien ODP atau PDP yang meninggal dunia yang belum diketahui positif Covid 19 sudah dilakukan Protokol Pemakaman. Ini kan sangat meresahkan masyarakat dan keluarganya. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi tim tanggap darurat Kota Medan dengan mengupayakan hasil swab test harus cepat didapat agar kalau memang positif, maka memang harus dilakukan pemakaman secara protokol,” kata politisi PAN Medan tersebut.

Kemudian, bagi pasien ODP juga harus dipastikan statusnya apakah naik menjadi PDP atau dicabut status ODP nya. Ini juga harus disampaikan karena bisa berdampak kepada pasien secara psikologis. Sudah saatnya Pemko Medan memiliki alat Lab untuk mendeteksi Virus Covid 19 dengan cepat, tidak sampai berhari-hari menunggu hasil dari Lab Kemenkes.“Pemko Medan harus memiliki alat Lab yang dapat mendeksi Virus Covid-19 Polymerace Chains Reaction (PCR). Sehingga hasil lab cepat di dapat,” tegasnya.

Lanjutnya, Tim tanggap darurat Kota Medan juga tegas mengimbau masyarakat agar menggunakan masker. (map/ila)

loading...