Kecurangan Pemilu Rusia Diselidiki

Internasional

MOSCOW- Presiden Rusia Dmitry Medvedev memerintahkan dilakukan penyelidikan terhadap dugaan kecurangan pemilu 4 Desember lalu. Pernyataan itu disampaikannya melalui akun Facebook. Tapi, dia juga menegaskan tak menyetujui aksi para demonstran.

“Saya sendiri kurang setuju dengan slogan dan pernyataan yang disuarakan dalam aksi protes. Tapi, saya telah memerintahkan penyelidikan terhadap seluruh laporan dari tempat pemungutan suara, terkait dengan undang-undang pemilu,” tulis Medvdev, seperti dikutip dari CNN, Minggu (11/12).


Disinggung mengenai unjuk rasa rakyat Rusia, dia menganggapnya sebagai bentuk penyampaian pendapat. “Bagus mengingat penyampaian pendapat dilakukan masih dalam koridor hukum,” tambahnya.
Dugaan kecurangan pemilu banyak disampaikan panitia pemungutan suara maupun komisi pemilihan umum Rusia. Satu bukti kecurangan adalah banyaknya kertas suara yang diduga ditulis satu orang. Disinyalir, ini dilakukan partai berkuasa, United Rusia.

Partai United Rusia sendiri mengalami penurunan terparah semenjak Vladimir berkuasa selama 12 tahun. Padahal, tahun depan, Perdana Menteri Putin berniat menjadi Presiden, sedangkan Medvedev akan menjadi PM.
Sebelumnya, Medvedev membela keabsahan hasil pemungutan suara dan hanya memerintahkan penyelidikan terhadap pelanggaran tertentu yang diberitakan media lokal dan luar negeri.

Sementara itu, sebelumnya Perdana Menteri  Vladimir Putin mengatakan, Amerika Serikat (AS) punya andil besar dalam menyulut demonstrasi anti pemerintahan tersebut. Dalam pernyataan pertamanya sejak demonstrasi digelar, Putin menuduh Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton telah membentuk opini kaum oposisi mengenai kecurangan pemilu di Rusia. Seperti diberitakan sebelumnya, para demonstran mengecam dugaan kecurangan yang dilakukan oleh partai Putin, United Russia.

“Dia (Clinton) memberikan landasan bagi para aktivis oposisi, memberikan mereka sinyal, mereka mendengar sinyal ini dan mulai bergerak,” katanya.

Putin menyinggung beberapa revolusi di negara-negara bekas Uni Soviet yang terjadi akibat campur tangan AS. Di antaranya adalah Revolusi Oranye Ukraina dan jatuhnya pemerintahan Kyrgyzstan pada 2004. Kini, lanjutnya, pemerintah AS telah mengeluarkan banyak uang untuk mencampuri urusan politik di Rusia.
Tuduhan Putin ini dilakukan menyusul pernyataan Clinton di Brussels, Belgia, soal kecurangan pemilu dan aksi kekerasan aparat dalam menghalau demonstran. Selain Clinton, pernyataan serupa disampaikan juga oleh perwakilan dari Uni Eropa. (bbs/jpnn)

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *